Minahasa

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Monitoring Hasil Penilaian Calon Percontohan Desa Antikorupsi di Desa Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara, Kamis (23/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Tonsea Lama ini merupakan bagian dari program nasional KPK dalam membangun budaya antikorupsi hingga ke tingkat desa.

Tim penilai dari KPK RI dipimpin oleh Desy Artyanth Sulastri, bersama Herlina Jeane Aldian dan Gerhard Hardul, serta didampingi tim dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang diketuai oleh Drs. Decky Karongkong, selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV. Hadir pula Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara, Jhon F. Rembet, S.H., M.Si., yang turut memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kadis Kominfo Kabupaten Minahasa, Maya Marina Kainde, S.H., M.A.P., dan Kadis PMD, Drs. Arthur Palilingan.

Mewakili Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., hadir Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa, Drs. Moudy Lontaan, S.Sos. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada KPK atas perhatian dan pembinaan yang diberikan kepada Desa Tonsea Lama. Moudy menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Sementara itu, Desy Artyanth Sulastri selaku perwakilan KPK RI menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini bertujuan memastikan nilai-nilai antikorupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan dalam sistem dan budaya kerja pemerintahan desa.

“KPK RI berharap Desa Tonsea Lama dapat menjadi contoh nyata bagaimana tata kelola desa bisa berjalan dengan transparan, partisipatif, dan berintegritas. Desa bukan hanya penerima program, tetapi juga pelaku utama dalam pencegahan korupsi melalui inovasi dan keterbukaan informasi publik,” ujar Desy.

Turut hadir pula Camat Tondano Utara, Sekdis Kominfo, para Kabid dari sejumlah OPD, serta para Pendamping Desa.

Melalui kegiatan ini, KPK RI meninjau langsung implementasi indikator desa antikorupsi yang meliputi aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta inovasi desa. Desa Tonsea Lama sendiri merupakan salah satu desa di Kabupaten Minahasa yang diusulkan menjadi percontohan desa antikorupsi di Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan evaluasi bersama perangkat desa. Diharapkan hasil monitoring ini dapat memperkuat komitmen semua pihak dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Jakarta – Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, didampingi oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Ny. Martina W. Dondokambey Lengkong, SE, melaksanakan koordinasi sekaligus menyerahkan Proposal Permohonan Lanjutan Penanganan Revitalisasi Danau Tondano kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, bertempat di lantai 2 Kantor Ditjen SDA, DKI Jakarta, Rabu (22/10/25)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan bahwa revitalisasi Danau Tondano merupakan program strategis yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem dan perekonomian masyarakat di sekitar danau.

Pemerintah Kabupaten Minahasa terus berkomitmen menjaga kelestarian Danau Tondano sebagai sumber kehidupan masyarakat, sekaligus mendukung program nasional pengendalian danau prioritas.

“Revitalisasi Danau Tondano tidak hanya menyangkut aspek lingkungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat terus memberikan dukungan penuh dalam kelanjutan program ini,” ujar Bupati RD.

Bupati menambahkan bahwa penyerahan proposal ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kementerian PUPR RI, demi terwujudnya Danau Tondano yang bersih, lestari, dan berdaya guna bagi masyarakat Minahasa” pungkasnya.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan ini, Kadis PUPR, para Kepala Bidang Dinas PUPR, serta tim Protokoler Kabupaten Minahasa.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MANADO — Dalam suasana penuh keakraban dan semangat perubahan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si, mewakili Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, SE, menghadiri pelantikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (21/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Lynda menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan dan menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap peran strategis BPKP dalam tata kelola pemerintahan.

“Kehadiran kami di sini tentu bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata kepada BPKP Sulawesi Utara dan sinergi antarlembaga yang terus kami jaga,” ujar Sekda.

Ia juga menyampaikan salam hormat dari Bupati Minahasa yang sedang melaksanakan tugas penting lainnya.

“Bapak Bupati menitipkan salam hormat kepada seluruh pimpinan daerah dan jajaran BPKP. Beliau berpesan agar sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan BPKP terus diperkuat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan,” tambahnya.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen (Purn) Yulius Selvanus, bersama jajaran Forkopimda Sulut, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta pejabat instansi vertikal dan mitra kerja BPKP.

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan dan etika dalam menjalankan tanggung jawab publik.

“Dalam setiap jabatan dan tanggung jawab, ada nilai yang harus kita jaga — nilai kebersamaan, rasa hormat, dan tradisi saling menghargai antara pejabat lama dan pejabat baru,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa efektivitas kerja birokrasi harus diimbangi dengan sentuhan kemanusiaan.

“Kita jangan hanya mengejar efisiensi, tapi juga harus menjaga silaturahmi dan hubungan baik. Tradisi memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang telah mengabdi harus tetap dijaga,” jelasnya.

Gubernur juga menekankan bahwa pelayanan publik harus dijalankan dengan ketulusan.

“Saya tidak ingin pekerjaan dijalankan hanya karena formalitas. Kita semua dipanggil untuk bekerja dengan hati dan semangat melayani,” katanya.

Selain menekankan nilai kebersamaan, Gubernur Yulius juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi vertikal untuk memperkuat kolaborasi demi percepatan pembangunan di Sulawesi Utara.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Semua elemen — eksekutif, legislatif, maupun lembaga vertikal — harus berjalan seiring demi kemajuan Sulawesi Utara yang kita cintai bersama,” tegasnya.

Acara yang berlangsung dalam suasana hangat ini ditutup dengan nuansa kekeluargaan. Sekda Minahasa, bersama para undangan, menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP yang baru dilantik, seraya menyampaikan harapan agar sinergi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan BPKP Sulut semakin erat di masa mendatang.

“Kami percaya, dengan kolaborasi yang baik dan komunikasi yang terbuka, pengawasan serta pembangunan daerah akan berjalan semakin efektif dan berintegritas,” pungkas Sekda Lynda.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Senin (20/10/25)

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui Zoom Meeting yang berlangsung di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi penumpukan simpanan kas pemerintah daerah di bank.

Berdasarkan laporan Kemendagri, total simpanan dana pemerintah daerah di bank tercatat sebesar Rp233 triliun, sementara realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai Rp949,97 triliun atau 70,27% hingga September 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga turut hadir dan memaparkan perkembangan ekonomi nasional. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di angka 5,12% pada kuartal II tahun 2025, sementara inflasi nasional terkendali di level 2,65%, yang menandakan daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik.

“Angka ini menunjukkan daya beli Masyarakat masih kuat, dan ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal serta pengendalian inflasi berjalan dengan baik,” jelas Purbaya.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Sarundajang yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM / Plt. Kadis Pangan, Kadis Kominfo, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Sosial, Kadis Perdagangan, serta Kadis Perhubungan.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, membuka sekaligus memberikan materi dalam Workshop Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Kecamatan Remboken, Jumat (17/10/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris TP-PKK Kabupaten Minahasa, Kadis PMD, Camat Remboken, Ketua TP-PKK Kecamatan Remboken, Sekcam, Kasi PMD, serta para Hukum Tua se-Kecamatan Remboken.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki arti penting dan strategis karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak di Kabupaten Minahasa.

“Kita semua tentu menginginkan anak-anak Minahasa tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing. Oleh sebab itu, percepatan penurunan stunting harus menjadi perhatian bersama,” ujar Sarundajang.

Ia menjelaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usia, melainkan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, kemampuan belajar rendah, dan produktivitas yang menurun saat dewasa.

Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan, melainkan harus menjadi tanggung jawab lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TPPPS) telah melaksanakan berbagai langkah nyata. Salah satunya yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), sebuah inovasi daerah yang melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, PKK, hingga lembaga PAUD untuk mengedukasi keluarga tentang gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola asuh yang baik.

Menurut Sarundajang, workshop ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak dari tingkat kabupaten hingga desa memiliki pemahaman dan strategi yang selaras.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan beberapa pesan penting yaitu:

1. Perkuat data dan identifikasi keluarga berisiko stunting di setiap desa agar intervensi tepat sasaran.

2. Lakukan intervensi gizi spesifik dan sensitif, mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, hingga pemantauan pertumbuhan anak.

3. Libatkan tokoh agama dan masyarakat dalam sosialisasi pentingnya gizi, pola makan sehat, dan sanitasi.

4. Tingkatkan kesadaran keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih, gizi seimbang, dan perhatian pada tumbuh kembang anak.

Sarundajang juga menyoroti potensi besar Kecamatan Remboken di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata alam, yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ketika ekonomi keluarga kuat, kebutuhan gizi anak pun lebih mudah terpenuhi. Pengembangan ekonomi lokal dan ketahanan keluarga menjadi bagian penting dalam strategi penurunan stunting di Minahasa,” tambahnya.

Ia optimis bahwa dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, Kecamatan Remboken dapat menjadi contoh kecamatan bebas stunting di Kabupaten Minahasa.

“Kita memiliki tenaga kesehatan yang berdedikasi, kader PKK dan Posyandu yang aktif, serta masyarakat yang peduli terhadap masa depan generasi muda. Mari kita jaga semangat kebersamaan ini agar setiap anak Minahasa tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter,” tutup Wakil Bupati.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Pemerintah Kabupaten Minahasa mengambil langkah cepat mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey secara langsung menyerahkan proposal permohonan bantuan rehabilitasi sekolah kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI di Jakarta

Penyerahan proposal dilakukan di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang melibatkan Kemendikbudristek, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara pada Jumat (17/10/2025) di Gedung D Kemendikbudristek, Jakarta.

Bupati Robby Dondokambey menjelaskan, bantuan ini difokuskan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah di Kabupaten Minahasa yang mengalami kerusakan berat imbas bencana alam.

“Prioritas ini menunjukkan komitmen Pemkab Minahasa untuk menjaga mutu pendidikan di daerah.”

“Kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Kami berharap permohonan bantuan rehab sarana dan prasarana sekolah yang rusak berat ini dapat segera ditindaklanjuti untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal,” ujar Bupati.

Selain penyerahan proposal, kehadiran Pemkab Minahasa dalam Rakor ini juga diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Keterlibatan ini menegaskan komitmen daerah dalam memajukan sektor pendidikan melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Minahasa Martina W. Dondokambey Lengkong, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, serta jajaran teknis dari pemerintah daerah, termasuk Kepala Bagian Kerja Sama dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan.

Rakor itu turut dihadiri sejumlah pihak penting lainnya, seperti Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI, Ketua Umum Apkasi, serta para bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah dari berbagai kabupaten terundang.