Menuju Pilkada, CS-WL Ikuti Pembekalan Cakada

Tomohon911 Dilihat

TOMOHON, postkota.co.id – Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Tomohon, Caroll Senduk dan Wenny Lumentut (CS-WL) menghadiri pembekalan calon kepala daerah (cakada) pada pilkada serentak tahun 2020,  bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, peserta webinar di NTB mengikuti pembekalan secara daring.

Pembekalan calon kepala daerah (cakada) pada pilkada serentak tahun 2020 di buka oleh Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Sulut Agus Fatoni, Kamis (5/11/2020).

Dalam arahannya Fatoni mengatakan pentingnya proses pilkada. Cara dan pelaksanaan pilkada yang baik dan berintegritas, menurut Agus, pada akhirnya akan memunculkan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas.

“Proses pilkada penting. Dari proses politik pemilihan kepala daerah yang baik dan berintegritas akan menghasilkan kepala daerah yang baik dan berintegritas juga. Proses Pilkada yang berintegritas inilah tanggung jawab kita semua, pemerintah, KPU, Bawaslu, KPK, dan partai politik,” pesan Agus.

Sementara itu, Caroll Senduk selaku peserta pilkada mengatakan, kehadiran dirinya bersama Wenny Lumentut dalam rangka untuk mengikuti pembekalan dari pihak KPK.

Baca juga:  Kapolda Sulut Kunjungi SD Santa Clara Tomohon Dan Diterima Kepsek Lucia M Supit

“Pembekalan ini sangat penting apalagi narasumbernya dari pihak KPK. Jadi, KPK menginginkan proses politik pemilihan kepala daerah harus berjalan baik dan berintegritas,” kata Caroll.

Senada dengan Caroll, Wenny Lumentut menyebutkan arahan dari pihak KPK merupakan suatu hal yang baik. “Karena jika pilkada yang berintegritas adalah akan menghasilkan pemimpin yang baik. Oleh sebab itu, saya minta kepada petahana-petahana stop mobilisasi ASN karena hal itu mengajarkan sesuatu yang tidak baik,” pintah WL.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut Herwyn J. H. Malonda menekankan perlunya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada. Di Sulawesi Utara, menurutnya, sampai saat ini sudah ada 69 ASN yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Berdasarkan ranking kerawanan politik uang, Sulawesi Utara berada di peringkat kedua teratas. Karenanya, yang paling penting adalah edukasi kepada konstituen untuk dapat memilih cakada yang menurut mereka berintegritas. Modus politik uang kini sudah canggih, bukan sekedar sebar uang, tapi juga sudah masuk ke sistem e-money, termasuk pemberian paket data internet ke warga,” tutur Herwyn.

Baca juga:  SEKDAKOT EDWIN RORING HADIRI PENCANANGAN KELURAHAN PINARAS KELURAHAN CANTIK

Selanjutnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan para calon kepala daerah (cakada) cermat menerima bantuan dari sponsor untuk kepentingan Pilkada Serentak 2020.

“Hasil survei KPK di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Bahkan, pembiayaan pilkada oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Paslon CS-WL menandatangani pakta integritas yang di saksikan oleh Pjs Gubernur Sulut dan Wakil Ketua KPK, Ketua KPU Sulut, Ketua Bawaslu Sulut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *