MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi landasan penyusunan anggaran daerah dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Minahasa, Selasa (3/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua I Adrie Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing, serta dihadiri seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD.
Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS 2027 bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, melainkan bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Minahasa yang telah menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
Menurut Robby, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Karena itu, kebijakan anggaran harus disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta prioritas pembangunan yang memberikan dampak nyata.
Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Jadi Prioritas
Bupati menekankan, program pembangunan tahun 2027 harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam program dan kegiatan yang terukur, tepat sasaran, serta berorientasi pada hasil.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan dampak sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Robby.
Selain agenda pembangunan, Bupati turut mengingatkan pentingnya kewaspadaan menghadapi potensi kelangkaan dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
Ia meminta pengendalian inflasi daerah diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pemantauan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga di pasar harus dilakukan secara intensif. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penimbunan maupun praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
Perangkat daerah terkait juga diminta bergerak cepat dan responsif dalam mengantisipasi gejolak harga maupun potensi kelangkaan barang agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau.
Dorong Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Di akhir sambutannya, Robby mengajak DPRD dan pemerintah daerah terus menjaga sinergi serta kemitraan dalam mengawal pembangunan Minahasa.
Ia menilai perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran seharusnya menjadi ruang untuk melahirkan kebijakan yang lebih baik, bukan menjadi penghambat kerja sama.
“Kepentingan masyarakat harus tetap ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi hingga tercapainya kesepakatan KUA-PPAS 2027.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, Sekretaris Daerah Lynda Watania, unsur Forkopimda, para asisten, pimpinan instansi vertikal, tim ahli DPRD, insan pers, serta perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Manado.