RAPBD Minahasa 2027 Capai Rp1,087 Triliun, Robby Dondokambey Tekankan Anggaran Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Berita, Minahasa2 Dilihat

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa merancang total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.087.971.531.493 atau sekitar Rp1,087 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Gambaran umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 itu disampaikan Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa, Rabu (18/11/2026), di Ruang Sidang DPRD Minahasa.

Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027.

Dalam penyampaiannya, Robby menegaskan bahwa pembahasan RAPBD tidak boleh dipandang sebatas proses administratif maupun penyusunan angka-angka keuangan. Lebih dari itu, RAPBD merupakan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia berharap pembahasan bersama DPRD berlangsung secara cermat, terbuka, transparan, dan konstruktif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kerja sama yang terus terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” demikian disampaikan Bupati.

Menurutnya, penyusunan RAPBD 2027 telah mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, kapasitas keuangan daerah, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Minahasa, yakni Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.

Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,06 Triliun

Dalam struktur RAPBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Minahasa ditargetkan sebesar Rp1.060.471.531.493 atau sekitar Rp1,06 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yakni:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp124.507.679.495.

Pendapatan transfer: Rp911.143.248.602.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp24.820.603.396.

Baca juga:  Disirami Air Kembang ,23 Anggota Polri dan 1 ASN Polres Minahasa Naik Pangkat Setingkat

Besarnya kontribusi pendapatan transfer menunjukkan bahwa sumber pembiayaan tersebut masih menjadi komponen utama pendapatan daerah. Karena itu, optimalisasi PAD juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Minahasa.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.076.097.354.949, dengan rincian:

Belanja operasi: Rp882.612.487.452,62.

Belanja modal: Rp48.975.982.096,38.

Belanja tidak terduga: Rp6 miliar.

Belanja transfer: Rp138.508.885.400.

Komposisi tersebut mencakup kebutuhan operasional pemerintahan, pembangunan aset dan infrastruktur, penanganan kebutuhan tidak terduga, serta penyaluran belanja transfer.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp27,5 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp11.874.176.544.

Dengan demikian, pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp15.625.823.456 untuk menutup defisit anggaran. Pemerintah daerah juga merencanakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar nol rupiah.

Bupati: Setiap Rupiah Harus Berdampak bagi Masyarakat

Di tengah besarnya anggaran yang direncanakan, Robby mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan perekonomian daerah.

Karena itu, penentuan prioritas program harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari ketepatan perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah dan DPRD pun diharapkan terus memperkuat komunikasi dan sinergi agar setiap program yang disepakati benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Minahasa.

Antisipasi Natal dan Tahun Baru, Harga Bahan Pokok Jadi Perhatian

Selain membahas RAPBD 2027, Bupati Robby Dondokambey turut mengingatkan kesiapan pemerintah daerah menghadapi perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Baca juga:  Wabup RD  Bersama Ketua WKI Sinode GMIM, Ikuti Ibadah Pembukaan  HUT ke-89 GMIM

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan elemen masyarakat memperkuat koordinasi guna menjaga keamanan dan ketertiban selama momentum perayaan tersebut.

Perangkat daerah terkait juga diminta memastikan kesiapan pelayanan publik, fasilitas kesehatan, sarana transportasi, serta pengamanan tempat ibadah dan pusat-pusat keramaian.

Tak hanya aspek keamanan, stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Bupati menginstruksikan perangkat daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga bahan kebutuhan pokok, LPG, serta bahan bakar minyak (BBM).

Langkah antisipatif tersebut diperlukan guna mencegah kelangkaan, lonjakan harga, maupun gangguan distribusi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Di sisi lain, memasuki musim penghujan, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana alam.

Kesiapsiagaan lintas sektor dinilai penting agar potensi risiko dapat diantisipasi sejak dini dan dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Perkuat Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Menutup penyampaiannya, Robby mengajak pimpinan dan anggota DPRD bersama seluruh jajaran pemerintah daerah menjadikan pembahasan RAPBD 2027 sebagai momentum memperkuat sinergi dan menyatukan komitmen pembangunan.

Ia berharap seluruh tahapan pembahasan Ranperda APBD dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan daerah serta masyarakat.

Dengan total anggaran yang direncanakan mencapai Rp1,087 triliun, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap alokasi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Minahasa pun menempatkan sektor pariwisata dan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Minahasa yang semakin maju dan sejahtera.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *