PostKota News

POSTKOTANEWS.CO.ID – Ibadah pengutusan dan penerimaan pendeta di Jemaat Kakaskasen Pniel Wilayah Kakaskasen, dilaksanakan di gedung gereja, Minggu 8/10/2023.

Selaku Khadim Pdt. Julien Sagay Karwur STh selaku ketua BPMW sekaligus ketua BPMJ GMIM Kakaskasen Pniel.

Walikota Tomohon Pnt Caroll J A Senduk SH :
Atas nama pemerintah Kota Tomohon pribadi dan keluarga serta jemaat, mengucapkan selamat melayani di jemaat Imanuel Walian Wilayah Tomohon IV kepada Pdt Desiy Arisandi Kristiane Loho STh, dan selamat datang selamat melayani kepada Pdt Dientje Sarah Maria Nander STh, yang telah diterima dan akan melayani di jemaat Kakaskasen Pniel.
Melalui momentum sukacita saat ini, kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Tomohon berkomitmen terus mendukung gereja untuk terus bertumbuh, membangun dan eksis dalam pelayanannya.
Kami berharap juga gereja tetap mendukung program dan kegiatan pemerintah Kota Tomohon dalam mewujudkan masyarakat Tomohon yang lebih baik.
Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan selalu menjadi bagian kita dalam menjalankan tugas dalam jemaat didalamnya masyarakat.

Hadir dalam ibadah para perangkat pelayanan, Ketua TP PKK Kota Tomohon Pnt drg Jeand’arc Senduk Karundeng, Pelsus dan jemaat Viadolorosa Kairagi, Pelsus dan jemaat Imanuel Walian, unsur Pelsus dan jemaat GMIM Kakaskasen Pniel bersama para tokoh agama dan masyarakat.

POSTKOTANEWS.CO.ID – Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH menerima kunjungan dari Dewan Guru Besar Universitas Gadja Mada bertempat di michinoeki pakewa Tomohon, Sabtu 7 Oktober 2023
Walikota Tomohon menyampaikan selamat datang kepada rombongan Dewan Guru Besar Universitas Gadja Mada.

Walikota juga menyampaikan perlu kami gambarkan Kota Tomohon ini terkenal dengan Kota Bunga. Pelaksanaan Tomohon International Flower Festifal sudah dilaksanakan sebanyak 13 kali dan setiap tahunnya terkecuali pada saat pandemi covid19. Dan ini merupakan potensi yang ada di Kota Tomohon dan ini juga ada keterkaitan dengan pariwisata.

Kita juga bisa diskusikan untuk pertanian dimana kita disini juga merupakan Kota yang banyak juga petani-petani dan disini juga ada potensi geothermal jadi tentu harapan kami dengan kedatangan Dewan Guru Besar UGM dapat memberikan masukan kepada kami pemerintah dan masyarakat untuk perkembangan Kota ini kedepannya.

Dihadiri Pimpinan Rombongan Guru Besar UGM Prof DR M Baiquni MA, Ketua Alumni Gadja Mada Taufik Tumbelaka, Jajaran Pemerintah Kota Tomohon (*)

POSTKOTANEWS.CO.ID – Menyikapi isu-isu yang beredar menyangkut penetapan Anggaran Perubahan oleh DPRD Kota Tomohon Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Drs.Johny Runtuwene memberi pernyataan, Menurut penilaian kami bahwa 2 (dua) orang Anggota Banggar atas nama James Kojongian dan Mono Turang memiliki legal standing dalam pembahasan P-APBD 2023 bersama TAPD karena nama mereka berdua jelas tercantum dalam SK DPRD yang berlaku saat ini.

Bukan tanpa alasan, bahwa sampai dengan detik ini saya tidak pernah melihat atau diperlihatkan kalau sudah ada SK DPRD yang baru yang mengganti keanggotaan mereka dari AKD Banggar. Jadi dapat kami nilai pula bahwa kedudukan mereka berdua di dalam Badan Anggaran DPRD adalah sah dan beralasan menurut hukum.

Yang kedua, menyangkut pelaksanaan paripurna P-APBD 2023 bahwa saya bersama pak Erens Kereh selaku Pimpinan DPRD dan teman-teman Anggota DPRD yang hadir memandang bahwa paripurna itu ditutup secara ilegal dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kita semua statusnya setara dan sama yakni Anggota DPRD. Hanya kebetulan saja saya dan pak Erens duduk di dalam AKD Pimpinan DPRD, pak Mono duduk di dalam AKD Banggar, dan pak James duduk di dalam AKD Banmus, dimana kita mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang telah diatur dalam Tatib. Satu yang perlu digarisbawahi bersama bahwa kita di DPRD ini bukan atasan-bawahan dan tidak saling membawahi satu sama lain.

Selanjutnya mari kita bedah aturan, dalam PP 12/2018 khususnya Pasal 33 poin a yang disebutkan itu adalah Pimpinan DPRD bukan menyebut Ketua DPRD bukan pula Wakil Ketua DPRD, tetapi Pimpinan DPRD. Apa bunyinya? Bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan.

Jadi saya dan pak Erens selaku Pimpinan DPRD bukan hanya mempunyai tugas tetapi juga mempunyai wewenang yang sama dan setara untuk memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan. Apalagi kita ini kolektif kolegial (Pasal 35 PP 12/2018).

Sehingga harus dipahami pula bahwa paripurna tingkat II ini tidak dapat ditutup secara sepihak oleh karena jikalau sudah ditutup itu berarti sudah harus menghasilkan keputusan rapat, apakah menyetujui bersama atau tidak menyetujui (menolak) Ranperda P-APBD 2023 tersebut (Pasal 9 ayat 4 PP 12/2018).

Ini logika hukum sederhana, sudah jelas dalam Tatib bahwa rapat paripurna Ranperda P-APBD 2023 output-nya pengambilan keputusan bukan hanya bersifat pengumuman (Pasal 93 PP 12/2018).

Perdebatan, silang pendapat, dan hujan interupsi adalah suatu dinamika politik di dalam lembaga politik. Itu adalah hal yang biasa terjadi. Seharusnya kalau yang bersangkutan merasa tidak mampu untuk memimpin rapat, serahkan saja kepada saya dan pak Erens, lalu kemudian silahkan walk out.

Bahwa adanya pernyataan yang antara lain mengatakan “sidang sudah ditutup oleh pimpinan, jadi paripurna sudah selesai dan peserta sidang sudah berhak untuk pulang.” adalah bukan atas nama Pimpinan DPRD melainkan atas inisiatif pribadi yang bersangkutan oleh karena 3 (tiga) orang Pimpinan DPRD tidak pernah membicarakan apalagi menyepakati hal tersebut. Kalau pun memang ada pembicaraan ke arah situ, secara tegas saya akan tolak. Karena itu merupakan tindakan yang tidak bersesuaian dengan Tatib atau malah dapat dianggap melanggar Tatib (Pasal 33 PP 12/2018).

Dan yang terakhir, jangan merasa pendapatmu lah yang paling benar. Karena yang menentukan cacat tidaknya atau sah tidaknya bukanlah mereka bukan pula saya, tetapi ada lembaga yang berwenang secara atributif untuk memutuskan cacat tidaknya atau sah tidaknya keputusan persetujuan tersebut dan itu berada di tangan lembaga yudikatif bukan di eksekutif dan bukan pula di legislatif,tutup Runtuwene (“)

POSTKOTANEWS.CO.ID – Pemerintah Kota Tomohon berpartisipasi dalam pelaksanaan Festival Pesona Selat Lembeh (FPSL) Bitung 2023 yang dilaksankan pada tanggal 4-10 Oktober 2023. FPSL mengambil tempat start dan finish di Pelabuhan Perikanan Bitung

Melalui Dinas Pariwisata Daerah, Kota Tomohon yang menampilkan dua buah perahu Mural yakni perahu pertama dicat dengan motif bunga besar (krisan), burung Sulawesi Pitta, ada juga tulisan Tomohon The Heart of North Sulawesi (Tomohon Jantungnya Sulawesi Utara). Dan perahu yang ke 2 dicat dengan menggambarkan se keberadaan Kota Tomohon sebagai Kota destinasi unggulan pariwisata di Sulut yang memiliki gunung api, langit biru, air terjun, Menara Alva & Omega, danau serta menampilkan kampung Wisata Kakaskasen Dua kategori kelembagaan yang menyabet juara 5.

Saat sailing pass yang dilaksanakan pada hari Jumat sore 6 Oktober 2023 yang mengambil start dari pelabuhan Perikanan, kedua perahu Tomohon juga tampil beriringan yakni nomor 7 dan 8 diisi dengan talenta carnival.

Kadis Pariwisata Judhistira A K Siwu, SE MSi hadir dalam kegiatan mewakili Walikota Tomohon serta tamu dan undangan lainnya yang menyaksikan kegiatan ini. Begitu juga dengan bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Tomohon yang ikut di dalam perahu mural yakni Kabid Pemasaran bersama tim.

POSTKOTANEWS.CO.ID – Dengan melalui proses yang panjang dan sangat alot Pemerintah kota Tomohon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Tomohon secara resmi menetapkan Anggaran Perubahan Tahun 2023 untuk di evaluasi ke propinsi dan ditetapkan sebagai perubahan anggaran Tahun 2023 untuk kota Tomohon yang di laksanakan di ruang sidang DPRD kota Tomohon pada Rabu (27/9) malam.

Sementara itu, Monno Turang selalu anggota DPRD kota Tomohon meminta kepada masyarakat supaya jangan sampai termakan dengan isu yang ada sekarang dengan mengatakan bahwa produk hukum DPRD kota Tomohon Terkait APBD P 2023 tidak legal,

“Perubahan APBD 2023 adalah kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kelompok atau partai politik tertentu apalagi pribadi, Sehingga tidak perlu membuat sensasi yang kontra produktif terhadap proses yang telah dilaksanakan yang sudah sesuai dengan aturan” kata Turang.
Turang juga menambahkan bahwa yang terpenting adalah tanggung jawab yang diberikan Rakyat kepada Anggota DPRD Tomohon harus dikedepankan.
“Yang terpenting sekarang adalah tanggung jawab moral untuk mengedepankan kepentingan masyarakat” tambanya.

Monno juga menyinggung kepada anggota DPRD lainnya yang pada penetapan tidak ada di ruang sidang dengan mengatakan “kalau tidak menyetujui atau bahkan tidak mengakui perubahan APBD 2023 silahkan saja melakukan apa yang dianggap perlu, Akan tetapi lebih terhormat bilamana ada pihak yang bersikap tidak menyetujui sebaiknya tidak menggunakan APBD perubahan tersebut sebagai sikap kesatria. Jadi fair aja”,tutupnya. (*)