Kode Etik Dan Tata Beracara Di Tetapkan Dalam Paripurna DPRD Sulawesi Utara

Sulut, postkota.net– Bertempat di ruang Paripurna DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna tentang Kode Etik DPRD dan Peraturan DPRD Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut ditetapkan, Selasa (14/2/2023).

Ketua Pansus  Sandra Rondonuwu mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan rekan-rekan tim pansus yang telah memberikan daya, tenaga dan pikiran, serta berkomitmen menyelesaikan dan patuh pada ketentuan yang ditetapkan.

Yang kedua adalah menjadikan anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang disegani dan memiliki integritas yang baik dihadapan masyarakat, kemudian menindaklanjuti surat menteri dalam negeri nomor satu: 88341/ 7741/01 November 2022 perihal fasilitas rancangan peraturan DPRD Sulut tentang kode etik.

“Maka ruang lingkup, dalam peraturan DPRD tentang kode etik ini, terdiri dari ketentuan umum, tujuan kode etik, sikap dan perilaku pimpinan dan anggota DPRD, tata kerja, tanggungjawab pimpinan dan anggota DPRD, ketentuan dalam rapat, tata cara menerima tamu, ketentuan perjalanan dinas, tata hubungan DPRD, hubungan dengan mitra kerja dan lembaga diluar DPRD, penyampaian pendapat. Tanggapan, jawaban dan sanggahan. Begitupun, kewajiban anggota DPRD, kekayaan anggota DPRD, rangkap jabatan, konflik kepentingan, sanksi mekanisme, penjatuhan sanksi, pembelaan dan rehabilitasi,” katanya.

Baca juga:  Imelda Novita Rewah : Apresiasi Kepada Pemerintah Sulawesi Utara

Lanjutnya, tata cara pengaduan, rahasia, perubahan kode etik dan terakhir ketentuan penutup. “Tujuan ditetapkannya peraturan DPRD tentang kode etik ini, adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, serta membantu pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tugasnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya,” sahutnya.

“Untuk rancangan peraturan DPRD, terkait kode etik DPRD Provinsi Sulut terdiri dari 19 Bab dan 31 pasal. Kedua tata beracara badan kehormatan. Tata beracara badan kehormatan DPRD dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 38 dan 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Pasal 63, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti, surat menteri dalam negeri, nomor satu: 88341/7739/ 01 November 2022 perihal fasilitas Ranperda DPRD Provinsi Sulut, tentang tata beracara badan kehormatan,” tambahnya.

Baca juga:  Rocky Wowor Soal Pengunduran Diri Djein Rende Nanti DPP Yang Memutuskan

Maka ruang lingkup dan DPRD terkait Kode Etik, yaitu ketentuan umum, kedudukan, tugas dan wewenang pada kehormatan. Baik itu materi, tata cara pengaduan, pemeriksaan, rapat dan sidang, alat bukti dan verifikasi, persidangan pengambilan keputusan, pelaksanaan putusan, sanksi dan ketentuan penutup. Untuk tata beracara Badan Kehormatan DPRD terdiri dari 10 Bab dan 45 Pasal.

Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen,SpB.KBD yang di dampingi Wakil Ketua Dr. Victor Mailangkay, SH. MH,  James Kojongian menanggapi hasil laporan  pembahasan Ranperda Kode Etik DPRD dan Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan perda ini bisa dijalankan sesuai dengan amanat yang ditetapkan pada hari ini, dan juga kesepakatan dari pimpinan bersama anggota DPRD Sulawesi Utara. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *