PostKota News

Tahun 2024,Dinas Sosial Kota Tomohon Layani Masyarakat Dengan Berbagai Bantuan

Tomohon|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Pemerintah Kota Tomohon melalui Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakot Tomohon menggelar konferensi pers menghadirkan Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, (15/3/2024) di lantai 3 Ruang Rapat Setdakot Tomohon.

Ditahun 2024 ini,Dinas Sosial akan menyalurkan berbagai macam bantuan,diantaranya bantuan bencana alam,bantuan dalam bentuk Sandang,bantuan untuk anak yatim piatu miskin,juga bantuan untuk penyandang disabilitas.

Sekertaris Dinas Sosial,Vany Supit menyampaikan bahwa berbagai macam bantuan yang disalurkan Dinas Sosial dipastikan tepat sasaran,karena melalui berbagai macam tahapan seleksi.

Dalam bantuan untuk penanganan fakir miskin yang ada di Kota Tomohon,Supit menjelaskan bahwa ada bantuan Kube (Kelompok Usaha Bersama)  meliputi bantuan dalam usaha ketring,pembuatan kue dan usaha perbengkelan,tiap kelurahan mengutus 5 calon penerima.

‘Dinas Sosial ditahun 2024 ini membuat grup untuk penanganan ODGJ,dan akan disiapkan rumah singgah / rumah perlindungan.Selain untuk ODGJ rumah singgah ini juga dapat digunakan untuk orang terlantar dan anak terlantar yang ada di Kota Tomohon. Rumah singgah ini bertempat di kompleks RSUD Anugerah” ungkap Supit.

Turut hadir Kabag Prokopim Setdakot Tomohon Christo Kalumata,SSTP,Kabid Dinsos,Junaidy Pijoh dan Richdy Podung.

 

 

Pj.Bupati Kumendong bersama Sekda Watania Ikut Rakor dengan Kemendagri

Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M.Si bersama Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania MM, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi.

Rakor dipimpin Irjen Drs. Tomsi Tohir M.Si,
berlangsung di Ruang Comand Center Kantor Bupati Minahasa, melalui zoom meeting oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (13/3/2024).

Bupati Jemmy Kumendong menyampaikan, saat ini Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui TPID intens melaksanakan operasi pasar murah, terutama dimasa HBKN (Bulan Ramadan dan Idul Fitri).

Ia mengatakan, adapun program pemerintah dalam pengendalian Inflasi yaitu, pelaksanaan operasi pasar murah rutin dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui TPID, bekerjasama dengan Bulog Sulut Go.

“Selain itu, dukungan Pemkab Minahasa terus dilakukan yaitu, melaksanakan gerakan menanam di setiap kecamatan sebagai implementasi surat edaran, terutama dimasa curah hujan tinggi pada komoditi hortikultura seperti cabe rawit dan cabe merah,”ia menambahkan.

Kegiatan Rakor ini diikuti antara lain, Asisten II, Inspektur, Ka.Bappelitbangda, Ka.BPKAD, Kadis Pertanian, Kadis Perdagangan, Kadis Kelautan Perikanan, Kadis Sosial, Kadis PUPR, Kadis Perhubungan, Kadis Pangan, Kadis Koperasi UKM, Kadis Kominfo, Kasat PolPP, Kabag Perekonomian,kabag Hukum .(73″U)

Seluruh Polsek Wilayah Polres Minahasa Amankan Pelaksanaan Sholat Tarwih

Hukrim, Minahasa, Nasional|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Hari selasa 12 Maret 2024 , Seluruh Polsek diwilayah  Polres Minahasa melakukan pengamanan pelaksanaan sholat tarwih di berbagai mesjid yang tersebar di wilayahnya. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga suasana  selama bulan suci Ramadan ,dalam menjaga ketertiban dan keamanan .

Dalam lankah pengamanan tersebut, pertsonil  kepolisian Polres Minahasa telah melakukan patroli rutin serta penjagaan di sejumlah mesjid yang ada di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dan memastikan ibadah berjalan lancar serta aman.

Kapolres Minahasa, AKBP S.Sophian,SIK.,MH,menegaskan komitmen pihak kepolisian dalam mendukung kegiatan keagamaan masyarakat.Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi umat Muslim yang hendak melaksanakan ibadah tarwih di berbagai mesjid di wilayah kami,” ujarnya.

Diharapkan, dengan kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat, pelaksanaan ibadah tarwih di mesjid-mesjid wilayah Polres Minahasa dapat berjalan dengan lancar dan damai ,sekaligus  selalu menjaga persatuan serta Toleransi Beragama yang selama ini terjalin baik di Kabupaten Minahasa .”Ungkap Kapolres Sophian. (73″U)

Pemkot Tomohon Gelar Selter Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Tomohon|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon tahun 2024, bertempat di BKPSDMD Kota Tomohon, Kamis 7 Maret 2024

Walikota Tomohon diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring SE ME membuka kegiatan Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon tahun 2024

Tujuan Pelaksanaan Seleksi adalah terpilihnya pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kapabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sambutan Walikota yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Tomohon :
Seleksi terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan seleksi terbuka JPTP, yang menyatakan bahwa seleksi terbuka Jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam seleksi terbuka kali ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan, tentu hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bapak ibu apakah bisa dan mampu dalam mengemban jabatan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit organisasi yang bapak ibu pilih.

Melalui seleksi terbuka ini saya berharap kepada saudara-saudara untuk dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya dengan mengasah kemampuan bapak ibu sehingga ketika dalam pengujian nanti bapak ibu bisa memberikan yang terbaik sebagaimana kebutuhan kompetensi jabatan yang bapak ibu lamar.

Dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon kepada perwakilan peserta

Dihadiri Guru besar Universitas Negeri Manado Prof Dr Philoteus Tuerah MSi DEA, Panitia Seleksi dari unsur profesional Ir Harold Lolowang MSc MTh, Plt Kepala BKPSDMD Kota Tomohon Albert Tulus SH, Peserta Seleksi Terbuka.

Gelar Dialog Pencegahan Pemberantasan Korupsi,Ketua KPK RI Apresiasi Jajaran Pemkot Tomohon

Tomohon|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Dialog Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. Bertempat di Restourant Danau Linow. Kamis, (7/3/2024).

Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk SH dalam sambutannya :
Atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kota Tomohon kami beryukur dan mengucapkan terima kasih hari ini akan kedatangan daripada Ketua KPK RI Nawawi Pokolango SH MH bersama seluruh rombongan dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan Wibisono SIK MSi bersama jajaran dalam kegiatan Dialog ini. Tentu pertemuan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita jajaran Pemerintah Kota Tomohon.

Ketua KPK RI :
Kami sangat Apresiasi kepada Pemerintah Kota Tomohon karena penyelenggaraan akan Forum Dialog ini , karena dalam Forum Forum yang sama diwaktu mendatang juga, kami boleh dan akan selalu berusaha untuk bisa menyampaikan konsep konsep soal Pemberantasan Korupsi. Paling tidak, kami boleh menjelaskan secara singkat apa fungsi sebenarnya Pemberantasan korupsi.
Kegiatan Ini juga merupakan bentuk pencegahan tindak pidana korupsi sebagai contohnya dimana kita semua berkumpul di tempat ini untuk saling mengingatkan satu sama lain.
Semoga Sulawesi Utara tidak lagi muncul praktek – praktek Korupsi yang imbasnya bukan hanya kepada pelaku melainkan juga masyarakat.

Selanjutnya Walikota Tomohon , Ketua KPK RI dan Kapolda Sulawesi Utara melakukan Dialog bersama di seputaran lokasi kegiatan didampingi Para Jajaran Jajaran Instansi masing masing.

Dihadiri oleh Sekjen KPK RI Bpk. Cahya Harefa mendampingi Ketua KPK RI bersama rombongan dan Jajaran Pemerintah Kota Tomohon.

Pemerintah Kota Tomohon Menerima Hibah Tanah Dari KPK RI

Tomohon|oleh

Secara simbolis, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyerahkan barang rampasan kepada perwakilan dari masing-masing instansi.

“Ini merupakan upaya pemulihan aset negara selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang kemudian dikuatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPK Tahun 2020-2024. Meski demikian, diharapkan kita semua bisa mengambil hikmah dari kegiatan PSP Hibah ini, yaitu satu jangan korupsi,” ucap Nawawi.

Dalam kesempatan ini, terdapat 3 Kementerian/Lembaga yang mendapat barang rampasan negara melalui mekanisme PSP, yaitu: Kemenkeu, BP2MI, dan BNN.

Sementara itu, ada 3 Pemerintah Daerah meliputi Pemkot Tomohon; Pemkab Kediri; dan Pemkab Tulungagung, menerima aset sitaan melalui hibah.

“Sehingga kegiatan penyerahan barang rampasan negara KPK melalui PSP hibah tidak seremonial belaka, namun lebih membawa kemanfaatan bagi lembaga negara ataupun Pemda di samping memperkuat sinergitas dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Nawawi.

Kemenkeu yang diwakili Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan, mendapat 4 barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan dengan total asset mencapai Rp4.559.352.000,00.

Adapun lokasi dari barang rampasan negara, yang dimaksud 2 diantaranya berada di Pekanbaru Riau, 1 di Tangerang Banten dan 1 lainnya di Mojokerto, Jawa Timur.

Sementara BP2MI yang diwakili Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Agustinus Gatot Hermawan, mendapatkan 2 bidang tanah beserta bangunan di lokasi berbeda. Pertama di International Village Blok B-2 Nomor 15, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur yang memiliki luas tanah 114 M2 dan luas bangunan 112 M2 senilai Rp1.708.102.000.

Kedua, berada di Jalan Manyar Jaya Praja II Nomor 29, Kelurahan Menur Pumpungan,Kecamatan, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan luas tanah 288 M2 dan luas bangunan 370 M2 senilai Rp5.252.472.000. Sehingga total keseluruhan aset mencapai Rp6.960.574.000.

Di saat yang sama, BNN yang diwakili Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, mendapat 1 bidang tanah dan bangunan, yang berlokasi di Jalan Bunga Verbana VI No.58, Taman Andalusia Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas tanah 319 M2 dan luas bangunan 130 M2 dengan nilai mencapai Rp2.572.153.000.

Untuk Pemkot Tomohon yang diwakili Walikota Tomohon, Caroll J.A. Senduk, mendapat hibah 2 bidang tanah, yang berlokasi di Kelurahan Woloan Dua, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Masing-masing luas tanahnya adalah 1.440 M2 dan 5.250 M2 dengan total nilai mencapai Rp1.207.092.000.

Sedangkan Pemkab Kediri melalui Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, mendapat 2 bidang tanah di Desa Nyawangan dengan luas 3.580 M2 senilai Rp2.859.669.000 dan di Desa Ngadi, Jawa Timur seluas 3.195 M2 mencapai Rp1.091.823.000. Sehingga total kedua aset yang dimaksud mencapai Rp3.951.492.000.

Kemudian, Pemkab Tulungagung yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi, mendapat 4 hibah barang rampasan. Pertama, tanah dan bangunan, yang berlokasi di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Adapun luas tanah mencapai 292 M2 dan luas bangunan 166 M2 senilai Rp1.207.092.000.Selanjutnya, ada juga 2 bidang tanah, yang bertempat di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan jumlah luas 7.510 M2 senilai Rp.3.191.026.000 serta 1 bidang tanah di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru yang mencapai 2.738 M2 dengan nilai Rp.1.154.450.000.

Pemkab Tulungagung juga mendapat tanah dan bangunan di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, seluas 3.282 M2 dengan nilai aset mencapai Rp.1.077.455.000. Sehingga total aset yang didapat Pemkab Tulungagung mencapai Rp6.699.826.000.

Walikota Tomohon, Caroll J.A. Senduk sangat menyambut baik kegiatan PSP Hibah.

“Kesempatan mendapatkan hibah barang rampasan negara dapat ini berpengaruh besar terhadap kemajuan Kota Tomohon, sekaligus memperkuat sinergitas dan kerjasama dengan KPK,” tutup Caroll.

Gelar Konferensi Internasional ICT Ekosistem Digital BPJS Kesehatan jadi Best Practice Jaminan Sosial Dunia.

Berita, Minahasa|oleh

NUSA DUA  BALI ,POSTKOTANEWS.CO.ID — (06/03/2024) – Ekosistem digital yang dibangun dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan menjadi salah satu best practice (praktik baik) pengelolaan jaminan sosial dunia. Cukup banyak negara yang mempelajari bagaimana Indonesia mengelola program jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dengan cakupan kepesertaan terbesar di dunia.


Hal inilah yang menggugah International Social Security Association (ISSA), menggelar kegiatan The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT 2024) di Indonesia. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang merupakan penyelenggara Program JKN di Indonesia, kegiatan ini dihadiri lebih dari 300 partisipan dari 71 Negara di Nusa Dua, Bali, 6-8 Maret 2024.
ISSA sendiri merupakan organisasi internasional terkemuka di dunia yang beranggotakan institusi-institusi jaminan sosial, departemen/lembaga, pemerintah, dan institusi lain yang mengelola/menyelenggarakan satu atau beberapa bidang jaminan sosial. ISSA dibentuk pada tahun 1927 di bawah naungan International Labor Organization (ILO). Saat ini, ISSA memiliki kurang lebih 350 members institution dari kurang lebih 160 negara. Keanggotaan ISSA berasal dari beberapa continent/regional, diantaranya Afrika, Amerika, Asia dan Pasifik, serta Eropa.
Konferensi ICT sendiri merupakan pertemuan triennial global gathering yang diselenggarakan oleh situs slot zeus ISSA dan diikuti oleh anggota ISSA dari berbagai negara. Pada tahun 2024, Konferensi ICT mengangkat tema “Data-driven transformation for a smart, resilient and inclusive social security”.


“BPJS Kesehatan akan berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi informasi untuk jaminan kesehatan di Indonesia. Sejak Program JKN diimplementasikan kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mengembangkan solusi-solusi terkini untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara kepada para peserta JKN yang tidak lepas dari peranan teknologi informasi,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Rabu (06/02/2024).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretaris Kabinet, dan Presiden dan Sekretaris Jenderal ISSA.
Ghufron menambahkan, dalam pengelolaan Program JKN ekosistem digital sudah terbangun dan saling terhubung satu sama lain. Bukan hanya internal BPJS Kesehatan namun juga terhubung dengan ekosistem fasilitas kesehatan, perbankan, kementerian dan lembaga terkait, bahkan dengan peserta dan badan usaha.
Saat ini BPJS Kesehatan terhubung dengan lebih dari 23 ribu Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3 ribu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar diseluruh Indonesia. Dalam ekosistem ini terdapat jutaan data layanan kesehatan yang terkoneksi satu sama lain. Lalu di ekosistem perbankan saat ini lebih dari 950 ribu kanal pembayaran dan sebanyak 15 kementerian/lembaga sudah terkoneksi dan tedapat lebih dari 100 juta arus data atau transaksi per hari.
”Dukungan ICT sebagai enabler, driver, dan akselerator Program JKN di Indonesia guna meningkatkan efektifitas program dan mutu layanan. Dengan cakupan layanan JKN yang luas, serta jumlah transaksi yang tinggi, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu penggunaan ICT serta transformasi digital mutlak untuk dilakukan,” kata Ghufron.
Dalam kesempatan tersebut President ISSA Mohammed Azman mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan dan memperkuat jaminan sosial di dunia yang makin gemilang dan inklusif. Perkembangan penggunaan teknologi informasi kini menjadi hal yang menjadi prioritas bagi pengelola jaminan sosial di dunia.
Azman menjelaskan dalam Forum Ekonomi Dunia memproyeksikan transformasi digital memberikan nilai tambah sebesar 100 triliun dolar untuk ekonomi dunia pada tahun 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi bagian penting untuk mempermudah proses bisnis yang bersifat administratif dalam jaminan sosial. Teknologi memainkan peran kunci dalam berbagai aktivitas organisasi, mulai dari pemberian layanan hingga pengelolaan proses bisnis internal.
”Pemanfaatan teknologi memungkinkan organisasi jaminan sosial untuk meningkatkan kualitas layanan, dan membuat jaminan sosial lebih mudah diakses dan responsif, terutama melalui teknologi seluler, dan pendekatan yang semakin personal dan disesuaikan. Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan menjadi contoh dari komitmen penggunaan teknologi dan sudah merasakan manfaat yang cukup besar. Kami berharap, hari ini anggota ISSA dapat memperoleh banyak pelajaran bagaimana mengembangkan strategi dan tata kelola digital yang baik, kemampuan keamanan siber serta ketahanan digital yang kuat,” kata Azman.
Sementara itu Ketua OJK Mahendra Siregar mengungkapkan saat ini pengelolaan Program JKN merupakan salah satu contoh industri jasa kesehatan yang dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan semata-mata untuk kepentingan peserta. Namun agar pengelolaan Program JKN makin optimal, aspek manajemen risiko, pengelolaan keuangan yang governance untukkeberlanjutan program, serta pengelolaan program dengan penuh kehati-hatian ini perlu tetap dijaga dengan baik.

”Kami sampaikan 3 konklusi yang pertama bahwa memberikan jaminan sosial adalah elemen kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kedua kita harus memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mengakses jaminan sosial hal ini merupakan fokus utama yang perlu kita lakukan. Selanjutnya ketiga, kita perlu peningkatan tata kelola serta peningkatan profesionalisme dan preferensi kolaborasi ICT antar lembaga dan mitra pemangku kepentingan. Dengan berbagai upaya dan strategi termasuk ICT diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari Program JKN,” kata Mahendra.

Dalam kegiatan tersebut BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman tentang pengelolaan infrastruktur data nasional untuk Program JKN yang akan dibawakan oleh Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno. Selain itu Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan akan membagikan pengalaman panjang dan secara utuh ICT menjadi salah satu pendorong utama dalam penyelenggaraan Program JKN.
Tidak ketinggalan BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman terkait dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang menjadi salah satu game changer dalam penyelenggaraan Program JKN. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Lily Kresnowati akan membahas bagaimana AI dapat dimanfaatkan dalam upaya mendeteksi data kecurangan di fasilitas kesehatan.
Pemanfaatan ICT pada akhirnya juga bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kepada peserta. Pada kegiatan ICT 2024, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun juga akan berbagi pengalaman bagaimana pemanfaatan ICT untuk tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, pengelolaan informasi, aduan, hingga layanan administrasi.
Selain berbagi pengalaman, BPJS Kesehatan juga memamerkan sederet inovasi yang kini melekat dan menjadi favorit masyarakat. Mulai dari penggunaan aplikasi Mobile JKN, fitur I-Care JKN atau riwayat pelayanan kesehatan dalam genggaman, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), dan aplikasi pemantauan minum obat untuk penderita tuberkulosis yang tengah diuji coba.
”Kami berharap melalui kegiatan ini BPJS Kesehatan pun akan mendapat manfaat dari sharing ilmu, pengalaman, yang mungkin dapat diterapkan sebagai bentuk optimalisasi layanan Program JKN,” ujar Ghufron.(73″U)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.