MINAHASA-postkota.net- Ter Update secara online, 54 pelamar Komponen Cadangan (Komcad) 2023 terdaftar resmi sebagai peserta dan siap menerima bimbingan dalam Program Kementrian Pertahanan (Menhan),RI melalui Tentara Nasional Indinesia (TNI).
Komandan Kodim 1302/Minahasa Letkol Inf Ircham Effendy melalui Perwira Seksi teritorial (Pasiter) Kapten Inf.Sulistyo yang di kutip Stafter Peltu Meivon Rumonda menjelaskan hal ini kepada postkota jumat 03/03-2023.
” Saat ini sudah 54 peserta yang mendaftar dan resmi ter Update secara online,” ujar Rumonda.
Menurutnya, ” para pelamar terdiri dari Aparatur Sipil Negeri(ASN), Mahasiswa, Pekerja swasta, dan masyarakat umum serta ada juga insan pers dari berbagai media yang masuk dalam program ini,” Kata Meivon Rumonda.
Selebihnya diapun menjelaskan,” peserta yang mendaftar memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sarjana sebagaimana ketentuan yang di atur pasal 37 dan 38 ayat 1 Undang Undang No 33 tahun 2019,” tegasnya.
Bertempat di ruang Stafter Makodim 1302/Minahasa, Pasiter Kapten.Inf Sulistyo melalui Peltu Meivon Rumonda yang ditemui postkota.net menjelaskan.
Peserta Komcad yang terdaftar akan di lanjutkan ke Markas Komando (Mako) Resimen Induk Kodam (Rindam) XIII/Mdk guna mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 3 Bulan.(Udin)
SULUT.postkota.net– Bertempat di ruang Paripurna Sekretariat DPRD Sulut menggelar Forum Group Diskusi (FGD) bersama Sekretaris Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan tersebut di ikuti oleh peserta dari 15 Kabupaten/Kota se-Sulut, Kamis ( 2/3-2023).
Sekretaris provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara Dr. Steve Kepel dalam sambutannya mengatakan semoga kegiatan ini bisa membuahkan hasil yang maksimal dan paripurna, akan menjadi acuan poko pikiran, serta panduan yang penting untuk kiranya ditindaklanjuti bersama dalam rangka mendukung pembangunan dan kemajuan daerah kita tercinta,” ujar Kepel lewat sambutannya.
Setwan DPRD Sulut Ir.Sandra Moniaga, M.Si menuturkan bahwa FGD yang diselenggarakan dalam ruang rapat paripurna ini bertujuan untuk “menyamakan persepsi “serta “sinkronisasi” pelaksanaan kegiatan2 yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
Lebih lanjut di katakan dalam upaya menguatkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024, tentunya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut merasa perlu di adakan Focus Group Discussion (FGD) ungkap Setwan Sandra Moniaga.
Pada kesempatan tersebut sekretariat Daerah menghadirkan Narasumber salah satu Pejabat BKN Regional XI Manado, sekaligus menjadi moderator adalah Kepala Bagian Keuangan.
Sekretaris DPRD Sulawesi Utara menjadi salah satu narasumber, Sekwan Sandra Moniaga menyampaikan materi hal-hal strategis serta mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas hal ini pun menjadi tanggung jawab dalam mencari solusi ucapnya.
MANADO,Postkota.Net – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Manado akhirnya menyatakan gugatan PT Ciputra International Tbk dalam perkara wanprestasi Nomor 376/Pdt.G/2022/PN.Mnd terhadap Sonny Woba sebagai tidak dapat diterima alias NO ((niet onvankelijk veerklard). Putusan ini membuat permohonan eksekusi 147 Kepala Keluarga (KK) warga Winangun dan Karombasan Selatan atas kawasan perumahan elite itu terus berlanjut. Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Alvi Usup, SH, MH dalam sidang yang berlangsung Rabu (1/3/2023) lalu dalam sidang terbuka yang dihadiri kuasa hukum kedua pihak. Sonny Woba diwakili Wens A. Boyangan, SH,MH.
Inst ; Surat Pemberitahuan Penetapan Pencabutan dari PN Manado .
Gugatan wanpestasi ini diajukan Citraland sebagai upaya mencegah dan menggagalkan perjuangan 147 KK warga Kelurahan Winangun dan Korombasan Selatan yang ingin mendapatkan haknya kembali, setelah mendiami sekaligus menggarap lahan 34,5 Ha di lokasi yang kini diduduki PT. Ciputra Internasional dengan membangun Perumahan Citraland Manado. Semula, secara sepihak lahan yang ditempati dan digarap 147 KK warga ini telah diurus HGB No. 70 Tahun 1994 oleh PT. Bumi Graha Adikara yg kemudian mengagunkan HGB tersebut ke Bank Pinaesaan (dlm Likuidasi). Bank Pinaesaan kemudian menggugat 147 KK warga masyarakat itu, namun ketika perkara ini sedang bergulir di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, ternyata lahan tersebut sudah dijual kepada PT. Ciputra Internasional . Perkara punterus bergulir. 147 KK warga yang menang di tingkat Kasasi MA dan PK MA sejak tahun 2010 lalu, kemudian mengajukan Permohonan Eksekusi Pemulihan Hak melalui Pengadilan Negeri Manado. Tapi, bukannya menyikapi hal itu dengan baik seperti mediasi atau kompensasi yang layak terhadap warga yang 2003 lalu sudah digusur, PT. Ciputra Internasional Tbk malah melakukan upaya menggagalkannya dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada Sonny Woba,yang menjadi koordinator warga dengan dalil bahwa Sonny Woba sudah menerima kompensasi sebesar Rp 80 juta untuk lahan 34,5 Ha itu. Namun ternyata dalam fakta persidangan terungkap bahwa benar Sonny Woba pernah menerima uang Rp 80 juta dari Manajemen Citraland, tapi bukan untuk kompensasi atas lahan seluas 34,5 Ha itu, namun hanya sebagai uang pengamanan saja, karena saat itu warga masyarakat sering masuk dan ingin kembali ke tanah garapan mereka yang dulu. Bergulirnya upaya perlawanan Citraland atau PT. Ciputra Internasional melalui Pengadilan Negeri Manado, dengan mengajukan dua gugatan Perlawanan atas Permohonan Eksekusi Pemulihan Hak dari 147 KK warga masyarakat yang dikomandoi Sonny Woba didampingi Wens A. Boyangan, SH., MH, dkk selaku Tim Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Manguni Indonesia (LMI) itu; kedua gugatan ini akhirnya gagal total. Majelis Hakim yang dipimpin Alvi Usup, SH., MH menyatakan gugatan in casu tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklard), karena cacat formil. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Notaris yang membuat Akta Dading antara Citraland dengan Sonny Woba seharusnya ditarik sebagai pihak, namun dalam gugatan a quo tidak ditarik, sehingga kurang pihak dalam gugatan a quo. Demikian pula terjadi dalam gugatan Perlawanan Eksekusi yang diajukan Citraland dalam perkara yang teregister No. 618/Pdt.Bth/2022/PN.Mnd, yang menggugat atau menarik pihak atau subjek hukum orang yg sudah meninggal dunia, namun pada akhirnya Citraland menarik kembali atau mencabut gugatan a quo, karena berpotensi gugatan tidak dapat diterima. Menurut Sonny Woba sebagai Ketua Tim warga masyarakat ini, pihaknya bersama LBH LMI akan tetap berjuang hingga titik darah penghabisan untuk bisa mendapatkan kembali hak-hak mereka. “Hingga kini kami masih menyimpan dokumen tanah kami yang telah dirampas secara melawan hukum dan telah dijual ke Citraland. Kami tetap percaya masih ada orang baik utusan Tuhan Allah membantu perjuangkan kami, misalnya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado H. Alvi Usup, SH., MH,” ujarnya. Menurut dia penggusuran pada 2003 itu, atau dua tahun setelah tanah ini dijual ke Citraland, mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yang sangat banyak, dimana selain 147 rumah warga dibongkar paksa, juga terdapat empat bangunan rumah ibadah, yakni tiga gereja dan satu musolah. Karenanya warga masyarakat yg sementara mencari keadilan ini, sepenuhnya mengantungkan harapan dan doanya kepada para pejabat berwenang agar menegakkan keadilan di Indonesia yang tercinta ini. Hal senada juga disampaikan Wens A. Boyangan, SH., MH selaku Ketua Tim LBH LMI. Menurutnya, Tim tetap akan mendampingi perjuangan warga masyarakat ini, karena berkeyakinan masih ada orang atau pejabat yang baik di negara ini yang diyakini akan menegakkan keadilan sesuai fakta kebenaran. “Kebenaran walaupun kadang terlambat datangnya, namun tetap tidak dapat diputarbalikan menjadi salah. Itulah keyakinan kami selaku Tim Kuasa Hukum, dimana perjuangan warga masyarakat sejak tahun 2000 lalu, saat ini perlahan namun pasti akan nantinya berbuah manis,” tutur Wens Boyangan yang juga Tonaas DPD LMI Kota Manado ini. Terkait dua perkara yang diajukan Citraland itu, Wens A. Boyangan menilainya sebagai hal yang wajar dan masih dalam koridor hukum acara. Hanya saja, tambahnya sebaiknya masalah ini yang sudah bergulir cukup lama ini, paling tidak dapat diselesaikan secara baik dalam asas kekeluargaan musyawarah tapi dngan mempertimbangkan serta emperhitungkan hak-hak masing-masing pihak.
MINAHASA- postkota.net- Kunjungan Kerja Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Drs Setyo Budiyanto, SH, MH didampingi Ketua Bhyankari Ny Henny Setyobudi disambut tarian kabasaran dan musik kolintang, Senin (27/02-2023).
Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang Souissa SIK, yang juga didampingi ketua Bhayangkari cabang Minahasa Ny. Melda Souissa menerima kunjungan ini dengan mengawali laporan situasi Kamtibmas saat Kapolda Sulut memasuki halaman Mako Polres Minahasa.
Kegiatan dilanjutkan dengan pengalungan bunga oleh dua siswa TK Kemala Bhayangkari 03 Tondano, dan penyambutan oleh barisan Forkopimda Kabupaten Minahasa, di antaranya Bupati, Wakil Bupati, Dandim 1302/Minahasa, perwakilan dari Kajari, para Pejabat Polres Minahasa serta Bhayangkari.
Agenda utama dalam rangkaian kegiatan ini, Kapolda Sulut melakukan peresmian lapangan apel Tantya Sudhirajati polres Minahasa, yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti, dan pelepasan balon udara.
“Dengan ini, saya meresmikan lapangan apel Tantya Sudhirajati. Dan saat ini resmi lapangan ini dapat digunakan,” ucap Kapolda pada sambutannya.
Kapolda Sulut kemudian melakukan pengecekan sejumlah ruangan pelayanan masyarakat di Polres Minahasa, dilanjutkan memberikan arahan kepada personel, di aula Tansatrisna.
Sedangkan Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Sulut melakukan beberapa kegiatan yakni, meninjau ruangan kantor Bhayangkari Cabang Minahasa, melakukan penanam seledri dan cabe, dilanjutkan dengan pemberian bansos di panti asuhan Dorkas,dan kunjungan ke TK Kemala Bhayangkari 03 Tondano, kemudian memberikan arahan kepada Pengurus Bhayangkari Cabang Minahasa , di ruang rapat Maesa.
Kapolda mengatakan, kunjungan kerja ini, merupakan kegiatan formal yang dilakukan oleh Kapolda beserta para Pejabat Utama Polda Sulut, untuk melihat langsung kinerja di satuan kewilayahan.
Disamping itu, Kapolda mengapresiasi kolaborasi (sinergitas) yang terjalin antara polres Minahasa, bersama Forkopimnda kabupaten Minahasa. Ia pun berharap, sinergitas dan hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini, agar terus dipertahankan bahkan ditingkatkan demi melayani masyarakat.
“Saya harap, kolaborasi yang terjadi ini akan terus terjalin. Sesuai apa yang ditekankan oleh Bapak Presiden RI, dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Saya harap, Polres Minahasa ini ikut membantu serta mendukung kebijakan-kebijakan tersebut,” kata Kapolda.(Udin)
Sulut,postkota.net – Pimpinan dan anggota DPRD Sulut melaksanakan Sosialisasi wawasan kebangsaan (Sosbang) di dapilnya masing-masing sesuai agenda kerja yang sudah ditetapkan.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulut DPRD Sulut H.Amir Liputo.SH menggelar Sosbang di SD Muhammadiyah 03 Kota Manado Kecamatan Tuminting Senin (21/2/2023).
Materi Sosialisasi Kebangsaan di paparkan langsung oleh Amir Liputo, dalam pemaparannya bahwa sosialisasi wawasan kebangsaan sangat penting untuk seluruh masyarakat, edukasi tentang kebangsaan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan serta cara pandang dan rasa nasionalisme serta cinta tanah air dan bangsa, ini semua berpedoman pada idiologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara pada hari jumat bertempat di Kelurahan Kairagi I Kecamatan Mapanget dan Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado anggota komisi III Arthur Kotambunan melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, dalam penyampaiannya Kotambunan mengatakan bahwa perlu dibedakan reses anggota dewan dan Sosbang.
Program wawasan kebangsaan yang dibuat DPRD Sulut dalam rangka bagaimana DPRD menggugah dan merangsang, bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dalam bingkai hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Arthur Kotambunan mengatakan bahwa dulu wawasan kebangsaan didapat dalam kegiatan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), namun sekarang lebih dikenal dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah suatu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam kesempatan tersebut Dia juga mengingatkan kepada Lurah, staf kelurahan dan ketua-ketua lingkungan, tentang pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Ditempat lain Sosbang di gelar juga oleh Anggota komisi III Yongkie Limen bertempat di Kelurahan Karame Lingkungan II Kecamatan Singkil dengan menghadirkan nara sumber Toar Palilingan.SH, dalam penyampaiannya tentang Pancasila dan UUD 1945 yang adalah dasar negara maka segala perbedaan yang terjadi pada masyarakat lewat wawasan kebangsaan sebagai pedoman untuk hidup berdampingan.
Setelah selesai materi Sosbang Yongkie Limen membagikan bantuan sembako kepada para peserta yang hadir sebagai wujud kepedulian dan komitmen diri sendiri dalam pemahaman prinsip kebangsaan.
MINAHASA – postkota.net- Bertempat di Gedung GMIM Zaitun Kelurahan Sumalangka, Tondano Utara, Bupati Minahasa Pnt. Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si, IPU, ASEAN.Eng bersama Wakil Bupati Minahasa Pnt. Dr. Robby Dondokambey, S.Si, MM, MAP menghadiri ibadah syukur HUT ke-36 Jemaat GMIM Zaitun Sumalangka Wilayah Tondano V, Minggu (26/2/2023).
Ibadah dipimpin oleh Wakil Ketua BPMS GMIM Bidang Pembinaan dan Penggembalan, Pdt. Richard Mengko, M.Th
Bupati ROR dalam sambutannya mengucapkan banyak selamat kepada jemaat GMIM Zaitun Sumalangka atas HUT yang ke-36.
“Di HUT yang ke 36, GMIM Zaitun Sumalangka tentu bisa semakin mendewasakan iman jemaat, sehingga jemaat dapat melewati setiap pelayanan hingga jemaatnya ini boleh menikmati 36 tahun, suatu pencapaian yang sangat besar,” ujar Roring.
Bupati juga meminta kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mendukung setiap program pemerintah didalamnya program menanam dan beternak yang sedang digalakkan oleh pemerintah, gereja dan organisasi lainnya, sebagai upaya untuk mengantisipasi krisis pangan.
“Mari kita dukung terus dan berupaya melaksanakan program menanam dan beternak dalam mengantisipasi krisis pangan,” kata Bupati.
Turut hadir mewakili Gubernur Sulut, Kepala Dinas PMD Daerah Prov. Sulut Pnt. Dr. Jemmy Kumendong, M.Si dan Pdt. Magrietje Lantang Korompis, M.Th sebagai Ketua BPMJ GMIM Zaitun Sumalangka.
Terpantau juga hadir mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Ass 3, Inspektur Daerah, Kadis Perpustakaan, Kadis Budpar, Kadis Kelautan Perikanan, Ka. Bapelitbangda, Kadis LH, Kadis PPKB, Kadis PPPA, Kadis Perhubungan, Kadis Kominfo, Kadis Damkar, Kaban Kesbangpol, Kabag Kesra, Kabag Pemerintahan, Kabag Perekonomian, Kabag SDA dan Kabag Prokopim. (Udin)
MANADO,- postkota.net – Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Setyo Budiyanto mencanangkan Duta Sulut Aman-Tangkal Hoax, Ekstrimisme dan Politik Identitas, di Hotel Mercure, Manado, pada Kamis (23/2/2023).
Para duta tersebut merupakan 154 orang mahasiswa atau mahasiswi dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulut. Sebelum pencanangan, para duta mengikuti outbond dan beberapa kegiatan lainnya.
Kapolda berharap kepada seluruh peserta atau duta agar bisa melakukan aksi nyata setelah mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
“Saya yakin banyak hal yang sudah diperoleh dan dilakukan para peserta. Sebuah harapan dari kami, ada aksi nyata yang bisa dilakukan oleh para peserta untuk menangkal hoax, ekstrimisme serta politik identitas,” kata Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Dirinya meminta para peserta untuk turut mengajak rekan-rekan lainnya menjadi agen perubahan.
“Silahkan ajak mahasiswa atau mahasiswi yang tidak ikut kegiatan ini untuk menjadi agen perubahan. Kemudian sebagai agen perubahan harus bisa mengubah atau mentransformasikan lingkungan sekitar. Yang belum baik jadi baik, dan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi,” pinta Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Selain itu, Irjen Pol Setyo Budiyanto juga meminta Direktur Intelkam Polda Sulut dan staf sebagai penyelenggara kegiatan ini untuk berkomunikasi dengan pihak kampus dalam rangka memonitor perkembangan Duta Sulut Aman ini.
“Agar setelah peserta kembali ke kampus, dimonitor perkembangan Duta Sulut Aman ini, kontribusinya seperti apa, menjadi berpengaruh bagi lingkungannya atau tidak,” ujar Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Lebih lanjut, Irjen Pol Setyo Budiyanto pun mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah selesai mengikuti kegiatan dengan baik.
“Silahkan betul-betul dipikirkan dan dipertimbangkan kemudian dikaji baik secara pribadi maupun kelompok. Apa sih saya, gunanya apa saya, di mana saya berada, untuk apa saya sekolah atau kuliah, silahkan dipikirkan. Mudah-mudahan, sekali lagi, bukan menjadi sebuah tindakan-tindakan yang kemudian berpikir secara radikal kritis dalam arti yang negatif, tetapi kritis dalam arti yang positif,” harap Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Di penghujung sambutannya, Irjen Pol Setyo Budiyanto juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban terutama dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Kita berharap Pemilu bisa dilaksanakan secara aman dan tertib sesuai dengan proses yang ditentukan KPU, khususnya di wilayah Sulut. Sehingga kita bisa menikmati dinamika politik yang merupakan bagian dari pemerintahan. Untuk itu, kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Mari kita semua saling menjaga, sehingga tugas-tugas kepolisian khususnya Polda Sulut bisa dilaksanakan dengan baik. Apa yang kami lakukan semuanya tentu mengutamakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat,” pungkas Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya, Forkopimda Sulut atau yang mewakili, para kepala daerah, rektor, wakil rektor, dosen, FKUB, KPU Sulut, Bawaslu Sulut, kepala dinas, pejabat daerah, pejabat utama Polda Sulut dan awak media.(Red)
