MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, menghadiri kegiatan Pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, yang dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan yang digelar di Graha Gubernur Sulawesi Utara tersebut dirangkaikan dengan peresmian 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan serta pembukaan Pelatihan Paralegal tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara terkait peningkatan pelayanan hukum serta pembentukan produk hukum daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas inovasi dan terobosan yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah yang baru dikukuhkan. Menurutnya, dedikasi Hendrik Pagiling menjadi kebanggaan bagi Sulawesi Utara, terlebih di usia 42 tahun ia tercatat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum termuda di Indonesia.
“Selamat datang di Bumi Nyiur Melambai. Selamat melaksanakan tugas dan bergabung bersama kami,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Robby Dondokambey juga menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, atas dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum desa/kelurahan di wilayah Minahasa.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen Pemkab Minahasa dalam memperluas akses layanan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Bupati menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa kehadiran Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh akses hukum yang adil dan merata.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa sangat mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum bagi seluruh masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Kami berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan pendampingan hukum secara gratis dan profesional,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, wakil bupati/wakil wali kota, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sekretaris daerah kabupaten/kota, para Asisten I se-Provinsi Sulut, para rektor universitas, serta pimpinan instansi vertikal.
Dalam agenda itu, Bupati Minahasa didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bagian Prokopim, Kepala Bagian Hukum, serta jajaran terkait.