POSTKOTA.CO.ID – Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021, dilaksanakan di Kantor Regional XI BKN Manado, jumat (19/6/2021).

Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut SE dalam sambutannya mengatakan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, instansi pemerintah harus melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit.

“Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, moralitas, sesuai kinerja, adil dan wajar dengan tidak membedakan agama, ras, latar belakang politik, warna kulit, asal usul, jenis kelamin, status perkawinan dan umur, oleh sebab itu, pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah serta dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas,” ungkap WL.

Lanjutnya, jabatan Sekretaris Daerah merupakan jabatan yang strategis karena merupakan motor penggerak utama dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu Sekretaris Daerah mempunyai peranan penting dalam mengawal proses perubahan dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi.  

“Sekretaris Daerah harus melakukan penataan birokrasi dengan mewujudkan pelayanan prima dan akuntabilitas kinerja serta keuangan demi terwujudnya pemerintahan yang berdayaguna, besih dan bertanggung jawab. Tidak ada yang diunggulkan dalam seleksi ini, silakan berkomoetisi dengan baik, silahkan tunjukan kompetisi dgn baik, siapa saja yang menjadi Sekretaris Kota nanti, tentu harus melakukan langka langka awal tentang bagaimna untuk mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon, dan hal yang penting saat ini berupaya untuk berusaha bersama dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19 di Kota Tomohon,” tuturnya.

Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf mengapresiasi Pemerintah Kota Tomohon yang telah melaksanakan proses kegiatan ini, semoga mnejadi contoh bagi daerah lain.

Ia berharap Pansel dapat bekerja secara objektif, dengan adanya proses ini akan menghasilkan Sekot yang bernar benar berkualitas karena peran Sekot di Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu Pemerintahan suatu daerah.

Untuk diketahui peserta seleksi kali ini yakni Edwin Roring  SE ME, Drs Gerardus E Mogi, Drs Joppie R Kalangi SH, Steven A Waworuntu SSTP, Jusak S T Pandeieot SPd, Drs Florensianus V Karundeng, Ir Nova S Rompas, Novi A H Politon SE MM, Ruddie A Lengkong SSTP, Dr Juliana D Karwur MKes MSi, Drs Octavianus D S Mandagi.

Kaban Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut selaku ketua panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Tomohon Dr Femmy J Suluh MSi mengapresiasi kepada peserta yang sangat antusias mengikuti proses seleksi ini.

“Berbagai proses tahapan seleksi yang telah dan akan dilalui oleh para calon pimpinan tinggi pratama Kekretaris Daerah Kota Tomohon mulai dari seleksi administrasi, penilaian rekam jejak, seleksi kompetensi (assesment), penyusunan dan presentasi makalah dan wawancara,” kata Suluh.

Tampak hadir Kepala Kantor Regional XI BKN Manado Dedi Herdi SH MSi, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan AP MSi, anggota panitia seleksi Prof Dr Philotheus E A Tuerah MSi DEA, Dr Flora Pricillia Kalalo SH MH, Kakaskasen A Roeroe S Pi MSc.

Tomohon,fajarmanado.com -11 Pejabat Rebutkan Kursi Sekda Tomohon, Hari Ini Sesi Penulisan Makalah dan Tes Wawancara – Proses Tahapan untuk bakal calon Sekdakot Tomohon sedang bergulir di Kantor Regional BKN Perwakilan Sulut. 

Sebanyak 11 orang bakal calon Sekdakot yang sementara mengikuti test assesment mereka adalah :

1. Ir Nova Rompas
2. Drs Geraldus Mogi
3. Novie Politon SE
4. Drs Octavinus Mandagi
5. Ruddy Lengkong SSTp
6. Jusak Pandeiroth SPd
7. Drs Robby Kalangi
8. Drs Ventje Karundeng
9. Steven Waworuntu SSTp
10. Edwin Roring SE
11. DR Dolvien Karwur.

Hari ini, Jumat (18/6/6/2021) 11 bakal calon Sekdakot mulai mengikuti test assesment dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) lingkup Pemkot Tomohon di Kantor Regional XI BKN Manado yang dibuka secara resmi oleh Kepala BKD Sulut Femmy Sulut yang juga selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel).

Femmy Suluh kepada Awak media, mengatakan saat ini tahapan masuk pada penulisan makalah dan siang nanti sekitar pukul 13:00 wita, tahapannya masuk pada sesi wawancara.

Lanjut kata Femmy tahapan selanjutnya pansel akan mengrekomendasi tiga nama dan dikirim ke pak Walikota Tomohon Caroll Senduk.

“Pokoknya usai tes wawancara tentunya proses tahapan bakal calon sekda Tomohon tersebut sudah selesai tahapannya. Dan pansel akan merekomendasi tiga nama dan dikirim ke pak walikota Caroll Senduk yang memilih. Selanjut tinggal pak walikota yang mengusul ke Kemendagri melalui Gubernur Sulut dan KASN untuk persetujuannya. Mudah-mudahan paling lama satu hingga dua minggu kedepan sudah selesai,” tutur Femmy Suluh.

Saat ditanya terkait pelaksanaan proses pelantikan, kata Femmy Suluh, dirinya berusaha secepatnya cuman tergantung proses izinnya keluar cepat atau lambat.

“Pokoknya jika sudah ada persetujuan dari pihak Mendagri kami akan segera melakukan proses pelantikan,” tandas Femmy Suluh.

POSTKOTA.CO.ID – Ketua Generasi Muda (GM) Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI)DR. Viktor Mailangkay SH.MH, menyerahkan Dokumen GM FKPPI kepada Pengurus yang baru terbentuk, yang diketuai Justino A M Uno ,panggilan akrab “Jerry Uno”.

Rapat Pembentukan kembali Pengurus GM FKPPI 2208 Kota Tomohon dan penyerahan berkas Berupa Dokumen GM FKPPI ini berlangsung di Sekretariat GM FKPPI 2208 di Kelurahan Kolongan satu kamis,(17/06/2021).

Rapat di awali ucapan selamat datang oleh Justino A M Uno (jerry) dan doa di pimpin Alex Jeffry Maerah.
Dilantjutkan dengan rapat ,rapat dibuka oleh pimpinan Rapat Bung ,Harry V Runtuwene yang adalah mantan ketua FKPPI Tomohon tahun 1981.
Rapat berlangsung lancar dan menghasilkan Ketua Jerry Uno ,Sekretaris Angreiny Sugiarto Bendahara Indri Sugiarto .

Pimpinan Rapat Harry V Runtuwene dan didampingi Sekretaris Yuli Turambi menyerahkan hasil rapat Kepada Pengurus GM FKPPI Sulawesi utara Sekretaris Dolvi Makawena,SE .

Sekertaris GM FKPPI Sulut Dolvi Makawena,SE dalam sambutan , menjelaskan tentang keberadaan Organisasi GM FKPPI ,dimana GM FKPPI mempunyai Akta Pendirian serta mempunyai Sertifikat Hukum dan Ham dan dipertegas surat telegram Panglima nomor ST/77/2020 tanggal 17 -1-2020 dan diperkuat telegram Kasad nomor ST/584/2020 tanggal 20-2-2020.
Ditambahkan juga oleh Sekretaris Sulut ,GM FKPPI sudah terdaftar di Kesbangpol Propinsi dan mempunyai Sekretariat yang berlokasi di dalam kompleks Korem di Manado.

Akta Pendirian serta Hukum dan Ham didalamnya berisi pembina GM FKPPI adalah Panglima dan Kepala Kepolisian RI ,sedangkan untuk KB FKPPI pembinanya adalah Bambang Triatmojo ,disitulah perbedaannya ,tapi ingat kita tetap sama dari Putra Putri TNI POLRI dan Purnawirawan TNI/POLRI.
GM FKPPI adalah Sah dan bukan abal abal seperti yang di suarakan orang yang tidak Bertanggungjawab ,dan ya mungkin tidak mengetahui yang sebenarnya.

Ketua GM FKPPI SULUT DR.Viktor Mailangkay dalam Arahan ,Menegaskan tentang tujuan Organisasi ,Organisasi GM FKPPI adalah Organisasi selalu Bersama TNI POLRI berjuang Menjaga Keutuhan NKRI dI dalam Kebhinekaannya ,menolak Radikalisme seperti apa yang menjadi Visi Misi TNI POLRI.

Kepengurusan yang terbentuk bersifat sementara dalam jangka waktu 6 bulan ,dan secepatnya SK akan di terbitkan dan akan serahkan pada saat acara pelantikan.
Kepada Pengurus yang sudah terpilih ,tugas yang harus dilaksanakan pada 6 bulan ini, ada 2 yaitu :
1,Mengikuti Musyawara Daerah di Propinsi.
2.Menyiapkan Musyawara Cabang serta Bentuk Kepengurusan Rayon (di kecamatan kecamatan),tegas viktor.

DR.Viktor Mailangkey yang juga adalah Wakil Ketua DPRD Sulut ini mengajak pengurus untuk bergandengan tangan dan tetap membangun kerja sama ,baik sesama anggota GM FKPPI juga terhadap KB FKPPI.

Ketua Terpilih Jerry Uno bersama Penasehat Harry V Runtuwene serta Pengurus dan anggota” SEPAKAT” memberikan dukungan kepada DR Viktor MailangkaySH,MH untuk menjadi calon Ketua Umum GM FKPPI Sulawesi Utara pada Musyawarah Daerah bulan July mendatang.

Deklarasi Dukungan GM FKPPI Tomohon pada DR .Viktor MailangkaySH,MH akan dikirim dalam bentuk surat dukungan yang akan kami tanda tangani ini,ke pengurus pusat GM FKPPI ,agar mendapatkan rekomendasi sebagai calon pada musyawarah Daerah bulan July mendatang ,kata Uno.

Rapat diakhir dengan Ucapan terima kasih sekaligus doa oleh Ketua KBPPP Polres Tomohon ,Mario Rumbani yang juga Lurah Kelurahan Pinaras .

Hadir Mewakili Danramil Tomohon Sertu,Harno ,Pengurus GM FKPPI SULUT .Pengurus KBPPP Polres Tomohon.

POSTKOTA.CO.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tomohon menggelar kegiatan sosialisasi Persiapan Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Tomohon tahun 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Kelurahan Kakaskasen Dua, Kecamatan Tomohon Utara, Selasa (15/6).

Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, S.H., lewat Assisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Toar Pandeirot, S.Pd., M.M., mengatakan bahwa digelarnya kegiatan ini dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta lembaga kesejahteraan sosial.

“Maka Kemensos RI telah mengembangkan Puskesos dan SLRT yang merupakan layanan satu pintu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, didukung dengan aplikasi yang real time berbasis android dan web, sehingga layanan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran dan responsif,” jelasnya.

Lanjutnya, Puskesos – SLRT menjadi garda terdepan dalam pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di masa pandemi Covid-19, sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 15 Tahun 2018.

Ia membeberkan, bahwa kota Tomohon adalah salah satu kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Puskesos – SLRT tahun 2021.

“Tahap pertama dari 140 kabupaten kota yang ditetapkan dengan alokasi kelurahan sebanyak 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Kakaskasen Dua, Kecamatan Tomohon Utara dan Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Selatan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinsos akan senantiasa bersinergi dengan Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kemensos RI dalam mengadakan sosialisasi persiapan pembentukan Puskesos – SLRT Kota Tomohon.

Diharapkan para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami dan merumuskan langkah-langkah terbangunnya SLRT dan Puskesos di kota Tomohon secara baik.

“Sehingga Tomohon bisa dijadikan sebagai contoh untuk kota lainnya, dan memastikan bahwa masyarakat miskin maupun rentan miskin mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial yang lebih cepat dan menyeluruh,” tuturnya.

Kepala Dinsos Kota Tomohon, Vonnie Montolalu, S.Pd., menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi bagi para peserta, agar dapat memahami dan mampu menjalankan aplikasi Puskesos – SLRT dengan baik.

“Serta untuk peningkatan kapasitas, agar pelayanan sosial dapat terlaksana secara sinergitas antar lingkup SKPD,” pungkas Montolalu.

POSTKOTA.CO.ID – Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. – Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut, S.E. (CSWL) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon, dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Tomohon, bertempat di ruang rapat DPRD, Senin 14 Juni 2021.
Selutuh Fraksi masing-masing Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, serta Fraksi Restorasi Nurani menerima dan menyetujui Ranperda dimaksud untuk dibahas dalam tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Tomohon, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna ini dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan/penjelasan Wali Kota Tomohon terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Walikota Tomohon dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Kota Tomohon, menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Tomohon yang masing-masing telah menyampaikan pemandangan umum atas Ranperda yang telah diajukan.

“Terlebih lagi kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kota Tomohon yang telah menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah ini untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni pembahasan bersama dengan pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah Kota Tomohon,” kata Senduk.
Terkait catatan masing-masing fraksidapat kami jelaskan sebagai berikut. Catatan dari Fraksi PG kami menyambut baik apresiasi dari fraksi partai golkar terkait pencapaian beberapa indikator ekonomi makro di Kota Tomohon, seperti halnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 yang ada diangka 76,69 meningkat dari tahun 2019 yang ada di angka 76.67.

“Dengan angka tersebut jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon berada di peringkat kedua setelah Kota Manado,” katanya.

Walaupun demikian, lanjutnya, di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon bertumbuh minus dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut merupakan dampak yang dirasakan akibat pandemi covid-19.
“Adapun terkait dengan capaian kinerja dari perusahaan daerah dan beberapa masukan dari fraksi Partai Golkar akan kami jadikan catatan penting bagi perbaikan pelayanan dan peningkatan kinerja perusahaan daerah ini ke depannya,” tutur Wali Kota.
Sementara pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait prestasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kali berturut-turut, selaku pemerintah, kata Senduk, tentunya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada fraksi PDI Perjuangan.

“Dan apresiasi ini akan kami jadikan sebagai pemicu kinerja kami untuk ke depannya, sehingga untuk tahun-tahun kedepan kami akan tetap dapat mempertahankannya,” tukasnya.
Harapan itu, kata Senduk, dapat terwujud apabila diiringi dengan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.
Secara lebih mendalam catatan terkait sistem pengendalian intern yang disampaikan dalam LHP BPK RI selanjutnya akan dibahas bersama dengan perangkat daerah terkait.

“Mengenai catatan Fraksi Restorasi Nurani terkait perbandingan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah dapat kami jelaskan sebagai berikut : realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 adalah sebesar rp. 667.630.201.368,- (enam ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sedangkan realisasi belanja dan transfer adalah sebesar rp. 657.722.536.985,- (enam ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga ditahun 2020 kota tomohon mencatatkan surplus sebesar rp.9.907.664.383,- (sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Dan selanjutnya setelah ditambahkan dengan komponen pembiayaan netto, dengan demikian dicatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2020 adalah sebesar rp12.924.902.279,40,- (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen). lebih lanjut sehubungan dengan capaian pos belanja dan transfer sebagaimana catatan fraksi restorasi nurani, dapat dijelaskan bahwa capaian sebesar 94,25% berarti adanya efisiensi yang dicatatkan dalam komponen belanja daerah sehingga pemerintah daerah dapat mencatatkan silpa di tahun anggaran 2020,” urainya.

“Adapun terkait capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 68.45% (enam puluh delapan koma empat puluh lima persen) yang menjadi catatan dari ketiga fraksi yang ada yakni fraksi partai Golkar, fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Restorasi Nurani, dapat kami jelaskan sebagai berikut, pendapatan asli daerah merupakan sektor yang terdampak langsung akibat pandemi covid-19, dimana capaian yang ada tersebut merupakan serangkaian dampak yang dirasakan pemerintah daerah akibat kondisi pandemi ini. Secara umum pembatasan kegiatan masyarakat dan penurunan daya beli masyarakat merupakan efek yang dapat terlihat secara kasat mata. namun demikian meskipun proyeksi pendapatan asli daerah sudah dilakukan penyesuaian pada penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020, beberapa sektor PAD masih belum terealisasi sesuai harapan yang ada. Kami menyambut baik segala masukan, tanggapan dan saran dari masing-masing fraksi yang konstruktif bagi kami terkait upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan yang akan kami tindak lanjuti,” paparnya.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Djemmy Sundah S.E., didampingi Wakil Ketua Drs. Johny Runtuwene, DEA. dan Erens Kereh, AMKL.
Turut hadir para anggota DPRD, Sekretaris Dearah Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan, AP., M.Si. bersama jajaran Pemkot Tomohon.

Michje

POSTKOTA.CO.ID – Demi pergerakan ekonomi kerakyatan, akses jalan menuju pasar dan pusat perbelanjaan melewati menara Alva Omega, Pusat Kota Tomohon sudah harus dibuka.

Hal itu ditandaskan Wali Kota Tomohon caroll Senduk kepada sejumlah awak media saat meninjau langsung lokasi bersama Wakil Wali Kota Wenny Lumentut, SH, Senin (14/6).

“Minggu depan sudah dibuka itu,” kata Senduk.

Hal senada dikatakan Wawali Lumentut.

Menurutnya, Kadis PUPR Dra. Joice Taroreh  dan dinas terkait sudah diperintahkan untuk memperbaiki dan membuka akses jalan 24 jam.

Sikap responsif CSWL itu didasarkan pada laporan atau keluhan masyarakat yang mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan aktifitas perekonomian.

Pada bagian lain, Wali Kota juga menyinggul terkait ritel – ritel yang belum ada izin.

“Harus melapor dan mengurus di bagian perijinan,” tegasnya.

Bagi pemilik dan pengelola Ritel yang belum mengantongi izin, kata Senduk, akan dilakukan pemanggilan.

“Jika belum ada ijin minta maaf akan ditutup sementara,” ujarnya.

Senduk pun mengingatkan seluruh masyarakat Kota perihal pentingnya mengikuti program vaksinasi karena selian demi kepentingan diri sendiri, juga memiliki konsekuensi lain bagi warga itu sendiri.

“Sesuai petunjuk bapak Presiden yang tidak mau divaksin tidak bisa mendapatkan bantuan sosial,” tukasnya.

Turut mendampingi peninjauan, Pj. Sekdakot Jemmy Ringkuangan serta jajaran Pemkot Tomohon.

Michje