MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minahasa yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Rabu (25/2/2026).
Rapat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) ini mengagendakan monitoring kondisi sosial dan ekonomi daerah menjelang hari raya keagamaan.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas kesiapan daerah menghadapi rangkaian Minggu-Minggu Sengsara bagi umat Kristiani dan Katolik, serta bulan suci Ramadan bagi umat Muslim di Kabupaten Minahasa. Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat.
Bupati Robby Dondokambey menegaskan, koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap kondusif, terutama menjelang momentum keagamaan yang biasanya diiringi peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Selain itu, rapat turut menyoroti kesiapan pelaksanaan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa. Pembahasan difokuskan pada upaya menjaga kondusivitas wilayah serta memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama seluruh tahapan berlangsung.
Aspek kesiapsiagaan terhadap kondisi cuaca yang cenderung berubah-ubah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan meningkatkan langkah antisipatif guna meminimalisasi potensi dampak bencana maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Minahasa, antara lain Dandim 1302 Minahasa, Kajari Minahasa, perwakilan Kapolres Minahasa, Wakapolres Tomohon, perwakilan Dandim 1309 Manado, perwakilan Kapolresta Manado, Koordinator BIN Minahasa, perwakilan Ketua FKUB Kabupaten Minahasa, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Melalui rapat Forkopimda ini, diharapkan koordinasi lintas lembaga semakin solid dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan daerah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan maupun pemerintahan dengan aman dan tertib