MINAHASA,- POSTKOTANEWS.CO.ID,- Ketua DPRD Minahasa Robby Longkutoy, MM, yang didampingi Wakil Ketua l Putri Pontororing dan Wakil Ketua ll Adri Kamasi, SH serta Sekwan Dra Ria Suwarno SH, memimpin langsung pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Rabu (26/03-2025).
Dalam Rapat Paripurna ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa.
Dikesempatan ini, Bupati Minahasa, Robby Dondokambey SSi MAP, dalam pemaparannya menekankan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Kami berkomitmen untuk selalu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penggunaan anggaran guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Minahasa,” ujar Bupati.
Bupati juga memaparkan ringkasan keuangan daerah. Target pendapatan daerah setelah perubahan adalah Rp 1.336.922.724.606,96, dengan realisasi sebesar Rp 1.332.891.901.762,57. Sementara itu, anggaran belanja daerah setelah perubahan adalah Rp 1.384.802.250.865,54, dengan realisasi sebesar Rp 1.305.653.810.433,78.
Untuk menindaklanjuti LKPJ tersebut, DPRD Minahasa membentuk panitia khusus (pansus) yang terdiri dari perwakilan setiap fraksi.
Ketua DPRD Minahasa, Robby Longkutoy, menjelaskan bahwa pansus akan membahas dan meneliti laporan secara cermat. “Pansus ini akan bekerja secara cermat dan teliti untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Minahasa,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi khusus terhadap upaya pemerintah daerah dalam penanganan stunting. “Kami melihat ada upaya yang serius dari Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menangani masalah stunting. Ini adalah hal yang positif dan perlu kita dukung bersama,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Sekretaris Daerah Lynda D. Watania, dan jajaran pejabat daerah lainnya.
(ADVETORIAL)