Tomohon

POSTKOTA.CO.ID – Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk SH secara virtual ikut dan membuka sekaligus memimpin kegiatan Konsultasi publik terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 Mall Pelayanan Publik Kota Tomohon, Jumat (8/7/2022)

Walikota Tomohon lewat via zoom meeting dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan konsultasi publik ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat baik penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang berpedoman pada dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kota Tomohon.

Adapun harapan pemerintah untuk seluruh masyarakat Kota Tomohon, supaya bergotong – royong membangun Kota Tomohon demi kesejahteraan Kota Tomohon serta tetap mempertahankan prestasi – prestasi yang telah dicapai.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  Pendapatan Daerah Drs Gerardus Mogi MAP kesempatan itu ikut menyampaikan materi.

Ikut hadir dalam kegiatan, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir Enos Pontororing MSi, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs O D S Mandagi MAP, Kepala Inspektorat Kota Tomohon Jeane Bolang SH MH, serta Jajaran Pemerintah kota Tomohon, dan tokoh – tokoh Masyarakat. 

Laws**

POSTKOTA.CO.ID – Walikota Tomohon yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. O. D. S. Mandagi, M.A.P. menghadiri Kegiatan perekaman KTP-EL dan Pengenalan Aplikasi Lindungi Hakmu. Bertempat di Balai Pertemuan Umum Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara, Jumat 8 Juli 2022.

Sambutan Walikota Tomohon yang dibacakan oleh Asisten 3 mengatakan, Atas nama Pemerintah Kota Tomohon menyampaikan Terima kasih dan Apresiasi yang tinggi kepada anggota KPU-RI ibu Betty Epsilon Idroos yang berkenan mengunjungi Kota Tomohon dengan penduduk yang ramah dan situasi yang konduktif dirangkaikan dengan acara ini. 

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap  hak-hak sipil penduduk melalui pemberian dokumen Kependudukan antara lain KTP -EL  maka dilakukan percepatan perekaman Bagi penduduk wajib KTP, yang untuk Kota Tomohon berada pada posisi peringkat kedua untuk prosentase perekaman KTP-EL di Provinsi Sulawesi Utara, yakni 94,74% atau 74.872 jiwa dari jumlah Wajib KTP-EL yaitu 79.048.

Hal ini dapat dipastikan akan mengalami kenaikan jumlah penduduk termasuk jumlah kepemilikan dokumen wajib KTP dan wajib pilih pada semester kedepan bahkan pada pemilu tahun 2024.

Dari hasil itu, masih terdapat 4.176 jiwa yang belum  memiliki KTP-EL atau belum melakukan perekaman, oleh karena itu, oleh instansi terkait melakukan langkah-langkah jemput bola untuk perekaman baik tingkat kelurahan, institusi pendidikan dalam hal ini sekolah-sekolah, lembaga Pemasyarakatan, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Pemerintah kota Tomohon juga memberi Apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota KPU Kota Tomohon yang melaksanakan kegiatan pengenalan aplikasi lindungi Hakmu disertai dengan perekaman KTP-EL. 

Harapan kami kegiatan ini dapat memberi dampak strategis terhadap akurasi data pemilih dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Dan untuk mendukung kegiatan ini diperlukan sinergitas instansi terkait baik instansi yang bertanggung jawab di bidang Kependudukan, partai politik maupun instansi terkait lainnya. 

Pada kesempatan ini Ibu Betty Epsileon Idroos memperkenalkan langsung Aplikasi Peduli Hakmu dan melihat secara langsung jalannya perekaman KTP-EL.

Dihadiri juga oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Dr. Ardiles Mewoh bersama Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ketua KPU Kota Tomohon Haryanto Lasut bersama Komisioner KPU Kota Tomohon, Jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon yang melaksanakan Perekaman KTP-EL serta masyarakat Kelurahan Kayawu.

Laws**

POSTKOTA.CO.ID Pemerintah Kota Tomohon melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tomohon melaksanakan rapat koordinasi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Tomohon, yang diikuti oleh para Camat dan Lurah se Kota Tomohon. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat lantai tiga Kantor Walikota Tomohon, kamis (7/7/2022).

Asisten Umum Setda Kota Tomohon Drs O D S Mandagi mewakili Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH saat membuka kegiatan mengatakan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Kedepannya diharapkan penyelenggara pelayanan publik, didalamnya Kecamatan dan Kelurahan dapat terus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, yang pastinya akan berdampak baik atas kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon Paulla Verra Pontoh SP MAP menjelaskan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menegaskan kembali kepada penyelenggara pelayanan publik atau pemerintah Kecamatan dan Kelurahan agar mampu memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Laws**

POSTKOTA.CO.ID – FOCUS GROUP DISCUSION (FGD) AWAL Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Tomohon Tahun 2022-2026.
Tempat, Terung Kabasaran Tomohon, Kamis, 7 Juli 2022.

Sambutan Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut, SE :
Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi kita. Tiga karakteristik permasalahan kemiskinan yang menonjol saat ini antara lain adalah jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar, ketimpangan kemiskinan antar wilayah, akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin yang belum memadai. Secara umum, pencapaian program penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
Selang tahun 2017-2019, jumlah penduduk miskin di Kota Tomohon terus menurun meskipun belum signifikan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kota Tomohon naik dibanding tahun 2019 menjadi 6.060 orang, atau naik sekitar 2,7%, meskipun secara persentase menurun. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang juga meningkat. Selain itu, angka capaian ini tidak terlepas dari pengaruh pandemi covid-19 yang terjadi mulai bulan februari/maret tahun 2020 dan berdampak negatif terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah atau persentase orang miskin, tetapi juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah yang ada. Bila dilihat dari perkembangannya selama periode 2017 – 2021, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Tomohon berfluktuasi dan cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan.

Untuk itu perlu langkah-langkah dan strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Tomohon yang harus dilakukan salah satunya dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang melibatkan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun swasta. Sudah banyak program nasional atau daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, seperti adanya kebijakan pemberian subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat akan kebutuhan dasarnya antara lain : bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), beras sejahtera daerah (Rastrada), dan bantuan sosial tunai (BST), serta program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Seluruh dinas terkait agar memaksimalkan manfaat dari program dan kegiatan yang ada agar lebih tepat manfaat dan dan tepat sasaran.

Saya berharap lewat kegiatan koordinasi serta fgd awal ini, bapak/ibu sekalian dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran sehingga dapat menghasilkan langkah strategis dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tomohon, sehingga dapat dihasilkan kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan yang sistematis, terencana dan bersinergi. Untuk itu diperlukan kerja keras dan komitmen penuh dari kita semua, karena upaya serta langkah tersebut tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu saja, tetapi harus multi sektor / lintas sektor dengan melibatkan para stakehoder terkait untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pencapaian program yang dilaksanakan.

Hadir Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. O.D.S Mandagi, MAP, Kepala Bapelitbangda Kota Tomohon Drs. Daniel Pontonuwu, MAP, Narasumber DR. Een Walewangko, DR. Robert Winerungan dan Tim yang merupakan akademis dari Universitas terkemuka di Sulawesi Utara, serta para peserta dari berbagai SKPD yang merupakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tomohon.

Laws**

POSTKOTA.CO.ID – Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kota Tomohon yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Tomohon sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tomohon Wenny Lumentut SE, Kamis 7 Juli 2022

Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan di Terung Kabasaran Kolongan, Kota Tomohon

Diketahui Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Untuk itu, Pemerintah Kota berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Tomohon

Hadir dalam rapat Manager Program Satgas Percepatan Penurunan Stunting dari Kementerian BKKBN RI Murphy Kuhu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tomohon Ir Enos Pontororing MSi, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tomohon Drs O D S Mandagi MAP, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon Pdt Dr Jenny Sampouw SPd MSi, Kepala Bapelitbangda Kota Tomohon Drs Daniel Pontonuwu MAP, Jajaran Pemerintah Kota Tomohon, Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Laws**

POSTKOTA.CO.ID – Walikota Tomohon sambangi Kementerian BUMN untuk dukungan TIFF 2022, Rabu 6 Juli 2022

Dalam kunjungan ke Kementerian BUMN, Walikota Caroll Senduk diterima oleh Irjen Pol. (Purn) Carlo Brix Tewu,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN.

Dukungan nyata ditunjukkan oleh Jenderal Bintang Dua asli Minahasa ini dengan langsung menghubungi beberapa Direksi BUMN untuk dapat mengambil bagian ataupun menjadi sponsor dalam TIFF 2022 ini.

Walikota Caroll Senduk sangat berterima kasih kepada mantan Kapolda Sulut ini yang begitu responsif mendukung pelaksaan event yang akan digelar bulan Agustus nanti.
“Beberapa BUMN seperti BNI, BRI, Mandiri, Angkasa Pura 1 dan 2, menyatakan akan mengambil bagian ataupun menjadi sponsor dalam event yang sudah menjadi agenda Kementerian Parekraf”

Turut mendampingi Walikota Tomohon, Ketua TP PKK drg. Jean d’arc Karundeng, Ketua Panitia TIFF 2020 Ibu Vonny Josefien Pangemanan, Kadis Pariwisata Masnah Pioh bersama staff, dan Kabag Umum Setda Kota Tomohon Samuel Roeroe, S.STP.

Panitia pelaksana TIFF 2022 juga dalam kesempatan ini menyampaikan undangan resmi kepada Menteri BUMN Erick Tohir untuk dapat hadir dalam event ini.

Laws**

POSTKOTA.CO.ID – Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut, S.E. menghadiri Dialog Penguatan Kebangsaan Menjelang Pemilu 2024 DPD-RI bersama Forkopimda Kota Tomohon dan Anggota DPRD Kota Tomohon serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kota Tomohon yang dilaksanakan di Kantor DPRD kota Tomohon, Selasa (5/7/2022).

Para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta Anggota DPRD Kota Tomohon silih berganti memberikan pendapat, pertanyaan, masukan, dan usulan untuk dapat disampaikan sebagai aspirasi dari perwakilan Kota Tomohon agar ditindaklanjuti oleh DPD-RI

Sambutan Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH pada kesempatan itu, disampaikan Wakil Walikota Tomohon.
Dalam sambutan dikatakan pihak pemerintah Kota Tomohon menyambut dan mengucapkan selamat datang dan selamat atas kunjungan kerja pimpinan DPD-RI pada hari ini, tentunya kunjungan ini akan menjadi wadah penguatan wawasan kebangsaan menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 di Kota Tomohon.

Diketahui bersama bahwa pada tahun 2024 nanti, secara serentak pemerintah pusat merencanakan akan melaksanakan pemilihan presiden, legislatif, kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota. tahapan pemilu 2024 akan dimulai di pertengahan juni 2022.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (UU Pemilu) pasal 167 ayat 6 yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Diharapkan kehadiran tim saat ini akan memberi inspirasi dan semangat bagi Kota Tomohon, khususnya jajaran aparatur penyelenggara pemerintah, unsur keamanan dan penyelenggara pilkada untuk dapat merancang dan mensukseskan proses pemilu tahun 2024.

Kami yakin dan percaya bahwa kegiatan ini akan membawa dampak yang baik dan positif bagi sinergitas pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat tapi juga untuk membawa kota tomohon sebagai kota yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Kota Tomohon kembali akan melaksanakan event Tomohon Intenational Flower Festival (TIFF) yang rencananya digelar pada agustus nanti, kami berharap dukungan dari pimpinan DPD-RI untuk bersama mensukseskan kegiatan Internasional ini, sebagai wujud memperkenalkan keragaman indonesia tapi juga daerah khususnya Tomohon.

Wakil Ketua I DPD-RI Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono M Si, didampingi anggota DPD-RI Ir. Stevanus Liow saat memimpin dialog tersebut mengatakan pihaknya akan memperjuangkan semua masukan, pendapat, dan usulan dari tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta dari anggota DPRD kota Tomohon karena sudah menjadi tugas dari para senator DPD-RI untuk menjembatani aspirasi masyarakat Kota Tomohon

Berbagai aspirasi dari masyarakat Kota Tomohon akan ditampung serta diinventarisasi semuanya, karena semua yang disampaikan sangat menarik dan menjadi tambahan bagi kami dalam kemajuan Bangsa ini khususnya bagi kemajuan Kota Tomohon

Ikut hadir dalam kegiatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Tomohon, Forkopimda Kota Tomohon dan yang mewakili, Jajaran Pemerintah Kota Tomohon, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Laws**