Penulis: Syaifudin Hadju

MINAHASA- postkota.net- Gerak Cepat Personil Kepolisian Resor (Polres) Minahasa amankan situasi Ibadah pemakaman korban pembunuhan di Kecamatan Temboken Kabupaten Minahasa, Kamis (29/12/2022).

Kejadian tersebut terjadi di Desa Leleko, Kecamatan Remboken, Minahasa, pada Kamis (29/12/2022) sekitar Pukul 19.00 Wita.

Ikut dalam pengamanan ini, Kabag Ops AKP.Ruddy Repi, Kasat Bimas AKP.Alex Karundeng, Kasat Narkoba, dan Kapolsek Remboken IPTU Erly Salangka serta Pemerintah Kecamatan dan Ormas LMI.

Ibadah pemakaman tersebut, dikawal ketat oleh aparat gabungan Polsek Remboken dan Polres Minahasa.

Kapolres Minahasa, AKBP Tommy Bambang Souissa SIK dalam sambutanya dibacakan Kabag Ops AKP.Ruddy Repi saat Ibadah pemakaman, menyampaikan Turut Berbelasungkawa atas meninggalnya Cristian dalam peristiwa itu.

,” Kami dari Polres Minahasa menyampaikan turut berduka cita, semoga Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ,” Ujar Kabag Ops AKP.Ruddy Repi.

Ia pun mengimbau masyarakat khususnya di Kecamatan Remboken untuk menjaga ketertiban dan keamanan (Kamtibmas) saat Natal dan Tahun Baru.

“Mari kita jaga keamanan bersama-sama, sehingga tercipta suasana yang aman, damai dan kondusif di wilayah Kecamatan Remboken,” Kata Kabag Ops.

Adapun Peristiwa pembunuhan terjadi di Kecamatan Remboken, Minahasa tepat saat Perayaan Natal.

Peristiwa berdarah itu, terjadi di Jalan Raya Desa Sendangan, Kecamatan Remboken, Minggu (25/12/22) dini hari.

Ya, pemicunya lagi-lagi disebabkan karena Minuman Keras (Miras) Christian Saerang alias Buli (41), warga Desa Leleko, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, tewas ditikam.

Pelaku penikaman, diduga dilakukan lelaki inisial FR alias Nando (25), warga Desa Talikuran, Kecamatan Remboken, usai mengkonsumsi Miras.

Buli sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Sam Ratulangi Tondano untuk mendapatkan pertolongan.

Namun, dalam perjalanan, nyawanya tidak tertolong setelah mengalami pendarahan yang cukup serius di bagian punggung akibat tusukan benda tajam.

Dari informasi yang diperoleh, peristiwa berdarah yang sempat menghebohkan warga Remboken tersebut berawal, ketika korban bersama beberapa rekannya, menyambangi teman mereka di Desa Sendangan, Kecamatan Remboken. Tepatnya di depan Briling BRI.

Di lokasi tersebut, korban dan rekannya sempat mengkonsumsi Miras dengan lelaki Pratama Kaligis, serta temannya dari Desa Talikuran.

Karena sudah dipengaruhi Miras, terjadilah adu mulut sesama teman. Karena suasana sudah memanas, salah satunya membanting gelas.

Dan perkelahian yang berujung dengan saling tikam tidak bisa terhindarkan.

Setelah mendapat laporan dan melakukan penyelidikan. Tim Resmob Polres Minahasa berkolaborasi dengan Anggota Reskrim Polsek Remboken, akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku yang sempat melarikan diri usai kejadian tersebut.

Nando kemudian, diciduk Kanit Resmob Polres Minahasa, Aiptu Ronny Wentuk bersama tim di Desa Kasuratan, Kecamatan Remboken, Senin (26/12/22) dini hari.(Udin)

MINAHASA,-postkota.net- Diikuti hampir semua awak Media Masa yang ada di Kota air, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Badan AD HOC Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2024.

Bertempat di ruang rapat KPU, Kamis (29/12) sore, Rakor dipimpin Komisioner KPU  Rendy Suawa bersama Koordinator Komite Pemilihan Indonesia (TePi) Jery Sumampouw.

Pada kesempatan ini, Jery Sumampouw kepada yang hadir mengatakan,rekrutmen calon badan ad hoc pemilu 2024, sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panwascam perlu pengawasan semua pihak.

Saat ini,diungkapkan Jerry, fenomena yang terjadi yakni adanya partai politik tertentu berkepentingan masuk dalam proses rekretmen penyelenggara pemilu badan ad hoc.

“Saat ini ada fenomena baru, semacam rencana dari partai politik (parpol) tertentu yang coba mendorang kader mereka jadi anggota PPK, PPS, KPPS, ” kata Jerry saat membawa materi rakor pembentukan badan ad hok PPS pemilu 2024, KPU Minahasa bersama Media Massa, Kamis (29/12).

Padahal kata Jerry, penyelenggara pemilu harus orang profesional dan independen. “Ini terjadi karna parpol mengalami masalah keterbatasan  menyiapkan saksi. Tujuan lainya, memudahkan parpol untuk mendapatkan data hasil perolehan suara pemilu 2024,” ujarnya.

“Parpol merekrut saksi kan mahal. Bahkan ada partai yang tidak mampu menyiapkan saksi di semua TPS. Maka cara lebih baik atau lebih gampang yakni, menyiapkan kader di penyelenggara badan ad hok baik di PPK, PPS, KPPS. Ini juga untuk memudahkan parpol mendapatkan data hasil pemilihan. Karna ada orang mereka di badan ad hok. Hal ini sangat berbahaya, “ungkap Jerry.

Ia meminta KPU selektif saat merekrut calon PPS atau KPPS yang saat ini sedang dan akan bergulir. “Media juga diminta juga berperan melakukan pengawasan dalam pe rekrutmen badan ad hok ini, ” ujarnya.

Ia berharap, media sama sama mengawasi proses seleksi. Agar nantinya, calon PPS terpilih memiliki integritas dan tidak memihak kepada peserta atau badan-badan tertentu lainnya.(Udin)

MINAHASA,- postkota.net- Brigjen Pol Purwolelono SIk,MM, Was Ops Lilin Mabes Polri bersama Kombes Pol.Dedi Jumadi Sumarsito,SIK dan AKBP..Badarudin mengunjungi Posko Operasi Lilin Kepolisian Resor (Polres) Minahasa, Rabu 28/12-2022.

Kunjungan Analisis Kebijakan Utama Bidang Jemen SDM Itwasum Polri, Jendral Bintang satu ini disambut Waka Polres Minahasa Kompol Yindar T.Sapangallo S.Sos dan Pejabat Utama serta Para Kepala Satuan dijajaran Polres Minahasa.

Dalam kunjungannya ke Posko Ops Lilin Mako Polres Minahasa, Brigjen Pol. Purwolelono kepada awak Media bertempat di Ruang Posko Ops Lilin mengatakan, Kunjungannya kali ini berkaitan dengan pemeriksaan Posko diantaranya kesiapan Pos pengamanan, Pos Pelayanan dan Pos Terpadu yang ada di Polres Minahasa.

,” Ini berkaitan dengan Kunjungan pengecekan secara langsung tentang kesiapan Polres Minahasa pada Posko Operasi Lilin, terutama kesiapan Pos Pengamanan, Pos Pelayanan dan Pos terpadu,” Kata Purwo sapaan akrab wartawan.

Hadir pada kegiatan ini, Tim yang mendampingi Brigjen.Pol Purwolelono, Kombes.Pol Dedi Js, AKBP Badarudin,  Waka Polres Kompol Yindar T.Sapangallo S.Sos, Kabag Ops AKP.Ruddy Repi, Kabag Sumda Kompol Samy Pandelaki S.Sos, Kaba Ren Kompol.Lexi Ratumbanua, Kasat Reserse AKP Edy Susanto S.Sos, Kasat Intelkam AKP Destam Dumat.SH, Kasat Lantas AKP.Riyan Wahyuningtiyas SIK,Kasat Samapta AKP Robin Langi,  Kasat Bimas AKP.Alex Karundeng, Kasi Humas IPTU.Johan Rantung, Kasi Propam IPTU Novry Tumarar, Kaposko IPDA Boby Elias, serta Jajaran Personil Anggota di Polres Minahasa.(Udin)

MANADO, postkotanews.co.id- Humas Polda Sulut – Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Setyo Budiyanto, mengatakan, sebanyak 33 warga masyarakat Sulut sebagian sudah kembali dari Kamboja.

Diduga mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Tanggal 26 Desember 2022 ada 8 orang (yang dipulangkan ke tanah air), kemudian tanggal 27 ini ada 14 orang, dan rencananya tanggal 11 Januari 2023 ada 11 orang,” kata Irjen Pol Setyo Budiyanto kepada sejumlah awak media, Selasa (27/12) siang, di Mapolda Sulut.

Lanjutnya, sebelumnya sudah dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri, Bareskrim dan Divhubinter Polri termasuk juga dari Polda Sulut, pemerintah daerah, dan BP2MI serta beberapa instansi terkait lainnya, yang membahas tentang rencana pemulangan para WNI tersebut.

“Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa, mereka ini, 34 orang (33 orang warga Sulut dan 1 orang warga Palembang), bukan termasuk kategori korban daripada TPPO.

Karena ada beberapa yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dan wawancara pada saat mereka di sana (Kamboja) dan juga ada dari Polda Sulut termasuk Divhubinter.

Mereka itu ada perjanjian kerjasama yang dilakukan antara masyarakat tersebut dengan pihak yang memberikan pekerjaan, kemudian tidak ada juga eksploitasi terhadap mereka.

Bahkan ada pemberian gaji dan bonus dalam setiap bulan kalau pencapaian targetnya lebih dari yang sudah ditentukan,” jelas Irjen Pol Setyo Budiyanto didampingi Dir Reskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan.

Mereka, lanjutnya menerangkan, diberikan status sebagai over stay atau kelebihan waktu tinggal di Kamboja.

“Kemudian dilakukan proses pemulangan sesuai dengan aturan keimigrasian yang berlaku di sana (Kamboja).

Nah, mereka ditempatkan pada rumah detensi, kemudian dilakukan deportasi,” ujar Irjen Pol Setyo Budiyanto.

Irjen Pol Setyo Budiyanto pun menampik adanya penyekapan terhadap para WNI tersebut.

“Sampai dengan pelaksanaan rapat pada tanggal 21 Desember 2022 itu, tidak ada eksploitasi, tidak ada penyekapan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemberi pekerjaan di sana (Kamboja) kepada masyarakat dari Sulut maupun dari tempat lainnya,” terangnya.

Menurut Irjen Pol Setyo Budiyanto, pihak kepolisian juga masih akan melakukan pendalaman khususnya bagaimana proses ke 34 WNI tersebut bisa sampai ke Kamboja.

“Akan kami tindaklanjuti, masih ada beberapa orang yang terindikasi bahwa, mereka bisa berangkat ke sana kemudian tidak menggunakan visa kerja tapi mungkin hanya menggunakan status turis saja, paspor biasa saja.

Kemudian tentu ada yang merekrut atau yang mengajak atau yang mengiming-imingi.

Nah, itu nanti kami akan dalami khususnya oleh Dir Reskrimum untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih detail.

Tapi sampai dengan hari ini kami mendapatkan informasi bahwa, pihak-pihak yang melakukan perekrutan itu pun masih ada di luar negeri juga.

Satu orang ada di Kamboja kemudian satu orang di negara lain,” ucapnya.

Usai kepulangan para WNI tersebut, sambung Irjen Pol Setyo Budiyanto, satu demi satu akan didalami lagi oleh Dir Reskrimum.

“Akan dimintai keterangan karena sebagian mereka sudah ada di sini. Mengingat suasananya masih Natal, tentu kita berikan keleluasaan untuk mereka.

Jadi silahkan mereka menjalani Natal dulu bersama keluarganya, nanti pemeriksaan apakah akan dilakukan langsung oleh Dit Reskrimum atau bekerjasama dengan penyidik Polres, nanti dikoordinir oleh Dir Reskrimum,” pungkas Irjen Pol Setyo Budiyanto.

Sementara itu Dir Reskrimum Polda Sulut menambahkan, pihaknya terus melakukan penyelidikan terutama untuk bisa mengungkap siapa perekrutnya.

“Karena kita ketahui dari hasil assessment itu, satu warga negara Malaysia dan satu lagi ada WNI yang saat ini masih bekerja disebuah perusahaan di Poipet, Kamboja.

Nah itu yang akan kita dalami,” kata Kombes Pol Gani Siahaan.

Dijelaskannya, perusahaan tersebut bergerak dalam bidang perjudian karena di daerah Poipet itu, judi dilegalkan.

“Begitu juga ada izin investasi. Makanya mereka direkrut dengan janji akan dijadikan sebagai manajemen padahal mereka dipekerjakan sebagai scammer. Itulah yang akan kita dalami, mudah-mudahan bisa kita ungkap unsur TPPO-nya,” ujar Kombes Pol Gani Siahaan.

Senada dengan Kapolda, Dir Reskrimum juga menepis dugaan adanya tindak kekerasan terhadap para WNI tersebut.

“Informasi awal, dari mereka dan dari kuasa hukum mereka yang ada di Manado bahwa, mereka itu dipekerjakan secara paksa, ada kekerasan psikis.

Tapi setelah KBRI Kamboja yang ada di sana dibantu oleh kepolisian Kamboja mengamankan mereka, dan kita sudah memeriksa video-video di handphone mereka, mereka di sana bekerja sebagaimana biasanya.

Bahkan setiap pertengahan bulan mereka mendapatkan gaji yang dijanjikan, apabila target yang perusahaan sampaikan itu memenuhi target tentu mereka dapat bonus.

Gaji mereka antara 800 sampai 1100 USD, jadi cukup menggiurkan, mereka pernah mendapatkan itu.

Tapi ketika mereka tidak produktif lagi, mereka akan ada pemotongan-pemotongan oleh perusahaan karena ongkos waktu merekrut mereka sampai ke Kamboja dan Poipet itu ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Tapi secara nyata, kita juga sudah melakukan assessment, mereka tidak ada kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis bahkan kekerasan seksual, tidak ada,” tegas Kombes Pol Gani Siahaan.

Lanjutnya, diduga masih ada beberapa WNI lainnya yang bekerja di perusahaan di Poipet, Kamboja tersebut.

“Informasi yang didapatkan dari 34 WNI yang diassessment tersebut, masih banyak lagi WNI yang bekerja di perusahaan tersebut.

Karena mereka tidak yang dilaporkan, jadi mereka tidak diamankan oleh pihak kepolisian Kamboja pada saat itu,” tutup Kombes Pol Gani Siahaan.(Red)

MINAHASA,-postkota.net- Mandataris Organisasi Serikat Pers Repoblik Indonesia (SPRI) Sulawesi Utara, Veldy Reynold Umbas, menggelar Rapat Pembentukan pengurus Cabang SPRI di Kabupaten dan Kota se Sulut Selasa 27/12-2022.

Bertempat di kantor Sekretariat Lingkungan Tiga Kelurahan Malalayang satu Kota Manado, Rapat dipimpin langsung Ketua  SPRI Sulawesi Utara Veldy Reymond Umbas pada pukul 11.00 Wita.

Agenda rapat dilaksanakan dalam rangka pembentukan pengurus Daerah Kabupaten dan Kota serta rencana tahapan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) dilingkup Oraganisasi yang akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023 nanti.

Dalam materinya, Ketua SPRI Sulut, Veldy Reynold Umbas menyampaikan, ” pelaksanaan Pelantikan pengurus rencananya akan dilaksanakan secara serentak dan akan dihadiri Gubernur serta Forkopimda Sulut sebagai undangan dalam pelaksanaan pelantikan nanti,” Ujar Umbas

Kegiatan turut dihadiri PLT Sekertaris SPRI Sulut Zulkifly Liputo, Wakil Ketua Sulut Decky Geruh, para Calon Ketua SPRI Kabupaten dan Kota di antaranya, Calon Ketua Minahasa, Jefry Uno SH, Kota Manado, Stevry Ngantung, Ketua Tomohon, Jery Uno, dan Calon Ketua dari Kota Bitung Octavianus Barauntu S.Pd.K bersama pengurus SPRI  .(Udin)