PostKota News

Ibadah Pranatal Dinas Pariwisata Minahasa Berlangsung Meriah

Minahasa|oleh

MINAHASA,- postkotanews.co.id – Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Minahasa melaksanakan Kegiatan Ibadah Pra Natal 2023 yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kepala Dinas Dr. Drs. Dolfie J.Kuron MBA yang ke-58 Tahun Kamis (24/12-2023).

Kegiatan Ibadah berlangsung di Halaman Kantor Dinas Jalan Manguni Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Profinsi Sulawesi Utara.

Dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan Steady Tumbelaka dan Kepala Dinas Pangan Tedy Sumual, kegiatan di awali sambutan Kepala Dinas Dr.Drs Dolfie J.Kuron MBA pada Pukul 11.00 Wita.

Membuka kegiatan ini, Kepala Dinas Dolfie J Kuron menyampaikan terima kasih atas kehadiran Tamu dan undangan yang telah memenuhi Undangan pada Ibadah perayaan Pra Natal.

” Saya tidak menyangka jika perayaan Ibadah Natal Dinas Parawisata akan se meriah ini, dan ini terlaksana karena Kreatifitas Pejabat dan ASN di dinas yang begitu antusias untuk mensukseskan Ibadah Pra Natal Yesus Kristus,” Ujar Dolfie Kuron.

Gembala GPDI Kelurahan Sasaran Pdt.Dr Mody Pinontoan Sekertaris DPD API Sulawesi Utara memimpin langsung Ibadah Syukur Pra Natal yang mengangkat tema, Dengan menyambut natal Mari Kita Mengenang kembali akan Pengorbanan Yesus Kristus.

(UDIN)

Bupati Kumendong Beri Materi Bagi 227 Hukum Tua di Minahasa

Advetorial|oleh

MINAHASA,- postkotanews.co.id,- Bertempat di Hotel Mercure Desa Tateli Kecamatan Mandolang, Penjabat Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, membuka sekaligus memberikan materi pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bagi Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Rabu (13/12-2023).

Menjadi pemateri dihadapan 227 Hukum Tua yang hadir, Bupati Kumendong mengungkapkan aturan desa cukup banyak dan berada dibawah 2 Kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa.

“Kepala desa kedudukannya sangat strategis karena merupakan penyelenggara pemerintahan terdepan alias birokrasi garis depan. Kebijakan harus sesuai dengan pemerintah diatas tidak boleh bertentangan. Jangan buat program tanpa acuan, apalagi penggunaan dana desa. Saat ini pedoman penggunaan dana desa 2024 sudah diterbitkan dan akan disesuaikan penerapannya,” ujar Bupati Kumendong

Bupati Kumendong juga menambahkan, Minahasa memiliki indeks perkembangan harga tertinggi di Indonesia 7,21 persen. Pemicu adalah cabe merah, cabe rawit, beras, daging babi, bawang merah. “Untuk itu desa-desa yang berpotensi akan panen cabe merah laporkan untuk segera diinfokan dan akan dibeli oleh Pemerintah Provinsi Sulut untuk disalurkan kembali kepada masyarakat untuk menekan inflasi,” kata Bupati Kumendong seraya menyampaikan tahun 2024 juga harus dimaximalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Lebih jauh lagi  Bupati Kumendong menyampaikan agar para Hukum Tua di akhir tahun harus menyelesaikan laporan-laporan pekerjaan dengan berwawasan hukum. Jangan sampai bermasalah hukum, tidak boleh ada celah, karena akan dipertanggung jawabkan. Itulah konsekuensi dan resiko jabatan. Diingatkan juga untuk memperhatikan masalah stunting.

Jadi semua stakeholder yang sudah ditunjuk agar dijalankan dengan baik. Anggaran stunting diantaranya gunakan beli susu untuk anak atau ibu hamil yang berpotensi terkena stunting,” ujar Bupati Kumendong sembari mengingatkan tugas pemerintah memang adalah mensejahterakan rakyat. Diakhir materi Bupati Kumendong, menyatakan para Hukum Tua nantinya bisa melakukan study pemerintahan desa di daerah lain yang memiliki prestasi atau keberhasilan untuk dipelajari dan diterapkan di wilayah masing-masing.
Turut hadir Kepala Dinas PMD Minahasa, Arthur Palilingan serta jajaran ASN dan THL.

(ADVETORIAL)

KPU Tomohon Gelar Media Gathering,Bersama Insan Pers Kawal Jalannya Demokrasi

Tomohon|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID Bertempat di Grand Master Resort, KPU Kota Tomohon melaksanakan Media Gathering bersama Insan Pers Kota Tomohon,Rabu 13 Desember 2023.

Pelaksanaan Media Gathering ini bertujuan untuk menjalin kebersamaan antara KPU dengan para awak media di pos liputan kota Tomohon.

Albertien Grace Vierna Pijoh selaku Ketua KPU Tomohon menjelaskan,KPU Tomohon telah menjalankan berbagai tahapan,dimulai dari tahapan pendaftaran Parpol di 14 Juni 2022 .Dari 18 Parpol yang ada di Indonesia, Kota Tomohon hanya memiliki 17 Parpol,Karena PKS tidak memiliki kepengurusan di Kota Tomohon.

Sebagai informasi kepada masyarakat,saat ini Kota Tomohon memiliki 4 Dapil dan Kursi yang akan diduduki di Dewan nanti berjumlah 25 Kursi.Ditanggal 4 November 2023 lalu,telah ditetapkan daftar calon tetap yang berjumlah 222 orang,berasal dari 12 Partai Politik.

Pijoh menambahkan,saat ini telah memasuki masa Kampanye,didalamnya ada tahapan rekrutmen KPPS.Akan dicari Petugas KPPS sejumlah 2107 orang yang akan ditempatkan di 301 TPS diseluruh Kota Tomohon.

Drs Karel Nayoan yang merupakan akademisi juga senior dalam Kepemiluan menjadi Nara sumber dalam Media Gathering ini. Nayoan memaparkan,dalam tiap tahapan pasti dihadapkan dengan berbagai macam problem,untuk itu diperlukan kerja keras dari para petugas KPU untuk bisa menyelesaikan berbagai macam problematika yang ada.

Sulawesi Utara menduduki ranking 2 sebagai daerah yang sarat dengan pelanggaran khususnya dalam pelaksanaan money politic.Sekitar 70% masyarakat di Sulut merupakan pemilih transepsional ( pemilih yang akan memilih kalo dibayar )

Dalam proses tahapan Kampanye saat ini, KPU Tomohon terus berupaya menjalin sinergitas bersama Insan Pers,untuk mengawal Demokrasi di kota Tomohon,mengingat peran media sebagai fungsi kontrol .

Diskotik Sosialisasikan Smart City/District Menuju Konsep Pembangunan Cerdas

Berita, Minahasa|oleh


MINAHASA,FAJARMANADO.CO.ID– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskotik) kabupaten Minahasa yang dipimpin Kadis Maya Kainde, SH, MSi gelar sosialisasi pengembangan dan pengendalian ekosistim kabupaten cerdas (Smart District) Tahun 2023, di ruang sidang kantor bupati, Selasa (12/12) pagi.

Smart District dan Smart City tujuanya untuk menuju Kabupaten/Kota cerdas. Hanya beda di penyebutannya saja, karena Smart District itu Kabupaten, sedangkan Smart City, Kota,namun keduanya sama .

Kegiatan di buka langsung Asisten II Ir Wenny Talumewo, MSi mewakili Bupati Minahasa, dan menghadirkan peserta dari OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta yang memberikan sosialiasi dari Sekertaris Kominfo Pemprov Sulut John Rembet, SH, MSi dan Quido Kainde, ST, MM, MT dari akademisi Unima.

Kepala bidang E-Government Donny Elean, S.Kom, MM, dalam laporannya menyampaikan Smart District adalah konsep pembangunan pemerintah daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) serta inovasi agar masyarakat merasakan aman, nyaman, mudah, sehat makmur yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Pemda dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam pengimpelementasi Smart District selain dibutuhkan anggaran, aturan, SDM dan insfraktuktur, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dan seluruh stakeholder. Juga dikomitmen dari pimpinan daerah dan seluruh stake holder yang ada, dalam mewujudkan rencana tersebut.

“Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Smart District ini diharapkan dapat memberi dampak kepada masyarakat umum dan SKPD khususnya, akan pemahaman literasi dan dampak akan manfaat pelaksanaan Smart District di Kabupaten Minahasa,” ungkap

Ass II Ir Wenny Talumewo mewakili Bupati Minahasa mengatakan Smart District ini bukan hanya program Diskominfo tapi melibatkan seluruh instansi terkait lainnya.

“Sosialisasi ini menghadirkan para perwakilan OPD, sehingga kita harus bergerak bersama dengan Dinas Kominfo dalam penerapan pengembangan dan pengendalian ekosistim kabupaten cerdas, supaya Kabupaten Minahasa menuju Smart City terwujud,” kata Talumewo.

Kedua nara sumber kegiatan ini menitik beratkan pada Smart Govermance atau tata kelola birokrasi, Smart Branding atau pemasaran daerah. Smart Economy, Smart Living atau ekosistim pemukiman penduduk, dan Smart Society atau lingkungan masyarakat. Kemudian ditambah dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), karena perkembangan sekarang semuanya menggunakan digital.

Dari penjelalasan kedua narsum itu, semuanya untuk Kabupaten Minahasa menuju Kabupaten Cerdas atau Smart District.

Senada disampaikan Kadis Kominfo Minahasa Maya Kainde, SH, MAP usai pelaksanaan sosialisasi mengatakan bahwa Kabupaten Minahasa saat ini menuju Smart District, tentu berdasarkan misi yaitu memantapkan manajemen birokrasi yang profesional, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

“Untuk menopang misi tersebut, maka dikeluarkannya Keputusan Bupati Minahasa no 327 tahun 2021, tentang pembentukan dewan Smart District. Kemudian, pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas sesuai Keputusan Bupati Minahasa no 328 tahun 2021″. (jef14)

Stiki

KPU Kota Tomohon Buka Pendaftaran Petugas KPPS

Tomohon|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID – KPU Kota Tomohon membuka pendaftaran petugas KPPS Pemilu 2024 mulai Senin, 11 Desember 2023 s/d 20 Desember 2023.

Ketua KPU Kota Tomohon Albertien Pijoh, bersama Anggota Rojer Datu, Deisy Soputan, Arinny Poli dan Youne Simangunsong menyampaikan bahwa salah satu petugas yang memiliki peran penting dalam Pemilu adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS merupakan kelompok sementara yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan tujuan melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Syarat menjadi KPPS Pemilu 2024 Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35 ayat 1, syarat yang harus dipenuhi oleh calon petugas KPPS Pemilu 2024 adalah sebagai berikut.

Warga Negara Indonesia (WNI).
Minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 55 tahun.
Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS.
Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dokumen yang perlu disiapkan oleh calon KPPS Pemilu 2024, yaitu:

  • Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  • Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
  • Surat pernyataan bermaterai untuk pemenuhan persyaratan.
  • Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik (termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol).
  • Daftar riwayat hidup.
  • Pas foto berwarna ukuran 4×6.

Tata Cara Pendaftaran KPPS Pemilu 2024,
Setelah mengetahui syarat dasar dan sudah mempersiapkan dokumen yang diperlukan, selanjutnya calon KPPS perlu mengikuti proses pendaftaran KPPS Pemilu 2024, yakni:

Siapkan kelengkapan dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai calon KPPS Pemilu 2024.
Kunjungi Sekretariat PPS Kelurahan setempat.
Minta formulir pendaftaran calon anggota KPPS kepada petugas. Petugas akan membantu kamu untuk mengisi formulir pendaftaran.
Isi formulir pendaftaran secara lengkap.
Selanjutnya, formulir pendaftaran beserta lampiran dokumennya yang telah diisi dan ditandatangani oleh kamu dapat diberikan kepada Sekretariat PPS Kelurahan setempat (cukup 1 (satu) rangkap) sesuai jadwal yang telah ditentukan.

PPS menerima berkas pendaftaran untuk seluruh TPS di wilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Masa Kerja KPPS Pemilu 2024 dimulai 25 Januari 2024 s/d 25 Februari 2024.

Jadwal dan Tahapan Pembentukan KPPS Pemilu 2024.
Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 11-15 Desember 2023.
Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 11-20 Desember 2023.
Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 11-22 Desember 2023.
Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS: 23-25 Desember 2023.
Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS: 23-28 Desember 2023.
Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 29-30 Desember 2023.
Penetapan anggota KPPS: 24 Januari 2024.
Pelantikan anggota KPPS: 25 Januari 2024.
Masa Kerja KPPS: 25 Januari-25 Februari 2024

Nominal gaji petugas KPPS Pemilu 2024 mengalami kenaikan yang terbilang besar dari gaji petugas KPPS Pemilu 2019. Adapun nominal gaji petugas KPPS Pemilu 2024 yaitu:

Rp. 1.200.000, untuk Ketua KPPS Pemilu 2024
Rp. 1.100.000, untuk anggota KPPS Pemilu 2024
Untuk diketahui, besaran gaji petugas KPPS pada Pemilu 2019 adalah sebesar Rp 550.000 untuk Ketua KPPS, dan Rp 500.000 untuk anggota KPPS.

Diserahkan Gubernur Olly Dondokambey,Walikota Caroll Senduk Terima Penghargaan Peduli HAM

Tomohon|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID – Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH, hadir dalam kegiatan Peringatan Hari HAM (Hak Asasi Manusia) Sedunia ke-75.

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat C J Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin 11 Dlesember 2023.
Pelaksana kegiatan, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut.

Peringatan saat ini disertai dengan penyerahan piagam penghargaan Kabupaten/Kota peduli HAM,
pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, serta penandatanganan nota kesepahaman.

Pemkot Tomohon menerima penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia dengan nilai 82,2. Penghargaan diterima langsung Walikota Tomohon diserahkan Gubernur Sulawesi Utara Prof (HC) Dr (HC) Olly Dondokambey SE didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Dr Ronald Lumbuun SH MH, dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman.

Penghargaan mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-03.HA.02.01.01 Tahun 2023 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kota Tomohon sebagai salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang telah mengimplementasikan norma dan kaedah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Gubernur Sulut :
Kami berharap penghargaan yang diterima saat ini menjadi alat pemicu untuk kita lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sosialisasi sadar hukum kepada masyarakat.
Kesadaran HAM terus kita tingkatkan bahkan kesadaran hukum di Provinsi Sulut terus kita sosialisasikan, sehingga masyarakat merasa pemerintah hadir ditengah tengah masyarakat dan pastinya masyarakat akan sadar hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Dr Ronald Lumbuun SH MH :
Penilaian dan penghargaan dilakukan dengan tujuan diantaranya mendorong pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM dalam hal ini wilayah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Walikota Tomohon :
Penghargaan ini diraih tentu oleh karena adanya upaya kerja sama yang baik dari seluruh Jajaran Pemkot Tomohon dalam hal pelaksanaan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yang tentunya juga terus berkomitmen dalam penegakan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Adanya penghargaan ini tentu terus mendorong jajaran yang ada dalam hal kepedulian HAM dan peningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masayarakat.

Hadir para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara.

BUPATI KUMENDONG BERSAMA PDT IVONE AWUY-LANTU HADIRI PENTAHBISAN GPDI AGAPE LEMOH

Advetorial, Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA.POSTKOTANEWS.CO.ID- Penjabat Bupati Minahasa Dr Jemmy S Kumendong MSi, bersama Ketua Majelis Daerah GPDI Sulut, Pdt Ivone Awuy-Lantu menghadiri pentahbisan dan penandatanganan prasasti gedung gereja GPDI Agape Lemoh, sekaligus melakukan peletakan baru pertama pembangunan pastori Gereja, Senin (11/12) di Lemoh.

Dalam sambutannya Bupati Kumendong mengungkapkan momentum ini patut disyukuri.

Berkat perkenanan Tuhan, sehingga gedung gereja GPDI Agape Lemoh bisa ditahbiskan sekaligus juga dilakukan peletakan baru pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan pastori Gereja yang nantinya akan ditempati sekaligus sebagai rumah doa bagi Gembala dan keluarga sebagai hamba Tuhan.

“Pada kesempatan ini Saya juga berharap agar jemaat GPDI bisa terlibat aktif dalam menjaga kerukunan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat Minahasa. Dalam waktu dekat tepatnya tanggal 14 Februari kita akan menghadapi Pemilu Presiden sekaligus Legislatif.

Seperti halnya sambutan Pak Gubernur Olly dalam Safari Natal Pemprov Sulut di Minahasa belum lama ini, mari kita berdoa minta tuntunan Tuhan untuk kita bisa menentukan dan memilih yang terbaik dan nantinya akan memimpin masyarakat kedepan,” ujar Bupati Kumendong.

Pdt Ivone Awuy-Lantu pada kesempatan tersebut mendoakan Pemerintahan Kabupaten Minahasa dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati Dr Jemmy S. Kumendong MSi agar selalu diberikan kesehatan dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus.

Turut hadir Kepala Dinas DMPTSP, Mekry Sondey, 

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.