MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa resmi mengalihkan status penahanan mantan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa berinisial DW, tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan retribusi pasar Tahun Anggaran 2024, dari tahanan rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan kota.
Pengalihan penahanan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang membutuhkan perawatan medis lanjutan. Meski demikian, Kejari Minahasa menegaskan bahwa proses hukum terhadap DW tetap berjalan dan pengawasan terhadap tersangka akan diperketat.
Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H., dalam konferensi pers di Kantor Kejari Minahasa, Tondano, Rabu (11/11/2026). Konferensi pers turut didampingi Kepala Seksi Intelijen Syaiful Arif, S.H., M.H., dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Devis Buni Lele, S.H., M.H.
Dalam keterangannya, Rama menjelaskan bahwa Kejari Minahasa menerima surat pemberitahuan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano pada 6 November 2026 terkait kondisi kesehatan DW yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dokter, tersangka diketahui mengalami sejumlah gangguan kesehatan, antara lain perlemakan hati, batu empedu, kista pada ginjal kiri, pembesaran prostat, serta pengapuran.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Kejari kemudian membawa DW ke RSUD Sam Ratulangi Tondano untuk menjalani pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan pada 6 November 2026 merekomendasikan agar yang bersangkutan menjalani rawat inap.
Kejari Minahasa juga memperoleh rekam medis terdahulu dari Rumah Sakit Advent Manado tertanggal 26 Maret 2026. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa DW telah memiliki riwayat gangguan kesehatan sebelum menjalani penahanan.
“Kami tidak hanya mendasarkan pada pengakuan tersangka. Ada hasil rekam medis dan rekomendasi dokter yang menjadi dasar pertimbangan kami. Bahkan, selama menjalani perawatan, kami melihat langsung kondisi yang bersangkutan dan tindakan medis yang harus dilakukan,” jelas Rama.
PERMOHONAN PENASIHAT HUKUM DIKABULKAN
Selain hasil pemeriksaan medis, pengalihan status penahanan juga berawal dari permohonan penasihat hukum DW.
Pada 11 November 2026, tim penasihat hukum mengajukan permohonan pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Permohonan tersebut diajukan agar tersangka dapat menjalani perawatan lanjutan di klinik spesialis dan disertai surat keterangan dokter yang merekomendasikan perawatan medis secara intensif.
Setelah mempelajari permohonan, mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka, serta mencermati rekomendasi medis dan ketentuan hukum yang berlaku, Kejari Minahasa akhirnya menyetujui pengalihan status penahanan tersebut.
Rama menegaskan, keputusan itu diambil atas dasar pertimbangan kemanusiaan, khususnya untuk memastikan hak tersangka dalam memperoleh pelayanan kesehatan tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum.
Menurutnya, hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib diperhatikan. Namun, pemenuhan hak tersebut tidak berarti mengesampingkan kewajiban aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara.
GELANG ELEKTRONIK DAN WAJIB LAPOR, PENGAWASAN DIPERKETAT
Kendati status penahanan telah dialihkan, Kejari Minahasa memastikan DW tidak lepas dari pengawasan aparat penegak hukum.
Sejumlah langkah pengawasan akan diberlakukan, di antaranya pemasangan gelang pemantau elektronik, kewajiban melapor secara berkala, serta pemantauan langsung oleh tim intelijen Kejaksaan.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas tersangka tetap terpantau selama menjalani status tahanan kota.
“Proses hukum tetap berjalan. Pengalihan penahanan ini semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan dan kondisi kesehatan tersangka. Kami tetap melakukan pengawasan melalui perangkat pemantau, kewajiban lapor, serta pemantauan dari tim intelijen,” tegas Rama.
Dengan demikian, perubahan status penahanan tidak dapat dimaknai sebagai penghentian perkara ataupun penghapusan pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada DW.
KASUS RETRIBUSI PASAR TETAP JADI SOROTAN PUBLIK
Pengalihan penahanan DW menjadi perhatian tersendiri dalam penanganan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024.
Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan penerimaan daerah yang semestinya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan perundang-undangan.
Melalui konferensi pers tersebut, Kejari Minahasa juga menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik, terutama dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Di satu sisi, pertimbangan kemanusiaan dan hak tersangka untuk memperoleh pelayanan kesehatan harus dihormati. Namun, di sisi lain, penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan retribusi pasar tetap harus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Publik kini menantikan konsistensi Kejari Minahasa dalam menuntaskan perkara tersebut hingga memperoleh kepastian hukum.
Satu hal yang ditegaskan Kejari Minahasa: pengalihan penahanan DW merupakan keputusan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan kondisi medis, bukan penghentian proses hukum.