Bupati ROR Minta Jajarannya Tingkatkan Pelayanan Publik

Minahasa32 Dilihat

MINAHASA,postkota.net-  Bupati Minahasa Royke Octavian Roring, menerima Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Minahasa Oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut.

Penilaian standard kepatuhan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman Sulut Ibu Meilani Fransiska Limpar SH MH, bertempat di Rumah Dinas Bupati Minahasa, Senin (20/2/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Royke Roring mengatakan bahwa tahun 2022, instansi pelayanan publik di Kabupaten Minahasa sudah mengalami peningkatan.

“Jadi dari empat kategori penilaian. Setidaknya Minahasa masuk dalam kategori cukup,” kata Bupati Royke Roring.

Bahkan, lanjutnya, dibandingkan dengan tahun 2021. Tahun 2022 Minahasa mengalami peningkatan.

Namun begitu, Bupati mengingatkan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di instansi pelayanan publik, agar tidak berpuas diri.

Baca juga:  Sempat Tertunda Lama Akhirnya Berkas Tipikor DB Rampung Ketahap 2

“Saya minta semua keluhan masyarakat, baik di media sosial (R3D Call Center) maupun di media massa, langsung ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing,” sebutnya.

Roring juga mengatakan, sebagai kabupaten induk. Minahasa harus lebih baik dari kabupaten/kota lainnya dalam pelayanan publik.

“Saya akan beri waktu dua bulan kepada instansi atau OPD untuk membenahi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) terkait pelayanan publik yang disampaikan Ombudsman,” tegasnya.

Selain itu, Roring juga meminta kepada para asisten agar memantau langsung semua sistem aduan dan respon di instansi pelayanan publik.

“Termasuk mengevaluasi pengaduan masyarakat di R3D Call Center,” kata Roring.

Sesuai SK Bupati, ada penilaian-penilaian tersendiri atau khusus terkait pelayanan publik.

“Jadi diharapkan semua instansi harus cepat merespon keluhan masyarakat, dan jangan sampai ada keluhan yang tidak di respon,” pinta Bupati Royke Roring.

Baca juga:  Hukumtua Desa Lolah Tiga Ikuti Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Tahun 2022

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut, Meilanily Fransisca Limpar SH MH mengatakan, berdasarkan penilaian, Minahasa masih ada kekurangan sarana prasarana.

Namun begitu, dari hasil wawancara ke masyarakat, cukup memuaskan.

“Tapi output hasil responden dari wawancara ke masyarakat, pelayanan publik di Minahasa cukup tinggi. Berarti masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan,” beber Limpar.

Dikatakan juga, Minahasa, sejak tahun penilaian tahun 2021.

Dimana, hanya satu komponen penilaian sebatas pemenuhan standar, jauh dengan nilainya dengan tahun 2022.

“Dan sekarang kami nilai sudah ada peningkatan luar biasa.  Begitu juga dari persepsi dari masyarakat itu baik,” pungkasnya.(Udin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *