Berita

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa secara resmi menarik kembali 23 Praja Muda Angkatan XXXV Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara setelah menuntaskan Program Magang II.

Penutupan kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., mewakili Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Selasa (3/2/2026).

Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa praktik lapangan merupakan fase krusial bagi calon aparatur sipil negara untuk menguji kesesuaian antara teori akademik dan realitas pelayanan publik.

“Magang ini menjadi ruang pembelajaran untuk membandingkan teori dengan implementasi. Di lapangan, pelayanan publik tidak hanya soal prosedur operasional standar (SOP), tetapi juga bagaimana menyikapi dinamika masyarakat yang beragam,” ujarnya.

Selama 30 hari, terhitung sejak 5 Januari 2026, para praja ditempatkan di empat kecamatan guna mengawal 11 program strategis daerah. Salah satu fokus utama adalah percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pelayanan jemput bola bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Minahasa.

Sekda Lynda Watania yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil tingkat provinsi, menekankan bahwa data kependudukan merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik.

“Indonesia adalah negara besar dengan anggaran yang terbatas. Ketidakakuratan data kependudukan akan berdampak pada inefisiensi dan pemborosan di sektor kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Karena itu, peran kalian sangat penting untuk memastikan pelayanan yang profesional dan tertata,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara, Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP., mengapresiasi dukungan penuh Pemkab Minahasa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan teknis serta penyediaan orang tua asuh bagi para praja selama magang.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran yang telah menerima dan membina para praja. Pengalaman praktik di Minahasa, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, menjadi bekal berharga karena merupakan program unggulan di kampus kami,” ungkap Arnold.

Perwakilan praja, Ariani Puspitasari asal Yogyakarta, mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat Minahasa.

“Kami belajar untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memahami bahwa integritas merupakan kunci utama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik,” katanya.

Kegiatan penarikan praja ini turut dihadiri Koordinator Akademik dan Kerja Sama IPDN Sulut Renny Taniowas, S.Sos., M.Si., para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa.

Acara ditutup dengan penyerahan kembali para praja secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada pihak IPDN. (nes)

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Tondano – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, menjadi narasumber dalam Siaran Luar Studio Radio Republik Indonesia (RRI) Manado dengan topik “Menuju Pemilihan Hukum Tua Minahasa Tahun 2026 yang Jujur dan Adil”. Kegiatan ini digelar di Taman God Bless, Lapangan Sam Ratulangi, Tondano, Senin (2/2/2026).

Dalam siaran tersebut, Sekda Lynda Watania menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Tahun 2026 yang demokratis, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan. Menurutnya, Pilhut merupakan bagian penting dari proses demokrasi di tingkat desa yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan penjamin agar seluruh tahapan Pilhut dapat berjalan dengan baik, tertib, dan bebas dari intervensi. Hal yang paling penting adalah menjaga netralitas aparatur serta mendorong partisipasi aktif masyarakat,” ujar Sekda.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan persatuan, sehingga proses demokrasi di desa dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar berasal dari pilihan rakyat.

Selain Sekda, hadir pula sebagai narasumber Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Komisi I, Rio Rindengan. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya fungsi pengawasan serta peran legislatif dalam mendukung regulasi dan pelaksanaan Pilhut agar berjalan sesuai aturan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Siaran luar studio ini disiarkan secara langsung oleh RRI Manado dan mendapat perhatian dari masyarakat yang hadir di lokasi. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dan staf RRI Manado yang mendukung kelancaran acara.

Melalui dialog interaktif ini, diharapkan masyarakat Minahasa semakin memahami mekanisme serta pentingnya Pemilihan Hukum Tua yang jujur dan adil demi kemajuan desa dan daerah ke depan.

MINAHASA ,POSTKOTANEWS.CO.ID  — Rumah Sakit Siloam Sonder terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital layanan kesehatan nasional melalui implementasi bridging system antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) dan sistem BPJS Kesehatan. Integrasi ini dinilai membawa dampak nyata bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dalam hal kecepatan, efisiensi, dan transparansi pelayanan.
Direktur RS Siloam Sonder, Dr. Daud Alexander Kiroyan, M.Kes, menyampaikan bahwa penerapan bridging system ini merupakan langkah strategis sekaligus visioner dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan modern.
“Manfaat bridging system bagi peserta sangat nyata. Pelayanan menjadi jauh lebih cepat, efisien, dan transparan. Peserta tidak perlu lagi melakukan entri data berulang, antrean lebih terstruktur melalui sistem antrean online, serta proses administrasi pendaftaran hingga pencetakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) menjadi lebih singkat,” ujar Dr. Daud.
Lebih dari sekadar pemenuhan regulasi, integrasi SIM RS dengan aplikasi BPJS Kesehatan melalui teknologi bridging disebut sebagai bukti komitmen RS Siloam Sonder dalam mendukung keberlanjutan Program JKN yang berorientasi pada pasien (patient-centered care).
Dengan sistem yang terhubung secara real time, pasien kini merasakan kemudahan sejak awal proses layanan. Verifikasi kepesertaan, rujukan, hingga administrasi klaim dapat dilakukan lebih cepat, sehingga mampu menekan antrean dan waktu tunggu. Selain itu, transparansi biaya juga semakin terjamin karena pasien dapat memantau riwayat layanan dan pembiayaannya melalui aplikasi BPJS Kesehatan.
Dari sisi manajemen rumah sakit, implementasi bridging memberikan dampak signifikan terhadap akurasi dan kualitas data. Potensi kesalahan administrasi dapat diminimalkan, sementara proses pembayaran klaim menjadi lebih cepat dan tertata. Hal ini turut mendukung keberlangsungan operasional rumah sakit secara berkelanjutan (sustainability).
Komitmen tersebut mendapat pengakuan melalui penghargaan yang diterima RS Siloam Sonder atas implementasi bridging system BPJS Kesehatan. Capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kolaborasi yang tinggi terhadap kebijakan nasional, sekaligus keberhasilan rumah sakit dalam mengadopsi inovasi teknologi secara efektif.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh tim yang mampu menjembatani kebutuhan teknis dan operasional layanan kesehatan,” tambah Dr. Daud.
Lebih jauh, keberhasilan implementasi bridging system di RS Siloam Sonder dinilai turut berkontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional. Data layanan yang terintegrasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan mutu pelayanan melalui interoperabilitas sistem, serta mendorong efisiensi anggaran BPJS Kesehatan dengan mengurangi potensi kecurangan dan duplikasi klaim.
Dengan capaian tersebut, RS Siloam Sonder diharapkan dapat menjadi benchmark bagi rumah sakit lain dalam mengembangkan integrasi layanan digital, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi.