MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara, Stefanus BAN Liow melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi pangan bersubsidi pemerintah di Pasar Tondano, Senin (11/5/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan bersama jajaran Perum Bulog Sulawesi Utara dan Gorontalo sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPD RI terhadap penyelenggaraan cadangan pangan nasional, khususnya penyaluran beras SPHP dan minyak goreng subsidi Minyakita.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) itu, Stefanus memastikan distribusi pangan subsidi berjalan sesuai ketentuan pemerintah, baik terkait harga eceran tertinggi (HET), mekanisme penyaluran, maupun ketersediaan stok di pasar rakyat.
“Bulog merupakan mitra kerja Komite II DPD RI. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan kami sampaikan kepada Badan Pangan Nasional, Direksi Bulog, dan kementerian terkait di Jakarta sebagai bahan evaluasi kebijakan distribusi pangan subsidi,” ujar Stefanus.
Dari hasil pemantauan di lapangan, distribusi Minyakita dinilai berjalan cukup baik. Namun, ditemukan adanya pedagang yang menjual minyak subsidi kepada pelaku UMKM sehingga stok di pasar cepat habis.
Padahal, sesuai ketentuan pemerintah, Minyakita diperuntukkan bagi masyarakat umum dan harus dijual langsung di pasar rakyat.
“Atas temuan tersebut, telah diberikan surat peringatan sebagai langkah pembinaan. Pedagang juga menandatangani fakta integritas agar mematuhi mekanisme distribusi yang berlaku,” katanya.
Stefanus juga menyoroti distribusi beras SPHP yang masih diharapkan sejumlah pedagang pasar. Menurutnya, penyaluran dilakukan melalui mekanisme rekomendasi Dinas Perdagangan kabupaten sebelum berkoordinasi dengan Bulog.
Sementara itu, Manajer Pemasaran Bulog SulutGo, Sherly Ransingin menjelaskan bahwa distribusi beras SPHP dan Minyakita di Pasar Tondano dilakukan sesuai kebutuhan pedagang dan terus diawasi bersama pemerintah daerah.
“Kami bersinergi dengan Dinas Perdagangan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Pedagang yang melanggar ketentuan sudah diberikan surat peringatan dan akan terus dipantau,” ujar Sherly.
Pengawasan distribusi pangan subsidi menjadi perhatian pemerintah di tengah upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.