Penulis: Rek

POSTKOTA.NET – Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Irak, Elmar Iwan Lubis mendukung penuh program internasional Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) membuka perwakilan di Timur Tengah termasuk di Irak. Dukungan itu disampaikan Dubes RI Elmar Iwan Lubis saat menerima tim dari SPRI yang dipimpin Managing Director of International Affairs and Relations for Asia, Middle East, Africa, Europe, Canada and USA, and Senior Consultant SPRI Hussain Muhammad Naser Almslmawi bersama tim di Kantor Keduataan Besar RI di Irak, Kamis (13/7/2023).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Dubes RI untuk Irak Elmar Iwan Lubis menyambut baik program internasional SPRI untuk membuka perwakilan di Timur Tengah, khususnya di negara Irak. “Kami mendukung upaya SPRI membangun citra positif tentang Indonesia di Irak. Semoga dengan upaya tersebut dapat meningkatkan hubungan baik antara Indonesia dan Irak, termasuk hubungan bisnis antar kedua negara,” ujar Dubes Elmar Lubis kepada tim SPRI.

Pada kesempatan yang sama, Managing Director of International Affairs and Relations of SPRI Hussain Muhammad Naser Almslmawi memberi apresiasi atas dukungan dan sambutan hangat dari pihak Keduataan RI di Irak atas kedatangannya bersama tim untuk menyampaikan program kerja SPRI di Irak.

“Kami akan membangun jaringan media di Timur Tengah, dan Irak tentunya, untuk kepentingan publikasi media tentang potensi pariwisata dan peluang usaha dari Indonesia melalui pemberitaan di media-media Irak,” ujar Hussain. Hal itu dilakukan, kata Hussain, agar wisatawan dan pelaku bisnis dari Timur Tengah dan Irak khususnya, makin banyak yang datang berwisata atau berbisnis di Indonesia. “Itu kesepakatan kami dengan pimpinan SPRI di Indonesia untuk membawa citra positif Indonesia di mata dunia. Dan kami memulainya di Irak,” terang Hussain, warga Irak yang kini berdomisili Sidney, Australia.

Turut hadir mendampingi Hussain para pengurus perwakilan SPRI, masing-masing Dr. Athraa Ismael Zaidan selaku Public Relation Manager Director of International Affairs for Middle East, Hussein Alli Abbood selaku Public Relation Director of International Affairs for Iraq, Dr. Israa Saeed Assi selaku Legal Advisor of International Affairs for Middle East, Dr. Rasha Kareem Ali selaku Director Manager of International Affairs for Middle East, dan Suhair Hussein Kadhimm selaku Kontributor Reporter di Irak.

Dari Jakarta, Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi memberi dukungan penuh kepada tim Internasional SPRI yang telah bertemu dengan Dubes RI untuk Irak Elmar Iwan Lubis. “Saya berharap tim SPRI di Irak dapat menjalin hubungan baik dengan Kedutaan RI di Irak. Agar peran SPRI membawa kabar positif tentang Indonesia di dunia internasional, termasuk di Irak bisa berjalan sukses atas dukungan dari pihak Kedutaan,” ujar Mandagi di kantor DPP SPRI Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Mandagi juga mengatakan, upaya SPRI membangun jaringan media internasional bertujuan untuk memperkuat jaringan SPRI dan membangun jaringan pers Indonesia agar bisa terkoneksi dengan jaringan pers internasional. “Semoga niat baik ini bisa terwujud untuk kepentingan Indonesia agar makin dikenal luas potensinya di mata dunia. Dan jaringan pers memiliki peluang besar untuk mewujudkan itu,” pungkas Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia.

POSTKOTA NET – Pemerintah Kota Tomohon melalui Bidang Anggaran BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) telah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2024 ke DPRD Kota Tomohon pada Jumat, 14 Juli 2023, diterima oleh Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kota Tomohon.

Diserahkannya dokumen tersebut, guna melaksanakan amanat Pasal 90 ayat 1 PP No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH :
Dengan diserahkannya rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2024, diharapkan oleh DPRD untuk mengagendakan kaitannya dengan pembahasan rancangan tersebut.
Dalam penyusunan APBD kami sebagai Pemerintah Kota tentu tetap memperhatikan prinsip transparan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi dan partisipatif kaitannya penyusunan APBD.

Sekretaris Kota Tomohon Edwin Roring SE ME juga sebagai Ketua TAPD menyampaikan sebelum diajukan ke DPRD Tomohon, Pemerintah Kota Tomohon telah merampungkan tahapan dengan melaksanakan Konsultasi Publik Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024.

POSTKOTA.NET – Walikota Tomohon, Caroll J.A. Senduk, SH bersama Ketua TP-PKK Kota Tomohon drg. Jeand’arc F. Karundeng dan Sekretaris TP-PKK ibu Eleonora Sangi melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Bali pada hari Kamis, 13 juli 2023. Kunjungan kerja Walikota diterima di kantor Bupati Badung oleh Ketua TP-PKK Kab. Badung Ni Kadek Seniasih dan Sekretaris Daerah Kab. Badung I Wayan Adi Arnawa, SH.

Dalam kunjungan kerja ini Walikota Tomohon dan rombongan banyak menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pendayagunaan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung. Antara lain bagaimana pemerintah kabupaten Badung memberikan kemudahan berinvestasi dan pemberdayaan UMKM untuk menunjang sektor Pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, serta menyediakan sarana prasarana layanan kepada masyarakat seperti Mall Pelayanan publik yang memadai.

Selain itu, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, TP-PKK Kota Badung juga melaksanakan program-program terkait pemberdayaan UMKM, pengelolaan bank sampah dan pengolahan tanaman organik.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ini, Walikota dan rombongan diajak ketua TP-PKK Kabupaten Badung melakukan peninjauan ke Balai Budaya Kab. Badung dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung yang telah menjadi salah satu Role Model MPP di Indonesia.

Walikota menyampaikan : Terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh pemkab Badung, tentunya akan menjadi bahan kajian bagi kami pemerintah Kota Tomohon, untuk nantinya diterapkan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang kita miliki, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat kota tomohon.

Turut mendampingi Walikota dalam kunjungan kerja, Kadis DPMPTSP Anneke G. Maindoka, S.Sos.MSi, Kabag Prokopim Christo Kalumata, SSTP, Kabag Umum Jeiny Tangkawarouw, SE, Kabid Persampahan dan Retribusi Denny J.J. Mangowal, S.Sos, Kabid Penataan Perumahan Steva Senduk.

Laws*

POSTKOTA.NET – Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan panitia khusus dan pendapat akhir fraksi-fraksi serta pendapat akhir Walikota terhadap Ranperda tentang sistem penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan dan pembentukan panitia khusus rancangan Ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tomohon dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah SE didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Drs Johny Runtuwene DEA dan Erens Kereh AMKL, Bertempat di Gedung DPRD Kota Tomohon, Senin 10 Juli 2023

Sambutan Walikota Tomohon :
Tujuan utama adanya peraturan daerah mengenai sistem penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan jenazah adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan daerah ini tentunya dibentuk dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berwawasan lingkungan dan budaya.

Adapun fungsi peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan jenazah antara lain sebagai sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang pemerintahan daerah; merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945; dan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring SE ME bersama jajaran Pemerintah Kota Tomohon, Para anggota DPRD Kota Tomohon