MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memperketat pengawasan terhadap progres pelaporan program pemerintahan. Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., memimpin langsung rapat evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Risk Based Surveillance (RBS) Tahun 2026, Kamis (3/9/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Kerja Wakil Bupati tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi progres pelaporan masing-masing perangkat daerah sekaligus memastikan mekanisme monitoring dan pengawasan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Wabup Vanda memberikan perhatian serius terhadap aspek pelaporan dan pengawasan. Menurutnya, data serta progres yang disampaikan setiap perangkat daerah menjadi bagian penting dalam mengukur kinerja sekaligus memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan secara efektif dan terukur.
“Pelaporan harus menjadi perhatian serius. Data yang disampaikan harus jelas, akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” demikian penekanan dalam evaluasi tersebut.
Rapat dihadiri Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, BKPSDM, Bappelitbangda, Bapenda, Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dukcapil, Perkim, PMPTSP, Kominfo, Dinas Pendidikan, PUPR, Satpol-PP, Kabag PBJ, Kabag Hukum serta Kabag Prokopim.
Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi MCSP-RBS bukan sekadar agenda administratif. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Minahasa untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui evaluasi secara berkala, Pemkab Minahasa mendorong setiap perangkat daerah agar bekerja berdasarkan target, menyampaikan pelaporan secara tertib dan transparan, serta segera melakukan pembenahan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program.
Dengan dipimpin langsung oleh Wabup Vanda Sarundajang, pengawasan terhadap progres pelaporan perangkat daerah kini menjadi perhatian serius. Pesannya jelas: pelaporan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari pertanggungjawaban kinerja pemerintahan.