MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong pembenahan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset pemerintah tercatat secara tertib, terdata dengan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Bimbingan Teknis Penginputan Data pada Aplikasi e-BMD yang digelar di Yama Resort Tondano, Senin (9/11/2026).
Mewakili Bupati Minahasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kekayaan daerah dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memiliki perhatian serius terhadap keberadaan aset yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Hal ini mencakup ketepatan pencatatan, kejelasan status kepemilikan, kondisi fisik, lokasi, hingga pemanfaatan barang milik daerah.
Ia mengingatkan, lemahnya pendataan dan pengawasan aset berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih proaktif melakukan pembenahan data serta memastikan setiap aset berada dalam pengawasan yang jelas.
Digitalisasi melalui aplikasi e-BMD menjadi salah satu instrumen penting dalam pembenahan tersebut. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, sistematis, dan transparan, sekaligus memudahkan pemerintah daerah dalam memperoleh informasi terkait kekayaan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan teknis mengenai tata cara penginputan data aset ke dalam aplikasi e-BMD. Bimbingan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para pengurus barang agar mampu mengelola dan menyajikan data sesuai ketentuan serta prosedur yang berlaku.
Sekda Lynda Watania juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi. Kualitas data dan kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya menjadi faktor penentu.
Karena itu, aparatur dituntut bekerja secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam memastikan setiap informasi aset yang dimasukkan ke dalam sistem benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini diikuti jajaran Asisten Sekda, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), para kepala perangkat daerah, direktur RSUD, camat se-Kabupaten Minahasa, serta para kepala sekolah.
Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis ini, Pemkab Minahasa berharap tidak ada lagi pengelolaan aset yang berjalan tanpa pendataan dan pengawasan yang memadai. Penerapan e-BMD diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tertib administrasi aset sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan pengelolaan aset yang tertib dan berbasis data, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kekayaan daerah secara optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.