PostKota News

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH hadir dalam High level meeting TPID TP2DD Kabupaten/ Kota se-Minahasa Raya,Tomohon dan Bitung serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024. Dengan Tema “penguatan Ketahanan pangan Strategis Sulawesi Utara”.

Acara dilaksanakan diBallroom hotel Sutan Raja Minahasa Selatan. Selasa, (2702/2024).

Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andrie prasmoko :
High Level Meeting menjadi langkah awal di tahun 2024 untuk menekan inflasi pangan.
Ada juga program lainnya yang nanti akan menyusul dan akan kita sinergikan. Kalau ini dilakukan bersama-sama maka masyarakat akan lebih merasakan.

Dalam menjaga stabilitas harga pangan, pihaknya menyiapkan tujuh program unggulan GNIP. Programnya dipadukan dalam 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Program yang akan dilaksanakan juga bakal merangkul para pemuka agama.
Tokoh agama ikut serta aktif dalam mencegah para pedagang ambil margin terlalu besar. Jadi semua harus kerja bersama.

Untuk pencanangan TP2DD dilakukan untuk meningkatkan digitalisasi transaksi di Sulut.
Ini untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sambutan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven.O.E. Kandouw :

Atas nama Pemerintah Provinsi Sulut mengapresiasi Bank Indonesia Sulut yang menginisiasi kegiatan ini.

Hari ini Saya mendapat info harga beras berada di paling tinggi dalam sejarah. Di beberapa daerah, menembus Rp18.000 per kilogram. Apabila harga beras terus demikian dan tidak turun, akan berpengaruh ke masyarakat.
Kenaikan harga pangan ini hal sangat berbahaya.

Dengan kenaikan harga rokok atau harga kopi. “Kenaikan rokok ibu bisa ngomel ke pak stop rokok. Kalau kenaikan kopi di Starbucks, pak sudak jo ke Starbucks ke RKB jo atau kalau di Amurang ke Topas. Tapi, beras siapa mau rubah?
Kenaikan harga bahan pangan harus jadi perhatian. Saya katakan pada pak Gubernur untuk mengingatkan kepada kepala Daerah sebagai eksekutor harus underline jangan disimpan dalam hati tapi dimplementasikan.

Hadir dalam acara ini Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Penjabat Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Sekretaris Kota Manado dan stakeholder terkait.

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi & Apresiasi Atas Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023

Dilaksanakan di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Manado

Pada kesempatan ini, Pemerintah Kota Tomohon menerima penghargaan atas Sinergi dan Koordinasi dalam Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diterima langsung oleh Walikota Tomohon

Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Hari Utomo didampingi Kepala KPPN Manado Bapak Asyep Staefudin

Walikota Tomohon didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E. dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Drs. Gerardus Mogi, M.A.P.

Dihadiri juga oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Selatan, Penjabat Bupati Minahasa, serta Perwakilan Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Walikota Tomohon yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. O. D. S. Mandagi, M.A.P. menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tomohon

Dilaksanakan di The Best Western Lagoon Hotel Senin-Rabu 26-28 Februari 2024

Narasumber dari Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Asisten I Sekretaris Daerah Kota Tomohon, dan Analis Kebijakan Sub Koordinator Evaluasi Penyelenggaraan Pemda Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Sulawesi Utara Jackson Lonteng, S.I.P., M.A.P.

Sambutan Walikota Tomohon yang dibacakan oleh Asisten I :

Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 69 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah salah satunya bahwa setiap kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau disingkat LPPD yang merupakan salah satu indikator evaluasi pemerintah pusat akan jalannya roda pemerintahan yang ada baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

LPPD ini menjadi tolok ukur dari pemerintah pusat untuk menilai tingkat kemampuan setiap daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. dimana pengukuran dan indikator kinerja tersebut akan dipakai untuk membandingkan antara daerah satu dengan yang lainnya, dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-masing tingkatan pemerintahan atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing daerah. apabila hasil evaluasi pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidaklah mengalami peningkatan selang waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut maka daerah tersebut akan disatukan kembali dengan daerah induk.

Jadi apabila kita tidak memenuhi penyampaian LPPD ini sesuai dengan ketentuan maka akan berdampak pada hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan, dan ada penerapan sanksi bagi daerah yang tidak memasukkan LPPD tepat waktu yakni sanksi berupa teguran tertulis dari gubernur bahkan lebih parah lagi kepala daerahnya akan diikutkan dalam program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian dalam negeri RI. Oleh karena itu, dalam hal penyusunan LPPD tahun 2023 ini janganlah dipandang sebelah mata, saya harapkan seluruh perangkat daerah jajaran pemerintah kota tomohon untuk proaktif dan serius dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam rangka penyusunan LPPD kota tomohon tahun 2023.

Menyadari betapa pentingnya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) ini, maka dimintakan perhatian saudara dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Kepada tim penyusun diharapkan untuk dapat bekerja keras dan berkoordinasi dengan para kepala perangkat daerah agar proses penyusunan LPPD dapat tersusun dengan baik.

2. Kepada para kepala perangkat daerah kiranya dapat bekerjasama dengan tim penyusun LPPD serta bertanggung jawab penuh dan mengawasi penyusun LPPD masing-masing agar semua data yang diminta akurat dan valid serta tepat waktu.

3. Walaupun batas pemasukan ke pemerintah pusat sesuai peraturan adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, tapi dimintakan agar penyusunan LPPD tahun 2023 ini diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu yang diberikan. karena itu diharapkan kepada kita semua agar ada kerja sama yang baik, dan jika ada perangkat daerah yang tidak serius dalam proses penyusunan LPPD ini agar dilaporkan kepada saya melalui sekretaris daerah.

4. Kepada para peserta rapat koordinasi ini agar dapat mengikuti dengan penuh rasa tanggung jawab dan jika ada hal-hal yang kurang jelas agar dapat ditanyakan langsung kepada narasumber yang ada saat ini sehingga dapat mempermudah dalam proses pengisian data-data yang diminta.

Dihadiri oleh Para Asisten, Para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tomohon Ibu Jureyke Pitoy, S.H., M.Si. serta seluruh penyusun data LPPD dari masing-masing Perangkat Daerah dan Tim Pereviu dari APIP kota Tomohon

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH bersama Ketua TP-PKK Kota Tomohon drg. Jeand’arc Senduk-Karundeng hadir dalam kegiatan Acara Pentahbisan dan Peresmian Pastori satu Jemaat GMIM Damai Lahendong dirangkaikan dengan Perayaan HUT ke- 6, Minggu (25/2/2024).

Khadim dalam Ibadah Syukur ini Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM Pdt. Dr. Evert Tangel MPDK.

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Prasasti oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw didampingi oleh Walikota Tomohon dan dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama, pengguntingan pita, penyerahan kunci dan pembukaan pintu.

Sambutan Wakil Gubernur Sulawesi Utara :
“Kita semua percaya hanya kebaikan Tuhan kita bisa berkumpul di Pentahbisan dan Peresmian Pastori satu Jemaat GMIM Damai Lahendong dirangkaikan dengan Perayaan HUT ke- 6”.

Pemerintah Provinsi Sulut memberikan cendramata 25 juta kepada GMIM Damai Lahendong.

Beberapa waktu yang lalu kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dengan berpartispasi dalam pemilihan umum, untuk itu sebagai pemerintah Provinsi Sulut menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kota Tomohon yang telah menyukseskan akan pesta demokrasi, baik yang bertugas sebagai penyelenggara maupun yang telah menggunakan hak pilihnya sehingga pemilu sudah berjalan dengan baik.

Atas nama Pemerintah Provinsi Sulut mengucapkan Selamat hari ulang tahun ke-6 jemaat GMIM Damai Lahendong dan banyak selamat atas diresmikan dan ditahbiskan Pastori dan kantor jemaat GMIM Damai Lahendong.

Walikota Tomohon dalam sambutannya menyampaikan atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kota Tomohon mengucapkan Selamat hari ulang Tahun ke- 6 dan Selamat atas diresmikan dan ditahbiskannya Pastori satu dan kantor jemaat GMIM Damai Lahendong.

Syukuran HUT ini di tandai dengan pemasangan lilin dan peniupan kue HUT.

Dihadiri oleh Sekretaris TP-PKK Daerah Sulawesi Utara dr. Kartika Devi Kandouw Tanos, MARS, Jajaran Pemprov Sulut, jajaran Pemkot Tomohon, Ketua BPMW Tomohon tiga P1dt Apeles Tombeng MTh, ketua BPMJ GMIM Damai Lahendong Pdt. Ferny Walewangko, STh , Pendeta pelayan, seluruh Pelsus GMIM Damai Lahendong, jemaat GMIM Damai Lahendong dan hadirin undangan.