KPK Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Minahasa

Minahasa33 Dilihat

MINAHASA,-postkota.net- Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi KPK RI, Sugiarto, memberikan sosialisasi Bimtek, serta Monev program pengendalian gratifikasi di Gedung Wale Ne Tou Tondano kamis (16/02-2023).

Kegiatan dihadiri para Pejabat Daerah, guru, Kepala Sekolah, Aparatur Sipil Negeri (ASN) serta Hukumtua (Kepala Desa ) se Kabupaten Minahasa.

Pada sosialisasinya, Sugiarto menyampaikan Kabupaten Minahasa merupakan daerah yang kesekian kami kunjungi dalam rangka sosialisasi dan Bimtek.

Diapun mengatakan sejak tahun 2015 hingga 2023, belum ada laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi dari pejabat di Kabupaten Minahasa.

“Kedatangan kami ke Minahasa salah satunya untuk meyakinkan  Apakah ada tidaknya  gratifikasi, atau tidak tahu, serta karena takut,” kata Sugiarto.

Menurut dia, kegiatan ini menjadi momen yang penting untuk melakukan diskusi mencari masukan dan saran. Sehingga masyarakat atau pegawai negeri tidak takut untuk menolak dan melaporkan gratifikasi kepada KPK. 

Baca juga:  Bupati Kumendong : RSUD Dr Sam Ratulangi Tonsaru Segera Melayani Pasien

“Ini juga dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk tidak memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pun penyelenggara negara ketika sedang melakukan pelayanan publik, atau pun pengurusan terkait hak dan kewajiban masyarakat,” jelas Sugiarto. 

Asisten Administrasi Umum Setdakab Minahasa, Dr Vicky Tanor, berharap dengan kehadiran KPK dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar tentang gratifikasi, agar segala sesuatu berjalan sesuai aturan. 

Dengan adanya sosialisasi ini, dirinya berharap tidak ada ASN terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Karena integritas sebagai pegawai harus tetap terjaga dan memperluas wawasan, menyamakan persepsi, memunculkan ide, dan menyusun langkah, serta terobosan yang positif dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

“Dari yang tidak mengetahui aturan gratifikasi menjadi mengetahui aturan tersebut. Dan langkah ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan good and clean government atau pemerintah yang bersih dan berwibawa sehingga melayani masyarakat dengan baik,” jelas Tanor.

Baca juga:  Personil Samapta Polres Minahasa Bersama Polsek Langowan Barat Gelar Karya Bakti

Disisi lainnya, Inspektur Moudy Lontaan, S.Sos, menyampaikan maksud dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi melalui bimtek dan monitoring evaluasi serta meningkatkan pemahaman terkait Implementasi pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

” karena tujuan kegiatan ini, untuk meningkatkan pemahaman bagi ASN dan penyelenggara negara dalam hal pencegahan korupsi dan gratifikasi pada pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa serta sebagai upaya untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efisien, efektif dan bersih sebagai wujud komitmen meningkatkan integritras, transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur di Kabupaten Minahasa,” kata Moudy.(Udin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *