Anggota DPRD Sulut Rocky Wowor Turut Serta Dampingi Gubernur MoU Jeju Air

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Sulut|oleh

Postkota.net- Gubernur Sulut Olly Dondokambey di dampingi Anggota DPRD Sulut Rocky Wowor dan Walikota Bitung Maurits Mantiri berada di Korea Selatan dalam rangka Penandatanganan MoU Pemprov Sulut dengan pihak Jeju Air, Jumat (16/9/2022).

Penandatanganan Nota Kesepahaman Jeju Air dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah bukti bahwa pariwisata Indonesia menarik bagi masyarakat Korsel. Melalui perjanjian yang bersifat Win Win ini, terbuka pintu kesempatan yang lebih luas untuk kolaborasi antara pelaku industri wisata dan kreatif antara kedua negara”, demikian disampaikan Megawati Sukarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia di Seoul (16 September 2022). Kepala Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional RI turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Sulawesi Utara dan Jeju Air untuk Pengembangan Bersama Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Gandi Sulistiyanto lebih lanjut menyampaikan bahwa konektivitas adalah kunci utama untuk menciptakan kesejahteraan. Konektivitas yang baik menyebabkan generasi muda yang berdomisili di pulau-pulau terpencil dapat tetap bersekolah dan menerima pendidikan yang baik. Maskapai penerbangan Jeju Air tidak hanya memungkinkan masyarakat Korsel untuk akses Sulut, tetapi juga masyarakat Sulut khususnya generasi muda pelaku industri wisata dan kreatif untuk akses pasar Korsel, termasuk mempelajari Hallyu / Korean Wave.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis penyumbang devisa negara. Masyarakat Korea bukan masyarakat yang asing untuk provinsi Sulawesi Utara karena sebelum pandemi wisatawan Korsel merupakan salah satu wisatawan yang terbanyak berkunjung ke Sulut. Jarak yang cukup dekat yaitu sekitar 5 jam durasi terbang antara Jeju ke Manado diharapkan dapat semakin meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Sulut. Di samping itu disampaikan juga kesamaan budaya dan kuliner yang cukup kental antara masyarakat Sulut dan Korsel seperti kuliner yang terasa pedas dan asam.

​CEO Jeju Air, Mr E Baek Kim, dalam sambutannya, menekankan bahwa wisata alam Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Utara sangat dikenal oleh masyarakat Korsel. Sejauh ini, hanya terdapat 23 kali penerbangan oleh maskapai Korsel ke Indonesia. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, Jeju Air akan mengupayakan pembukaan rute ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bali, Lombok, Yogyakarta dan Jakarta.

Penandatanganan MoU akan ditindaklanjuti dengan pembukaan rute dari Bandar Udara di Korsel seperti Incheon, Busan dan Jeju ke Bandara Internasional Sam Ratulangi di Manado sebelum akhir tahun 2022. Hal ini dilakukan menjelang Peringatan 50 Tahun Hubungan Bilateral RI-Korsel di tahun 2023.

​Difasilitasi oleh KBRI Seoul, pembahasan draft Nota Kesepahaman dilakukan secara daring selama 2 bulan. Sejak dirumuskan, Nota Kesepahaman ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi antara pelaku industri wisata serta menumbuhkan talenta-talenta baru di bidang ekonomi kreatif. Penandatanganan dihadiri oleh Walikota Bitung, Maurits Mantiri, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rocky Wowor, wakil Jeju Air dan KBRI Seoul. Wakil-wakil dari Pemprov Sulut hadir secara daring. (Kemenlu/KBRI Seoul)

Stiki

Wagub Steven Kandouw Memberikan Apresiasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id–Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD T.A. 2022, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut di hadiri oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw, Jumat (16/9/2022).

Dalam sambutannya Wagub Steven Kandouw memberikan apresiasi kepada segenap pimpinan maupun anggota DPRD Sulut yang telah melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait Perubahan APBD T.A. 2022.

Proses pembahasan antara Banggar dan TAPD sangat dinamis. Ini adalah wujud komitmen teman-teman dalam menghasilkan suatu produk yang bukan asal-asalan, tentunya melewati kajian, pertimbangan, elaborasi yang sangat mendalam,” ucap Wakil Gubernur ini.

Kebijakan penganggaran dalam Perubahan APBD T.A. 2022 secara umum ditujukan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi sektor pengungkit dan mengarah pada sektor pendorong utama pembangunan.

Kita juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan BBM, dan lain-lain, sehingga ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi APBD dengan substansi yang penting, baik pendapatan maupun belanja daerah.

Pada intinya penyesuaian maupun penambahan-penambahan dalam struktur APBD tahun ini bermuara pada upaya bersama dalam memantapkan pencapaian 8 prioritas pembangunan, yakni:

  1. Pemulihan ekonomi dan Reformasi Birokrasi dampak pandemi Covid-19;
  2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
  3. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
  4. Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana;
  5. Ketersediaan dan distribusi pangan;
  6. Penguatan UMKM dan industri pengolahan;
  7. Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial;
  8. Penguatan stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik.

Wagub juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sulut, selaku mitra kerja konstruktif Pemerintah Provinsi, yang hingga saat ini terus menunjukkan kolaborasi positif untuk menunjang tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulut.

Mari kita terus jaga harmonisasi kemitraan yang saling membangun, sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa dan mensejahterahkan rakyat di Sulawesi Utara,” tuturnya.Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Sulut, jajaran Forkopimda Sulut, Pj. Sekdaprov Sulut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Sulut.

Stiki

Inflasi Menjadi Sorotan Anggota Banggar DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id–Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen membuka dan memimpin rapat Paripurna Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Sulut Bersama Pejabat Sekretaris Provinsi Praseno Hadi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis(15/09/2022).

Pembahasan berlangsung alot karena kritikan tajam dari anggota Banggar DPRD Sulut, kritikan masing-masing datang dari Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian, Amir Liputo, Vonny Paat, Inggrit Sondakh, Ayub Ali, Sandra Rondonuwu, Cindy Wurangian, James Tuuk, Nick Lomban , dimana terjadinya inflasi anggaran, di tiap-tiap SKPD, sementara untuk dinas kesehatan sendiri di plot menjadi penghasil PAD.

Sanggahan itu muncul kritikan di tujukan kepada Pemprov Sulut mengenai pengurangan anggaran, terhadap rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulawesi Utara 2022.

Penjabat Sekprov sulut Praseno Hadi mengatakan bahwa ini adalah instruksi dari Kementerian Keuangan untuk menjalankan sistem penganggaran secara fleksibilitas termasuk APBN karena dampak global terjadinya perang dan Pandemi Covid 19, dengan demikian saya memohon maaf.

James Arthur Kojongian (JAK) mengatakan apresiasi kepada Sekprov karena baru kali ini dalam pembahasan ada kata maaf dari  ketua tim TAPD, pada kesempatan ini saya ingin ada penyampaian dari kadis kesehatan beserta direktur RSUD, menyampaikan secara singkat kondisi  di mana Rumah Sakit Pemerintah ini sudah berjalan di beberapa bulan ini.

Lebih lanjut JAK mengatakan agar dalam penetapan APBD tahun 2023 potensi PAD juga menjadi gambaran bagi badan anggaran DPRD Sulut, sementara itu kadis Kesehatan dr. Debby Kalalo menyampaikan bahwa Direktur RSUD sudah hadir dan karena jadwal penerbangan dan waktu sudah mepet untuk mengikuti penugasan ke Jakarta, mohon ijin ketua di sampaikan kadis kesehatan terkait tanggapan Direktur Rumah Sakit belum bisa di beri tanggapan saat ini.

Stiki

Ketua DPRD Sulut Apresiasi Kinerja Pansus Ranperda Ripparprov

Berita|oleh

Sulut, Postkota.co.id- Bertempat di ruang rapat komisi II Pansus telah menyelesaikan rapat terakhir Ranperda Ripparprov, Selasa (06/09/2022).

Selanjutnya dalam rapat sinkronisasi ini mendengarkan pandangan umum sekaligus pendapat akhir dari semua fraksi, dan hasilnya menyetujui Ranperda Ripparprov segera di buatkan Peraturan daerah (Perda).

Ketua DPRD dr. Fransiscus Silangen, yang hadir dalam rapat tersebut memberikan apresiasi kepada Pansus yang telah bekerja keras, hadir pula dalam rapat Pansus Ranperda Ripparprov yaitu Wakil Ketua DPRD James Kojongian, Ketua Pansus Ir. Julius Jems Tuuk, Careig Runtu, Artur Kotambunan, Herol Kaawoan serta Serly Tjanggulung.

Silangen juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Henry Kaitjily, Kadis PUPRD Alex Wattimena, Kaban Bappeda Jenny Karouw, Karo Hukum Flora Krisen serta semua pejabat struktural yang ikut terlibat langsung dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda.

Jems Tuuk selaku Ketua Pansus meyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga Ranperda Ripparprov boleh selesai.

“Perda ini adalah ibu dari pembangunan di Sulut, adanya Perda ini, tak hanya sektor Pariwisata, segala sektor pun akan terbuka baik UMKM, Investasi, Pertanian, Peternakan dan semuanya bisa dirasakan,” tutur Tuuk.

Dengan demikian Tuuk berharap Biro Hukum dapat segera mungkin untuk menfasilitasi ke Kemendagri sehingga berharap ini boleh menjadi hadiah special di HUT Provinsi tanggal 23 September nanti.

Sementara itu Kadis Pariwisata Sulut Henry Kaitjily menuturkan sangat bersyukur karena selesainya Ranperda tersebut, tidak mudah untuk menyelesaikan ini tapi semua yang terlibat menurutnya memberikan semangat dan inspirasi dalam proses ini.

Di lain hal Karo Hukum Flora Krisen menyatakan bahwa Ranperda tersebut akan segera disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan di fasilitasi oleh Direktorat Produk Hukum Daerah.

Dampak Kenaikan BBM Buruh Demo Di DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Sulut, Uncategorized|oleh

Sulut, Postkota.co.id– Para Pekerja Buruh melakukan aksi demo damai di Kantor DPRD Sulawesi Utara, mereka menolak atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Selasa (6/9/2022).

Aksi demo Partai Buruh ini diterima oleh para anggota Legislator Sulawesi Utara, sementara itu usai mendengar orasi dari massa aksi, anggota DPRD Sulut berjanji akan membawa aspirasi mereka ke pusat. Bahkan, para anggota DPRD Sulut tersebut menyatakan bahwa mereka mendukung masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. “Hidup Partai Buruh!” teriak para anggota Partai Buruh.

Billy Lombok dan Hendry Walukow dan Kristo Lumentut menyampaikan bahwa Partai Demokrat menolak kenaikan harga BBM, Billy Lombok yang juga wakil ketua dewan berjanji kepada para demonstran bahwa Partai Demokrat akan mendorong pemerintah membuat kajian yang lebih dalam lagi. Billy bahkan menuturkan jika harga bahan pokok juga sudah mulai naik sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. “Rakyat ini kan sedang susah, masih banyak bisa dilakukan pemerintah. Anggaran jumbo belum mendesak dialihkan untuk kebutuhan masyarakat daripada mencabut subsidi BBM,” ucapnya.

Sementara itu Victor Mailangkay yang juga wakil ketua DPRD yang bertindak sebagai moderator mengatakan bahwa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai wakil rakyat harus bersama dengan rakyat sesuai aturan yang ada, tugas kami memperjuangkan aspirasi terhadap tuntutan ini, bahwa kami bertekad meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat dan kami akan berkomunikasi dengan Pemprov jika memang ada hal yang menjadi kewenangan Pemprov.

Sementara itu Berty Kapojos yang juga adalah Ketua komisi 3 mengatakan bahwa sikapnya mendukung apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat.

Demo Partai Buruh ini berlangsung dengan tertib dan damai dimana terjadi diskusi yang menarik, bahkan setelah selesai menyampaikan aspirasi ada beberapa demonstran berswafoto dan foto bersama dengan para anggota Dewan.

JVM Menerima Aspirasi Mahasiswa

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id–Bertempat di Kantor DPRD Sulut, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Victor Mailangkay bersama perwakilan dari peserta aksi demo damai, menandatangani nota kesepakatan sebagai tanda aspirasi dan tuntutan yang disampaikan telah diterima dan akan diteruskan ke pemerintah pusat, Selasa (6/9/2022).

Sebelumnya Victor Mailangkay menuturkan bahwa maksud dan tujuannya menandatangani dan menerima aspirasi yang disampaikan kelompok mahasiswa dari Aliansi Cipayung Bergerak, JVM menegaskan bahwa hal itu didasari dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Dengan sikap tegas JVM yang juga adalah Ketua PD GM.FKPPI Sulut ini menyatakan “Saya menandatangani dan akan memperjuangkan aspirasi teman-teman semua sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sekali lagi saya tegaskan, ini berdasarkan apa yang diamanatkan undang-undang negara Republik Indonesia.

Billy Lombok yang ikut menandatangani menyampaikan bahwa penandatanganan ini sebagai bentuk rasa kesetiakawanan terhadap perjuangan mahasiswa untuk kepentingan masyarakat. 

Fransiscus Andi Silangen Akan Kawal Anggaran Renovasi Balai Wartawan

Berita|oleh

Fajarnews.id – Bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Sulut berjanji mengawal proses pengalokasian dana untuk Renovasi Gedung pada APBD 2023, Senin (5/9/2022).

Saat bertemu dengan pengurus PWI Ketua DPRD mengatakan bahwa Saya akan mendukung serta mengawal prosesnya dalam pembahasan APBD di DPRD.

Hadir dalam audiensi tersebut adalah Ketua PWI Voucke Lontaan yang di dampingi Wakil Ketua Jimmy Endey, Bendahara Feybe Lumanauw, Wakil Sekretaris Fanny Waworundeng, Rimata Narande.

Sebelum bertemu Ketua DPRD Kami sudah bertemu dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw, dari hasil pertemuan itu Gubernur mengatakan bersedia membantu renovasi dengan mengikuti mekanisme dan aturan yang ada, ungkap Lontaan.

Terimakasih atas perhatian dari Ketua DPRD Sulut untuk mengawal prosesnya, tutup Voucke.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.