PostKota News

BPJS Kesehatan Cabang Tondano Gelar Media Gathering untuk Tingkatkan Kerjasama dengan Wartawan 

Berita, Minahasa, Nasional, SULUT|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – BPJS Kesehatan Cabang Tondano menggelar Media Gathering bersama media Biro Minahasa bertempat di Ma’nda Cafe & Restaurant, Paleloan, Danau Tondano, pada Jumat (05/12/25) siang. Kegiatan yang dimulai pukul 11.30 WITA ini diadakan sebagai wadah strategis untuk mempererat hubungan, meningkatkan komunikasi, dan berbagi informasi terbaru terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Kabupaten Minahasa.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Raymond J Liuw, menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi yang akurat kepada masyarakat. “Kegiatan ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus menjalin hubungan harmonis dan kolaboratif dengan rekan-rekan media. Media memiliki peran besar dalam mendukung edukasi kepada masyarakat terkait Program JKN,” ujarnya.

Gladies Maureen Eman, Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Tondano, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan layanan tetap optimal menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. “Menjelang Nataru, pelayanan BPJS Kesehatan Tondano tetap beroperasi sesuai jam kerja. Kami memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik tanpa hambatan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kelly Triestanti, pengelola Program JKN, memaparkan berbagai inisiatif strategis BPJS Kesehatan dalam upaya membentuk badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya. “Ini juga sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif,” terangnya.

Kelly juga menekankan empat pilar utama dalam transformasi layanan BPJS Kesehatan, yaitu Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, dan Inovasi, yang dirangkum dalam program INISIATIF.

Media Gathering tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Para jurnalis mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan masukan, berbagi pengalaman lapangan, serta mendiskusikan berbagai isu terkait implementasi JKN di Minahasa.

Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan Tondano berharap dapat menciptakan kolaborasi yang lebih kuat, sehingga informasi mengenai Program JKN dapat tersampaikan dengan lebih efektif kepada masyarakat luas. “Dengan dukungan media, BPJS Kesehatan optimis mampu terus meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau lebih banyak peserta di Minahasa,” pungkas Raymond.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung program kesehatan nasional dan harapan untuk meningkatkan kesadaran serta pemanfaatan layanan JKN oleh masyarakat.

KPM Kabupaten Minahasa Sebagai Garda Terdepan Di Desa

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Minahasa melaluu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa resmi melaksanakan kegiatan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun 2025, yang digelar pada Jumat, 5 Desember 2025. Di BPU Tondano.
Kepala Dinas PMD Kabupatrn Minahasa Artur Paliligan saat melaporkan Kegiatan KPM ini mengatakan tujuannya yaitu memperkuat peran kader dalam percepatan penurunan stunting ini dihadiri 227 peserta utusan desa di Kabupaten Minahasa.”kata Palilingan.

Lanjutnya Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menegaskan pentingnya upaya terpadu, holistik, integratif, dan berkualitas hingga ke tingkat desa. Dalam laporan pembukaan, panitia menyampaikan bahwa pembinaan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja kader serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas sebagai ujung tombak pendataan dan intervensi stunting.

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Linda D Watania, M.M., mewakili Bupati dan Wakil Bupati Minahasa. Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi atas semangat para kaderyang mayoritas adalah perempuan,yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan manusia dan kesehatan generasi masa depan.”Ungkap Watania.

“Ibu-ibu adalah garda terdepan dalam memastikan generasi penerus lahir sehat dan kuat. Peran kader sangat penting, karena data dan laporan dari desa akan menentukan langkah strategis pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting,” ujar Sekda dalam sambutannya.

Sekda juga memaparkan capaian penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa yang turun dari 24% menjadi 19% pada tahun 2025. Meski demikian, ia menegaskan bahwa target OKEStream nasional yaitu 14% pada tahun 2024 belum tercapai, sehingga kerja kolaboratif seluruh sektor harus terus diperkuat.

Dalam materi pembinaan, Sekda Watania menekankan pentingnya akurasi data KPM, terutama terkait kondisi keluarga, ibu hamil, remaja putri, serta anak-anak berisiko stunting. Ia mengajak kader untuk aktif turun ke lapangan, memahami kondisi setiap keluarga, dan berani melaporkan kasus-kasus yang membutuhkan perhatian khusus—termasuk kehamilan remaja, kekurangan gizi, hingga buruknya sanitasi.

“Penurunan stunting harus dilakukan dari hulu ke hilir. Tidak hanya pada anak 1.000 HPK, tetapi mulai dari edukasi remaja, kondisi ibu hamil, hingga lingkungan tempat tinggal keluarga. Ibu-ibu kader harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah,” tegasnya.

Sebagai ujung tombak di desa, KPM diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah desa, puskesmas, PAUD, dan perangkat kecamatan dalam memastikan setiap anak mendapatkan layanan kesehatan, gizi, dan lingkungan yang memadai.

Sekda Watania juga mengingatkan bahwa pembangunan manusia adalah pondasi bagi masa depan bangsa.

“Jika anak-anak hari ini lahir dalam kondisi stunting, mereka akan kesulitan bersaing di masa yang akan datang. Indonesia memiliki potensi besar, dan generasi emas 2045 harus dipersiapkan sejak sekarang.”

Kegiatan pembinaan KPM Kabupaten Minahasa Tahun 2025 ini ditutup dengan harapan agar seluruh kader tetap semangat menjalankan tugas, menjaga kepedulian terhadap masyarakat, serta bekerja dengan hati demi terciptanya generasi Minahasa yang sehat, kuat, dan berdaya saing.

Sekda Minahasa Buka FGD Pemutakhiran RPKP Kawasan Mapalus Langowan Barat

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Tondano — Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Mapalus Minahasa Langowan Barat yang digelar di Hotel Yama Resort Tondano, Kamis (4/12/25).

Kegiatan yang diselenggarakan Bapelitbangda Kabupaten Minahasa ini dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam sambutannya, Sekda Watania menegaskan bahwa kawasan perdesaan di Minahasa memiliki potensi sumber daya yang besar dan strategis untuk dikembangkan. Menurutnya, potensi tersebut berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kecamatan Langowan Barat.

Ia menjelaskan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan perdesaan telah ditegaskan melalui Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 357 Tahun 2024 tentang penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan. Melalui SK tersebut, sebanyak 16 desa di Kecamatan Langowan Barat ditetapkan sebagai lokus pembangunan Kawasan Mapalus.

Lebih lanjut, Sekda Watania menyampaikan bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Kawasan Mapalus Langowan Barat kini masuk dalam daftar 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

Kawasan Mapalus yang berada dalam wilayah agropolitan dikenal dengan komoditas pertanian hortikultura, tanaman pangan, serta potensi pariwisata yang kuat. Kombinasi ini menjadikan kawasan tersebut strategis untuk pengembangan ekonomi berbasis perdesaan.

Sekda turut menambahkan bahwa kerangka regulasi pembangunan perdesaan semakin kuat dengan adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016. Regulasi tersebut membuka peluang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembangkan kawasan perdesaan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap pemutakhiran RPKP dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu mempercepat pembangunan Kawasan Mapalus sebagai kawasan unggulan di tingkat nasional.

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah: Langkah Strategis Bupati Minahasa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Advetorial, Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Bupati Minahasa, Robby Dondokambey S.Si, MAP, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa. Acara yang berlangsung di Hotel Yama Resort ini, dimulai dengan doa dan laporan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa, Maudy Lontaan S.Sos, serta diikuti dengan penandatanganan piagam audit internal oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Robby menekankan bahwa RAKORWASDA memiliki makna strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pengawasan dan pembinaan bukan hanya kewajiban administratif semata, melainkan esensial untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. “Forum ini adalah sarana penting untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, dan menyelaraskan langkah-langkah pembinaan serta pengawasan di seluruh unit kerja,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Robby juga menggarisbawahi relevansi aspek pembinaan, yang harus berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk fokus pada implementasi kebijakan yang tepat dan efisiensi anggaran serta peningkatan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pengawasan, lanjut Bupati, harus dijalankan secara optimal, profesional, dan independen. “Pengawasan adalah mata dan telinga pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah penyimpangan dan praktik korupsi,” tegasnya, menambahkan komitmen penuh pemerintah untuk menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Wakil Bupati Vanda Sarundajang menambahkan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung kepala daerah melalui audit, reviu, dan pendampingan terhadap pemeriksaan eksternal. Vanda menekankan bahwa APIP harus aktif dalam deteksi dini serta menjalankan fungsi konsultan untuk memastikan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam arahannya, Bupati Robby berharap RAKORWASDA ini dapat mencapai beberapa tujuan penting, di antaranya menyamakan persepsi kebijakan pengawasan, meningkatkan kapasitas APIP, memperkuat sinergi antara Inspektorat dan perangkat daerah, serta mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang lebih efektif.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga sebagai momentum untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan transparan. Apresiasi juga diberikan kepada jajaran Inspektorat dan perangkat daerah yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, dengan harapan kolaborasi yang baik dapat terjalin demi memajukan Kabupaten Minahasa.

Bupati Minahasa Tegaskan Pakta Integritas ASN Bukan Sekadar Seremonial

Advetorial, Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa, 3 Desember 2025 — Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa bukanlah seremonial belaka, melainkan sebuah janji moral yang memiliki landasan hukum kuat. Ia meminta agar setiap ASN memaknai komitmen tersebut secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Penandatanganan komitmen antikorupsi ini digelar di Ruang Sidang Kantor Bupati, Rabu (3/12/2025), dan disaksikan langsung oleh Bupati Robby Dondokambey bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang. Agenda tersebut diawali oleh penandatanganan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Lynda D. Watania, kemudian diikuti para asisten, inspektur, sekwan, kepala badan, kepala dinas, kabag, hingga seluruh camat se-Kabupaten Minahasa.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya integritas ASN di era keterbukaan informasi. Menurutnya, integritas bukan lagi sebuah pilihan, tetapi kewajiban moral dan hukum yang dituntut oleh regulasi negara.

> “Kegiatan hari ini bukan sekadar membubuhkan tanda tangan di atas selembar kertas yang bersifat administratif. Ini adalah pernyataan sikap, janji moral, dan komitmen kedinasan untuk bekerja secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Robby Dondokambey.

Ia menegaskan bahwa dasar hukum terkait integritas pegawai negeri sangat jelas, mulai dari Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN hingga Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, setiap ASN dituntut untuk menjauhi segala bentuk penyimpangan, serta mengutamakan kepentingan publik dalam setiap tindakan.

Bupati juga mengingatkan bahwa integritas tidak hanya diukur dari hal-hal besar, tetapi juga perilaku sederhana dalam menjalankan tugas sehari-hari.

> “Integritas justru terlihat pada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari—ketepatan waktu, ketuntasan pekerjaan, ketulusan melayani, serta keberanian untuk mengatakan ‘tidak’ pada penyimpangan,” katanya.

Menurutnya, di era transparansi seperti saat ini, pola kerja lama yang tidak akuntabel sudah tidak relevan lagi. ASN Minahasa diminta bekerja lebih cepat, lebih terbuka, serta memastikan bahwa pelayanan publik menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sebaliknya.

> “Jadikan Pakta Integritas ini sebagai pedoman dalam bekerja, bukan sekadar formalitas. Dokumen ini adalah pengingat bahwa jabatan adalah amanah, dan amanah itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Kegiatan penandatanganan berlangsung tertib dan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk memperkuat komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Sekda Minahasa Sampaikan Pesan Natal Bupati dalam Safari Natal Pemkab Minahasa

Advetorial, Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Tondano – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si, menyampaikan pesan Natal Bupati Minahasa dalam rangkaian Ibadah Safari Natal Pemerintah Kabupaten Minahasa yang digelar di wilayah Tondano Raya, Eris, Kombi, Lembean Timur, Kakas Raya, dan Remboken. Kegiatan ini dipusatkan di GMIM Ridwl Wawalintouan, Selasa (2/12/2025).

Ibadah Natal yang memaknai kelahiran Yesus Kristus tersebut dipimpin oleh Pdt. Dr. Dan Sompe, M.Th, dengan pembacaan Firman Tuhan dari Yeremia 23:1–8 berjudul “Janji tentang Tunas Daud yang Adil.”

Dalam penyampaian pesan Natal Bupati Minahasa, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa Natal adalah momen sukacita iman yang membawa pesan damai dan kasih bagi seluruh umat manusia.

> “Perayaan Natal bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi saat untuk merefleksikan makna kehadiran Sang Juru Selamat di tengah dunia,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat meneladani kasih Kristus melalui solidaritas, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi.

> “Natal mengingatkan kita bahwa kasih tidak sekadar kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata—di keluarga, komunitas, dan tempat kita beraktivitas,” tambahnya.

Sekda Watania juga menegaskan bahwa Pemkab Minahasa terus berkomitmen menyelaraskan program dengan kebutuhan masyarakat. Ia meminta dukungan semua pihak untuk bersinergi dalam pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Safari Natal kali ini dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat lanjut usia, warga kurang mampu, serta keluarga berisiko stunting.

> “Bantuan ini adalah bukti kehadiran pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. Kami berharap dapat membantu kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Sekda Watania mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan menjaga keselamatan bersama. Ia juga menyampaikan beberapa imbauan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di antaranya:

Melaksanakan ibadah dalam suasana damai dan saling menghormati antarumat beragama.

Tidak mengonsumsi minuman keras yang dapat memicu konflik.

Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Merayakan ibadah syukur sesuai kemampuan, menghindari pemborosan dan perilaku konsumtif.

Mewaspadai informasi hoaks dan tidak mudah terprovokasi.

Menutup pesan Natal, Sekda Watania mengajak masyarakat Minahasa untuk merenungkan perjalanan sepanjang tahun dan menyambut Natal dengan hati penuh syukur.

> “Mari terus berbuat baik, bekerja keras, dan melayani sesama. Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, saya mengucapkan: Selamat menyambut Natal Yesus Kristus 2025. Kiranya terang Kristus tinggal dalam hati kita, membawa damai sejahtera bagi keluarga, gereja, dan Minahasa tercinta,” tutupnya.

Dalam rangkaian Safari Natal ini, Pemkab Minahasa juga menyalurkan bantuan sosial berupa bahan pokok kepada lansia dan warga kurang mampu.

Mahasiswa Teknik Informatika UNIMA Kecewa dengan Pelayanan BPMP SULUT.Minta Polda Sulut Turun Tangan

Berita, Hukrim, Minahasa, Nasional, SULUT, Unima|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Acara Malam Kebersamaan 7 Program Studi Teknik Informatika UNIMA yang berlangsung selama 3 hari 2 malam di BPMP SULUT (27-29 November 2025) diwarnai kekecewaan dari para mahasiswa. Pasalnya, pihak BPMP SULUT dinilai tidak profesional dan kurang transparan dalam memberikan pelayanan.

Menurut perwakilan mahasiswa Teknik Informatika Unima Owen (22) yang juga sebagai panitia acara, sejumlah masalah muncul selama kegiatan berlangsung. “Kami sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan BPMP SULUT. Banyak hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bahkan ada peraturan yang tiba-tiba diubah saat hari kegiatan,” ujarnya.

Berikut adalah beberapa poin ketidakpuasan mahasiswa:
Perubahan Kebijakan Mendadak: Peraturan dan kebijakan yang berubah secara tiba-tiba menyebabkan rundown acara menjadi kacau dan mengalami keterlambatan.
Masalah Air: Ketersediaan air yang tidak memadai, padahal saat survei lokasi sebelumnya air lancar. Hal ini menyebabkan peserta dan panitia kesulitan untuk mandi dan berdampak pada keterlambatan kegiatan.

Fasilitas Air yang Kurang Memadai: Kapasitas fasilitas air tidak mencukupi untuk jumlah peserta yang banyak. Selain itu, pihak BPMP menerima pihak lain untuk berkegiatan di lokasi yang sama tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kasur Tidak Memadai: Beberapa kamar asrama tidak mendapatkan kasur yang memadai untuk jumlah peserta.
Ketidakadilan Penggunaan Aula: Pihak BPMP menggunakan aula tanpa koordinasi dengan panitia, sehingga menyebabkan keterlambatan kegiatan.

Waktu Checkout yang Tidak Sesuai Kesepakatan: Waktu checkout yang awalnya tidak ditentukan jamnya, tiba-tiba diubah menjadi pukul 12.00 atau maksimal 17.00 pada hari terakhir, padahal kesepakatan awal tidak ada ketentuan jam checkout.
Total biaya yang dikeluarkan untuk akomodasi adalah Rp. 6.731.000 untuk 53 kamar dan aula. Sementara untuk konsumsi totalnya mencapai Rp. 24.725.000.
Desakan Evaluasi Kinerja Terkait buruknya pelayanan NOBARTV tersebut, panitia secara khusus menyoroti tanggung jawab pengelola teknis di lapangan. Panitia berharap perhatian serius dari Ibu Youlanda Yane Ngantung, S.Pd, M.Pd (Selaku Penanggung Jawab Bagian Akomodasi) dan Ibu Dr. Deisy Sampul, S.Kom., Ms.I (Kepala Sub Bagian Umum BPMP).
“Kami berharap pihak BPMP SULUT dapat berbenah diri dan lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kami dan semoga tidak terulang lagi di kemudian hari,” pungkasnya

Ketidak puasnya pelayanan BPMP Sulut sebenarnya juga dialami sejumlah  organisasi yang menyewa fasilitas tersebut ,sehingga mereka meminta Aparat Hukum untuk menyelidiki BPMP ini ,diduga ada unsur kesengajaan untuk meraup keuntungan pribadi atau sekelompok dalam pengelolaan Fasilitas Negara tersebut .

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.