Penulis: Rek

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Badan Pengawas Pemilihan Umum  (Bawaslu) Kota Tomohon memulai tahapan seleksi calon anggota Panwas Kecamatan (Panwascam). Nantinya, Panwascam terpilih akan melakukan tugas-tugas pengawasan saat pelaksanaan Pilkada Tomohon 2024.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Tomohon Stenly Kowaas, proses seleksi calon anggota Panwascam dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai dengan evaluasi kinerja semua anggota Panwascam di lima kecamatan saat Pemilu 2024 lalu.

“Ini sesuai keputusan 4224 Ketua Bawaslu RI tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan tahun 2024,” ujarnya.

Kowaas menjelaskan, evaluasi akan dilakukan dalam bentuk penilaian atasan langsung terhadap kinerja para personal Panwascam selama tahapan Pemilu 2024, serta evaluasi berbentuk portofolio yang nantinya akan berwujud instrument penilaian yang formatnya sudah ditentukan oleh Bawaslu RI.

“Jadi manakala saat dilakukan serangkaian evaluasi kinerja kemudian anggota Panwascam masih memenuhi syarat, mereka akan langsung ditetapkan kembali menjadi anggota Panwascam di Pilkada. Tapi kalau ada yang tidak lagi memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan, baru akan dilakukan rekrutmen baru. Itulah tahapan kedua,” jelas Kowaas.

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Pemkot Tomohon kembali akan menggelar event besar TIFF 2024 . Mengawali itu semua dilaksanakan Launching Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2024 yang dilaksanakan di Samping Menara Alfa Omega Tomohon. Jumat, (19/04/2024).

TIFF ini diawali dengan FunWalk oleh Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH bersama Forkopimda Tomohon,jajaran Pemkot Tomohon dan para Sponsorship.

Sambutan Walikota Tomohon:
Tomohon International Flower Festival adalah event pariwisata yang adalah salah satu penggerak utama bagi kegiatan perekonomian daerah Kota Tomohon, kuncinya adalah melaksanakan event yang berkualitas, dengan mensinergikan beragam komponen terkait dalam masyarakat. Agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bersama stakeholder terkait dan UMKM yang terdampak dari pergerakan wisatawan dan aktivitas ekonomi kreatif lainnya. Tentu, hal ini mendukung program nasional dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara sekaligus untuk mengajak lebih banyak masyarakat berwisata di dalam negeri dan mendongkrak pertumbuhan wisatawan nusantara hingga berlipat-lipat banyaknya. Sekaligus membangun kolaborasi bersama pemerintah pusat, Pemerintah daerah, asosiasi, komunitas dan stakeholder industri pariwisata untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam meningkatkan kualitas event dan destinasi, hingga memperbanyak atraksi event-event yang berkesan dan menarik. sehingga terus menjadi event pariwisata Indonesia berkelas dan mendunia.

Pelaksanaan Launching TIFF 2024 dengan tema “Bergerak Maju, Menjadi lebih Kuat” (Moving Forward, Getting Stronger) adalah sebagai motivasi dan ajakan untuk bergerak maju dengan penuh semangat dan optimisme, untuk menjadi kuat bersama melalui kegiatan Pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Tomohon dan sekitarnya. Mari kita bekerja bersama, kita ciptakan perluasan lapangan kerja, sebagai bagian dari kemajuan perekonomian kita”. serta untuk mendukung dan menyukseskan visi Tomohon maju berdaya saing dan sejahtera.

Kegiatan dilanjutkan dengan Launching Tomohon International Flower Festival oleh Walikota Tomohon didampingi Forkopimda Tomohon dan Tokoh-tokoh Agama ditandai dengan pelepasan Merpati.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, SE, ME, Ketua DWP Kota Tomohon Prisilia Tirsa Roring -Rawung, Kapolres Tomohon AKBP Lerry Tutu, SIK, MM., Danrindam 13 Merdeka Kolonel INF Endra Saputra Kusuma, ZRSE., Pabung kota Tomohon Mayor CBA Novel Maridjan,Mewakili ketua PN Tondano Devid Losu, Korwil BIN Ahmad Firgaus, Kemenag Kota Tomohon Arvel Moningka, M.Th.,Тokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh Masyarakat,Jajaran Pemerintah Kota Tomohon, para Sponsorship, hadirin dan undangan.

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Wilayah Kakaskasen melaksanakan Pawai Paskah yang dilaksanakan di GMIM Kakaskasen Eben Haezer, Jumat, (12/04/2024).

Khadim  dalam Ibadah ini Pdt. Julien Sagay Karwur Sth. selaku Ketua BPMW Kakaskasen dan Ketua BPMJ Kakaskasen PNIEL.

Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH dalam sambutannya : Melalui kegiatan pawai Paskah ini, marilah kita menjalin kebersamaan dan persaudaraan. Kegiatan ini bukan menunjukan siapa yang terbaik melainkan bagaimana kita sebagai umat Tuhan boleh meneladani akan pengorbanan Kristus dan boleh menjadi teladan bagi orang lain. Oleh karena itu, perkenankan saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jemaat di wilayah Kakaskasen bahkan panitia yang telah mencetuskan berbagai kegiatan positif guna membangun kebersamaan seluruh Jemaat.

Harapan kami dengan peristiwa kebangkitan Kristus mampu memberikan sukacita dan memberikan pengharapan untuk kehidupan kekal serta keselamatan kita selaku umat Kristiani.

Dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan kebersamaan Pelsus di tandai dengan pelepasan balon gas dan penabuhan Tambor tanda buka oleh Walikota bersama BPMW Kakaskasen.

Pawai dengan berbagai ornamen Paskah, narasi dan gambar-gambar yang diambil dari lembaran Alkitab, diikuti oleh Jemaat se-Wilayah Kakaskasen, pawai start dan finish di GMIM Kakaskasen Eben Heazer dan jarak tempuh pawai ialah tiga kilometer.

Hadir dalam Pawai Paskah ini Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Pnt. Drs. Johnny Runtuwene, DEA., Ketua TP-PKK Kota Tomohon Pnt, drg. Jeand’arc Senduk- Karundeng, Badan Pekerja Majelis Wilayah Kakaskasen, Κetua BPMJ Kakaskasen Eben Haezer Pdt. Sophia Goni Rau, M.Teol., Para Pendeta, Guru Agama, Pelayan Khusus dan Jemaat Se-Wilayah Kakaskasen.

Ditulis Oleh : Hence Mandagi (Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia)

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Dugaan Korupsi Dana Hibah BUMN kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk program Uji Kompetensi Wartawan atau UKW Gate semakin marak diberitakan media non mainstream lokal dan nasional di beberapa hari terakhir ini.

Sayangnya media mainstream atau media arus utama nasional justeru menghilang dari peredaran bak ditelan bumi.

Kawan-kawan pentolan organisasi pers non konstituen mulai terlecut bersuara keras atas desakan anggotanya menyikapi UKW Gate ini.

Anehnya, Dewan Pers malah diam seribu bahasa, dan lebih aneh lagi tidak ada satupun media nasional yang berani mengangkat dan mengawal kasus ini sampai ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab atas penyalahgunaan uang rakyat oleh organisasi tertua di republik ini.

Yang ada hanyalah berita siaran pers terkait skandal korupsi dana UKW di segelintir media mainstream nasional.

Sebagai pimpinan organisasi dan pelaksana kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan, penulis sebetulnya memilih berdiam diri dan apatis karena yakin pengusutan UKW Gate ini bakal menguap. Pilihannya hanya satu yakni bersuara.

Karena kalau diam berarti setuju dan ikut melindungi kejahatan korupsi di kalangan wartawan.

Pelaksanaan UKW selama ini memang jadi lahan subur penggunaan uang rakyat oleh Dewan Pers dan para organisasi konstituen. Miliaran rupiah dana UKW dari Kementrian Kominfo RI dana APBD pemda di berbagai daerah, tak terhitung jumlahnya.

Puncaknya, kisruh bagi-bagi ‘kue’ dana UKW ternyata hanya nyangkut ke PWI. Pembagian ‘Kue’ lezat nan mewah bernilai miliaran rupiah uang rakyat dari BUMN rupanya tidak merata.

Tak heran, UKW Gate ini mencuat gara-gara bagi-bagi jatah tidak merata.

Dari sekian belas provinsi sebagai sasaran UKW, ternyata hanya 10 Provinsi yang nyangkut dana tersebut.

Media nasional seolah malu-malu kucing mengangkat kasus ini karena takut disebut ‘Jeruk Makan Jeruk’.

Masih segar dalam ingatan, ketika Dana Bansos yang disalurkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelang pemilu, ramai-ramai diberitakan media nasional tanpa tahu asal-usul dana tersebut.

Bahkan komentar tokoh agama Romo Magnis saat menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, bahwa perilaku Presiden Jokowi membagi-bagi bansos itu seperti pencuri, justru marak diberitakan media nasional dan menjadi tranding topik di mana-mana.

Menteri yang terjerat kasus korupsi pun seringkali diblow up dari pagi, siang, malam selayaknya resep dokter bagi pasien minum obat 3 kali sehari.

Berita korupsi Hakim Mahkamah Agung pun tak kalah heboh diliput media secara non stop.

Sayang sekali, ketika pelaku korupsi kali ini adalah pengurus lembaga atau organisasi pers yang fungsinya mengawasi dan melakukan sosial kontrol, berita yang maha dahsyat dan lebih menarik dari pada menteri, hakim, dan aparat yang terlibat korupsi ini, justeru didiamin oleh media nasional.

Tak terkecuali, organisasi pers konstituen yang kritis sekelas AJI dan IJTI pun diam kayak orang amnesia.

Kalau sudah begini kondisinya, ini sama saja menempatkan wartawan seolah Gangster Mafia yang tak terjamah hukum.

Jika sudah seperti ini kondisi pers di Indonesia, maka kepada siapa lagi rakyat mau menaruh kepercayaan ? Sekali lagi penulis menutup tulisan singkat ini : “tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.”

Penulis adalah Ketua Umum DPP SPRI dan Ketua LSP Pers Indonesia

(***/red)

POSTKOTANEWS.CO.ID  – Imbas bunyi ledakan yang terjadi di Kelurahan Tondangow dan sekitarnya di bulan Maret lalu,masyarakat Tondangow melayangkan berbagai tuntutan ke PGE (Pertamina Gheotermal Energy). Di 4 Maret 2024,masyarakat telah mengajukan 14 poin tuntutan ke pihak PGE dan untuk mendengarkan tanggapan dari pihak PGE, Lurah Kelurahan Tondangow Sweetly Navratilova Posuma,SE ,MAP sebagai Pemerintah menggelar musyawarah mufakat  antara PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong dengan masyarakat Kelurahan Tondangow, Kamis ,4 April 2024 di Aula Kelurahan Tondangow .

Untuk kelancaran kegiatan pemboran di Cluster 13, ada 14 poin tuntutan masyarakat Tondangow ke pihak PGE,diantaranya :

1. Adanya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pemboran PGE (Tenaga Kerja Lokal),

2. Adanya perekrutan masyarakat Lokal 2 (dua) orang TKJP per tahun. Realisasi tahun ini harus sudah ada

3. Harus dilakukan pemberitahuan/informasi awal ke masyarakat terkait kegiatan Buka Tutup Sumur.

4.Realisasi kesepakatan dengan pihak PRA O

5. Kompensasi PGE atas dampak uap, dan H2S terhadap masyarakat (kerusakan atap rumah, dan lahan pertanian). Sesuai informasi sudah pernah dilakukan kompensasi untuk masyarakat terdampak (seluruh masyarakat tondangow).

6. Pelatihan untuk pengadaan Sertifikat layak kerja bagi masyarakat Tondangow (diadakan oleh PGE)

7. Pengecekan Kebisingan di

8.Konfirmasi tersampaikan atau tidaknya informasi pemantauan lingkungan PGE di Cluster 13 ke Dinas KLHK atau ke DINAS KEHUTANAN,beberapa tempat

9. Data CSR yang telah direalisasi PGE ke Kelurahan Tondangow (ditinjau kembali terkait besaran nominal CSR)

10. Bonus Produksi PGE untuk Kelurahan Tondangow.

11. Cathring

12. Akses jalan pertanian di sekitar lokasi Cluster 13 & Cluster 24.

13 Kontribusi semua serco untuk masyarakat Tondangow.

14. Akses jalan Pertanian di sekitar Cluster P

Untuk menjawab tuntutan masyarakatnya,sebagai Pemerintah Lurah Sweetly Posuma,SE.,MAP menghadirkan PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong ,Kepala Disnaker, Camat Tomohon Selatan,Badan Keuangan Daerah dan Polres Tomohon .

Mewakili masyarakat Tondangow yang menjadi juru bicaranya : Jefry Wawo, Oktavian Wowor, Fanny Palar, Max Tiwow, Risky Mengko dan Royen Wawo.

Dampak ledakan yang terjadi pada waktu yang lalu di Lokasi wilayah Pengeboran Sumur panas PT PGE di Kelurahan Tondangow yang membuat warga merasa ketakutan .

Menurut informasi warga Tondangow bahwa kejadian ledakan ini sudah berulang ulang kali semenjak PGE Lahendong ini melaksanakan pengeboran di lokasi Tondangow.
“Sampai saat ini Torang  merasa tidak nyaman , ledakan sering terjadi ,apa pihak PGE boleh menjamin udara yang Torang hirup setiap hari apakah benar tidak mengandung racun?”,ungkap warga setempat. Warga mendesak agar pihak PGE dalam melaksanakan uji kelayakan udara khususnya di Tondangow dilaksanakan secara transparan dan poin penting yang menjadi tuntutan warga,agar pihak PGE mempekerjakan warga lokal di proyek yang ada di Tondangow. Dalam pertemuan ini ,warga menyampaikan Petisi,warga menuntut pihak PGE memberikan dana ganti rugi atas kerusakan-kerusakan yang terjadi,senilai 10juta rupiah per Kepala Keluarga.

Musyawarah PGE Lahendong Vs warga Tondangow berlangsung panas,argumen yang disampaikan warga lewat juru bicara  kepada pihak PGE Lahendong Widodo dan Muhamad Didi sebagai Humas tidak menghasilkan kesepakatan. Emosi warga terus memuncak, “pihak PGE talalu pandang enteng pa warga Tondangow” ungkap salah satu juru bicara dan pada akhirnya warga memutuskan untuk keluar dari ruangan aula Kelurahan dan warga mengancam akan menutup akses jalan ke lokasi pengeboran.

Saat di wawancarai awak media pada Jefry Wawo salah satu juru bicara warga menyampaikan “kami masyarakat akan menutup akses jalan dan untuk tidak ada pekerjaan pengeboran kalau belum ada kesepakatan”.
PIhak PGE Lahendong saat di wawancarai Awak media tidak mau memberikan konfirmasi terkait dengan musyawarah yang tidak menghasilkan suatu kesepakatan itu.Dari 14 tuntutan warga Tondangow, tidak satupun dari 14 tuntutan ini disepakati pihak PGE.
PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong yang di wakili Widodo dan Muhamad Didi sebagai perwakilan terkesan tertutup.

Lurah Kelurahan Tondangow Sweetly Navratilova Posuma,SE ,MAP kepada media menyampaikan bahwa : ” Sebagai pemerintah setempat , kami sudah berusaha memfasilitasi pertemuan ini, agar mendapatkan suatu kesepakatan antara warga Tondangow dan pihak PGE Lahendong. Dan kami akan terus berusaha untuk mendapatkan jalan terbaik . Apa yang terjadi di Kelurahan Tondangow saat ini akan saya laporkan kepada atasan Pak Assisten ,Sekdakot dan Walikota Tomohon.

Hadir juga dalam musyawarah ,Kepala Dinas Tenaga Kerja Meriam Rau ,Camat Tomohon Selatan Robert Pelealu , Badan Keuangan Daerah Kabid Friedel Liuw ST, AKP Widodo ,Kapolsek Tomsel Iptu Yudi ,Sekcam Tomsel Felix Lalawi,SPd .

(laws)

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Komitmen Pemerintah Daerah Kota Tomohon untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat melalui Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tomohon terus dimatangkan.

Direktur utama (Dirut) PDAM Kota Tomohon Adrian Boy Ngenget mengatakan salah satu upaya pemenuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat ini ditunjang dengan pembangunan insfrastruktur penyedia layanan air bersih.

Kata Adrian Ngenget, anggaran pembangunan infrastruktur dan pelayanan air bersih yang dikerjakan salah satunya dengan pemanfaatan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Adapun pemanfaatan Dana PEN kaitan dengan Infrastruktur dan Pelayanan Air Bersih yang dikerjakan terbagi di beberapa lokasi, meliputi :

1. Tomohon Tengah
– Penggantian jaringan pipa lama yang sudah berkarat, keropos dan rusak sehingga tingkat kebocoran air menjadi sangat berkurang.
– Penggantian 9 mesin pompa baru di Instalasi Sineleyan sehinggga tekanan air menjadi lebih kuat pada pelanggan-pelanggan bahkan sampai ke Tomohon Barat (Woloan) dan Tomohon Selatan (Tumatangtang) dan lebih effisiensi biaya listrik bagi PDAM.

2. Tomohon Timur.
– Penggantian jaringan pipa lama yang sudah berkarat, keropos dan rusak sehingga tingkat kebocoran air menjadi sangat berkurang.
– Pembangunan Bak SPL di SPAM Ranonekutu Rurukan, sehingga ketika musim hujan, air pada pelanggan tidak becek/kotor.

3. Tomohon Utara
– Pembangunan jaringan pipa lingkar Timur.

Selain itu, Kata Adrian Ngenget, tahun ini akan difungsikan dengan menambah produksi air melalui optimalisasi pembangunan SPAM Mahlimbukar yang saat ini sementara dikerjakan dengan nilai 6 Milyar oleh Balai Wilayah Sungai kementerian PUPR.

“Kemudian dari jaringan pipa ini akan dilanjutkan pembangunan jaringan pipa baru terhubung ke 4 kecamatan dan pemasangan sambungan baru gratis pada 1.500 pelanggan dengan nilai anggaran sekitar 20 milyar oleh BPPW Dirjen Cipta Karya kementerian PUPR di tahun ini,” pungkas Dirut PDAM Kota Tomohon itu.

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian  Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tomohon tahun 2023 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy J Sundah, S.E. didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Johny Runtuwene, D.E.A. dan Erens Kereh, A.M.K.L.

Walikota Tomohon yang di wakili oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, SE ME menghadiri paripurna DPRD tersebut bertempat : di Kantor DPRD Kota Tomohon. Rabu, (03/03/2024).

Sekretaris Daerah kota Tomohon membacakan sambutan Walikota Tomohon:

pertama-tama patutlah kita menaikan pujian dan syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa karena atas berkat dan anugerahnyalah kita boleh berkumpul saat ini dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tomohon tahun 2023 saat ini. Pada kesempatan ini juga ijinkan saya menyampaikan selamat merayakan paskah Yesus Kristus bagi kita umat kristen dan selamat menunaikan Ibadah puasa dan selamat menyongsong hari raya Idul Fitri 1445 hijriah bagi saudara-saudara yang beragama Islam. Semoga momentum hari besar keagamaan ini dapat meningkatkan iman kita untuk tetap menjaga nilai-nilai kerukunan, persatuan dan persaudaraan yang telah terjalin indah selama ini.

Berdasarkan amanat pasal 69 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah (lkpj) merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah, dan pada pasal 71, dimana laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran dan dibahas bersama DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal ini juga sesuai dengan amanat permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan pertanggungjabawaban (LKPJ) tahun 2023. saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kota kota Tomohon yang telah bekerja keras dalam penyusunan lkpj ini sehingga boleh diselesaikan tepat pada waktunya.

Adapun dalam LKPJ ini memuat laporan mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2023, pelaksanaan program dan kebijakan serta capaian kinerja pemerintah Kota kota Tomohon selama tahun 2023.
Kami menyadari tentunya ada kekurangan yang perlu kami evaluasi dan perbaiki. Oleh karena itu besar harapan kami agar DPRD dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif demi kemajuan Kota Tomohon, sehingga tentunya kami akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, karena LKPJ ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan dari semua perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Tomohon, baik secara teknis maupun administratif telah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota Tomohon.

Penyerahan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) Walikota Tomohon tahun 2023 dari Sekretaris Daerah Kota Tomohon Kepada Ketua DPRD Kota Tomohon untuk di bahas.

Rapat Paripurna dihadiri oleh anggota DPRD kota Tomohon, jajaran Pemerintah Kota Tomohon dan Insan pers.