PostKota News

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Jakarta, 24 Oktober 2025 — Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Endah T.D. Retnoastuti, didampingi Direktur Diplomasi Kebudayaan, Undri, di kantor Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Wabup Vanda Sarundajang menyampaikan harapan agar pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dapat memberikan dukungan dan tindak lanjut atas penetapan empat karya budaya Minahasa yang baru saja diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kementerian Kebudayaan pada Sidang Penetapan WBTB 10 Oktober 2025 di Jakarta.

Empat karya budaya tersebut yaitu musik bambu, graba pulutan, kumaus, dan ba kera (SPA tradisional). Menurut Vanda, keempat warisan budaya ini mengandung nilai historis dan filosofis yang mencerminkan identitas serta kearifan lokal masyarakat Minahasa.

> “Kami berharap karya budaya yang sudah ditetapkan ini dapat memperoleh perhatian dan fasilitasi untuk bisa melangkah ke tingkat internasional, khususnya ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia,” ujar Vanda Sarundajang.

Selain membahas WBTB, Wabup juga memohon fasilitasi program dan dukungan anggaran dari Kementerian Kebudayaan untuk mendukung berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Minahasa, mulai dari pelestarian hingga promosi budaya daerah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh komitmen untuk memperkuat diplomasi kebudayaan Indonesia, khususnya dalam memperkenalkan kekayaan budaya Minahasa ke dunia internasional.

Wabup Minahasa turut didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, yang menyampaikan paparan teknis mengenai program pengembangan kebudayaan daerah.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus berupaya meningkatkan daya tarik daerah agar menjadi destinasi wisata tujuan, bukan hanya tempat persinggahan semata.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., saat memimpin apel kerja bakti Pemkab Minahasa di Kompleks Stadion Maesa Tondano, Jumat (24/10/2025). Apel tersebut diikuti oleh para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat, hingga ASN dan tenaga harian lepas (THL).

> “Kita terus berupaya melengkapi infrastruktur agar Minahasa benar-benar menjadi destinasi tujuan. Artinya, ketika wisatawan domestik maupun mancanegara datang ke Tondano dan melihat keadaan yang tertib, aman, dan menarik, mereka akan memilih untuk menginap di sini,” ujar Sekda Watania, mengutip arahan Bupati dan Wakil Bupati.

Menurutnya, sektor pariwisata tetap menjadi fokus pembangunan meskipun belum mencapai hasil optimal karena keterbatasan infrastruktur. Namun, langkah menuju status sebagai destinasi wisata unggulan merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Pemkab.

Perayaan HUT Minahasa ke-597 Digelar Sederhana dan Hikmat

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyinggung persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) Minahasa ke-597, yang rencananya akan dilaksanakan dengan nuansa sederhana namun bermakna.

> “Sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati, perayaan HUT akan kita laksanakan dengan hikmat, tertib, dan teratur, namun tetap dalam kesederhanaan,” tegasnya.

Sekda menjelaskan, kesederhanaan bukan berarti pelaksanaan yang seadanya, melainkan justru menjadi sarana untuk menunjukkan kinerja pemerintah yang membawa manfaat bagi masyarakat.

> “Melalui perayaan yang sederhana, masyarakat dapat melihat capaian dan prestasi yang telah diraih Pemkab Minahasa selama satu tahun terakhir,” jelasnya.

Ia menambahkan, prestasi tersebut penting disosialisasikan agar masyarakat mengetahui bahwa roda pemerintahan berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa.

Dorong Kinerja dan Disiplin ASN

Lebih lanjut, Sekda menyoroti peningkatan berbagai indikator kinerja pemerintahan, termasuk implementasi manajemen talenta untuk menata pola karier ASN agar lebih tertib dan berbasis kompetensi.

Usai apel, Sekda Watania memimpin kegiatan peregangan dan senam pagi, dilanjutkan dengan kerja bakti bersama seluruh jajaran Pemkab di area sekitar Stadion Maesa Tondano — sebagai simbol kecintaan terhadap Minahasa dan Kota Tondano.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Monitoring Hasil Penilaian Calon Percontohan Desa Antikorupsi di Desa Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara, Kamis (23/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Tonsea Lama ini merupakan bagian dari program nasional KPK dalam membangun budaya antikorupsi hingga ke tingkat desa.

Tim penilai dari KPK RI dipimpin oleh Desy Artyanth Sulastri, bersama Herlina Jeane Aldian dan Gerhard Hardul, serta didampingi tim dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang diketuai oleh Drs. Decky Karongkong, selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV. Hadir pula Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara, Jhon F. Rembet, S.H., M.Si., yang turut memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kadis Kominfo Kabupaten Minahasa, Maya Marina Kainde, S.H., M.A.P., dan Kadis PMD, Drs. Arthur Palilingan.

Mewakili Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., hadir Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa, Drs. Moudy Lontaan, S.Sos. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada KPK atas perhatian dan pembinaan yang diberikan kepada Desa Tonsea Lama. Moudy menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Sementara itu, Desy Artyanth Sulastri selaku perwakilan KPK RI menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini bertujuan memastikan nilai-nilai antikorupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan dalam sistem dan budaya kerja pemerintahan desa.

“KPK RI berharap Desa Tonsea Lama dapat menjadi contoh nyata bagaimana tata kelola desa bisa berjalan dengan transparan, partisipatif, dan berintegritas. Desa bukan hanya penerima program, tetapi juga pelaku utama dalam pencegahan korupsi melalui inovasi dan keterbukaan informasi publik,” ujar Desy.

Turut hadir pula Camat Tondano Utara, Sekdis Kominfo, para Kabid dari sejumlah OPD, serta para Pendamping Desa.

Melalui kegiatan ini, KPK RI meninjau langsung implementasi indikator desa antikorupsi yang meliputi aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta inovasi desa. Desa Tonsea Lama sendiri merupakan salah satu desa di Kabupaten Minahasa yang diusulkan menjadi percontohan desa antikorupsi di Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan evaluasi bersama perangkat desa. Diharapkan hasil monitoring ini dapat memperkuat komitmen semua pihak dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Jakarta – Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, didampingi oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Ny. Martina W. Dondokambey Lengkong, SE, melaksanakan koordinasi sekaligus menyerahkan Proposal Permohonan Lanjutan Penanganan Revitalisasi Danau Tondano kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, bertempat di lantai 2 Kantor Ditjen SDA, DKI Jakarta, Rabu (22/10/25)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan bahwa revitalisasi Danau Tondano merupakan program strategis yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem dan perekonomian masyarakat di sekitar danau.

Pemerintah Kabupaten Minahasa terus berkomitmen menjaga kelestarian Danau Tondano sebagai sumber kehidupan masyarakat, sekaligus mendukung program nasional pengendalian danau prioritas.

“Revitalisasi Danau Tondano tidak hanya menyangkut aspek lingkungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat terus memberikan dukungan penuh dalam kelanjutan program ini,” ujar Bupati RD.

Bupati menambahkan bahwa penyerahan proposal ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kementerian PUPR RI, demi terwujudnya Danau Tondano yang bersih, lestari, dan berdaya guna bagi masyarakat Minahasa” pungkasnya.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan ini, Kadis PUPR, para Kepala Bidang Dinas PUPR, serta tim Protokoler Kabupaten Minahasa.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MANADO — Dalam suasana penuh keakraban dan semangat perubahan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si, mewakili Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, SE, menghadiri pelantikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (21/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Lynda menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan dan menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap peran strategis BPKP dalam tata kelola pemerintahan.

“Kehadiran kami di sini tentu bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata kepada BPKP Sulawesi Utara dan sinergi antarlembaga yang terus kami jaga,” ujar Sekda.

Ia juga menyampaikan salam hormat dari Bupati Minahasa yang sedang melaksanakan tugas penting lainnya.

“Bapak Bupati menitipkan salam hormat kepada seluruh pimpinan daerah dan jajaran BPKP. Beliau berpesan agar sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan BPKP terus diperkuat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan,” tambahnya.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen (Purn) Yulius Selvanus, bersama jajaran Forkopimda Sulut, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta pejabat instansi vertikal dan mitra kerja BPKP.

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan dan etika dalam menjalankan tanggung jawab publik.

“Dalam setiap jabatan dan tanggung jawab, ada nilai yang harus kita jaga — nilai kebersamaan, rasa hormat, dan tradisi saling menghargai antara pejabat lama dan pejabat baru,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa efektivitas kerja birokrasi harus diimbangi dengan sentuhan kemanusiaan.

“Kita jangan hanya mengejar efisiensi, tapi juga harus menjaga silaturahmi dan hubungan baik. Tradisi memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang telah mengabdi harus tetap dijaga,” jelasnya.

Gubernur juga menekankan bahwa pelayanan publik harus dijalankan dengan ketulusan.

“Saya tidak ingin pekerjaan dijalankan hanya karena formalitas. Kita semua dipanggil untuk bekerja dengan hati dan semangat melayani,” katanya.

Selain menekankan nilai kebersamaan, Gubernur Yulius juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi vertikal untuk memperkuat kolaborasi demi percepatan pembangunan di Sulawesi Utara.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Semua elemen — eksekutif, legislatif, maupun lembaga vertikal — harus berjalan seiring demi kemajuan Sulawesi Utara yang kita cintai bersama,” tegasnya.

Acara yang berlangsung dalam suasana hangat ini ditutup dengan nuansa kekeluargaan. Sekda Minahasa, bersama para undangan, menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP yang baru dilantik, seraya menyampaikan harapan agar sinergi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan BPKP Sulut semakin erat di masa mendatang.

“Kami percaya, dengan kolaborasi yang baik dan komunikasi yang terbuka, pengawasan serta pembangunan daerah akan berjalan semakin efektif dan berintegritas,” pungkas Sekda Lynda.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Senin (20/10/25)

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui Zoom Meeting yang berlangsung di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi penumpukan simpanan kas pemerintah daerah di bank.

Berdasarkan laporan Kemendagri, total simpanan dana pemerintah daerah di bank tercatat sebesar Rp233 triliun, sementara realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai Rp949,97 triliun atau 70,27% hingga September 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga turut hadir dan memaparkan perkembangan ekonomi nasional. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di angka 5,12% pada kuartal II tahun 2025, sementara inflasi nasional terkendali di level 2,65%, yang menandakan daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik.

“Angka ini menunjukkan daya beli Masyarakat masih kuat, dan ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal serta pengendalian inflasi berjalan dengan baik,” jelas Purbaya.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Sarundajang yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM / Plt. Kadis Pangan, Kadis Kominfo, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Sosial, Kadis Perdagangan, serta Kadis Perhubungan.