Polres Minahasa Catat Kenaikan Gangguan Kamtibmas Sepanjang 2025, Miras Jadi Faktor Dominan

Berita, Hukrim, Minahasa, Nasional, Sulut|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Kepala Kepolisian Resor (Polres) Minahasa AKBP Seven JR Simbar SIK , melalui siaran  Pers selasa 31 Desember 2025 , memaparkan analisis dan evaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun berbasis data.

Kapolres Menjelaskan berdasarkan catatan resmi dalam aplikasi pelaporan kepolisian, jumlah gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Minahasa mencapai 956 kejadian.
Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 852 kejadian. Kenaikan paling signifikan terjadi pada kasus kejahatan dan bencana. Dari total gangguan kamtibmas tahun 2025, sebanyak 935 kasus merupakan tindak kejahatan, sembilan pelanggaran, dan sisanya gangguan ketentraman masyarakat.

Kapolres Minahasa mengatakan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah kasus, fokus utama kepolisian tidak hanya pada angka laporan, tetapi juga pada upaya pencegahan, penyelesaian perkara, serta penurunan dampak terhadap korban. Risiko penduduk dan kecepatan terjadinya kejahatan tercatat pada angka 449, dengan selang waktu terjadinya kejahatan rata-rata setiap 1 jam 34 menit.
Jenis kejahatan yang paling dominan sepanjang 2025 meliputi 210 kasus penganiayaan, 97 kasus pengeroyokan, 74 kasus kejahatan terhadap perlindungan anak, serta 45 kasus yang melibatkan senjata tajam. Selain itu, Polres Minahasa juga menangani sejumlah kasus narkotika dan penganiayaan berat sebagai perkara menonjol.”Ujar Simbar.

Di bidang lalu lintas, tercatat 277 kasus kecelakaan. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 19 orang, turun 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, korban luka berat sebanyak 91 orang, mengalami penurunan 18 persen, dan korban luka ringan masih mendominasi.

Terkait pelanggaran hukum, Polres Minahasa menangani sembilan kasus pelanggaran yang sebagian besar berkaitan dengan peredaran minuman keras. Meski jumlahnya relatif kecil, kepolisian menegaskan bahwa konsumsi minuman beralkohol menjadi pemicu utama berbagai tindak kejahatan, khususnya penganiayaan.”Kata Kapolres.

Selain itu, sepanjang tahun 2025 juga tercatat enam kasus bencana yang ditangani aparat kepolisian. Dari hasil analisis operasional, Polres Minahasa menilai akar permasalahan gangguan kamtibmas masih didominasi oleh faktor perilaku dan budaya berisiko, terutama konsumsi minuman keras, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tingginya kerentanan anak sebagai korban maupun pelaku kejahatan.”Ujarnya.

Memasuki tahun 2026, Pihak Polres Minahasa berkomitmen memperkuat patroli, deteksi dini, penegakan hukum yang tegas, serta meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. Sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga juga akan terus diperkuat.

“Keamanan tidak lahir dari kehadiran polisi  semata, tetapi dari masyarakat yang peduli dan mau bekerja sama,” tegas Kapolres.

Selain tugas keamanan, Polres Minahasa turut mendukung program nasional, khususnya ketahanan pangan. Sepanjang 2025, kepolisian aktif mendampingi petani dalam penanaman jagung serta melaksanakan program Gerakan Pangan Murah.

Hingga akhir tahun, Polres Minahasa telah membantu distribusi beras SPHP sebanyak 270 ton guna menjaga ketersediaan pangan di wilayah Minahasa.”Ungkap Kapolres.

Untuk menjelang pergantian tahun 2026, Polres Minahasa mengimbau masyarakat merayakan malam tahun baru secara sederhana, tertib, dan penuh toleransi antarumat beragama. Masyarakat diminta tidak mengonsumsi minuman keras, narkoba, tidak melakukan konvoi, balap liar, serta menghindari penggunaan knalpot tidak standar. Penggunaan petasan dan kembang api juga tidak diberikan izin sesuai arahan Mabes Polri dan Polda, terutama untuk mencegah kerumunan berlebihan dan gangguan keselamatan.
Polres Minahasa berharap peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah desa dan kelurahan dalam menyampaikan pesan damai demi menjaga situasi kondusif di Kabupaten Minahasa.”Pungkas Kapolres .

Rempar KTNA Sulut Deadlock, 8 DPD Kabupaten-Kota Walk Out

Berita, Nasional|oleh

SULUT,- POSTKOTANEWS.CO,- Tidak memiliki Panitia dan dilaksanakan melanggar Ad-ART, Rembuk Paripurna ditolak sejumlah Pengurus DPD Kabupaten- Kota se Sulut.

Rembuk Paripurna (Rempar) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) untuk mendemgarkan laporan pertanggungajawaban Pengurus KTNA SULUT masa bhakti 2018-2023 dan memilih Pengurus KTNA masa bhakti 2026-2040 pengurus Sulawesi Utara yang dihadiri oleh pengutus KTNA Nasional menemui jalan buntu.

Hal ini setelah Rembuk Paripurna yang dilaksanakan bertempat digedung Aula Kantor Gubernur Sulut tidak dihadiri unsur Pemerintah Propinsi selaku Pembina  pada Senin (29/12-2025). Dan dilaksanakan oleh Panitia yang tidak memiliki surat Keputusan dari DPD KTNA sulawesi utara yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua KTNA Sulut Bapak Zammy Karo karo

Ada delapan pengurus Kabupaten-Kota yang Walk Out dan meninggalkan persidangan karena menilai Rembuk yang dilaksanakan tidak memiliki Izin dan Cacat Hukum. Serta terkesan berpihak pada salah satu bakal calon

Ketua KTNA Mitra Semuel Montolalu SH, memgatakan saya menyatakan Walk Out karna Paripurna tidak dihadiri unsur Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara yang dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian selaku Instansi Pembina dan harus memiliki rekomendasi dari Badan Kesbangpol Provinsi Sulut.

” Seharusnya dalam paripurna ini dihadirkan Pemerintah Propinsi Sulut dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian selaku Pembina pada KTNA,” Ujar Semuel Montolalu SH mantan Anggota DPRD Minahasa Selatan.

Hal senada disampaikan Ketua KTNA Manado Tini Tamaka yang menjelaskan “bagaimana mungkin Masa berlaku pengurus kami masih nerlaku dan tidak diakui dan seakan mengakui kepengurusan yang ilagal, dan tifak memiliki surat kepengurusan yang sah” Tegas Tini.

Ditempat saat yang sama, Ketua KTNA Provinsi Sulut Bapak Sammy Karo karo yang mempertanyakan legalitas kepanitiaan pada Rembuk Paripurna KTNA, ” kenapa masih ada kepengurusan yang saya keluarkan?  dan sementara yang saya lantik tidak diakui oleh panitia,” Ketusnya.” Rembuk Paripurna macam apa ini ?” tegas Sammy kesal.

Sorotan tajam juga datang dari Drs. Ronny Lumowa, MSi, yang menegaskan bahwa kehadiran dari KTNA Nasional tidak netral, ” bagaimana mungkin hanya surat rekomendasi mengabaikan Pengurus KTNA kabupaten kota yabg sah” Kesalnya.

Ia juga mengatakan,”  dengan cara rempar seperti ini kami berharap DPP membatalkan hasil keputusan rempar yabg tidak sesuao dengan AD ART dan P O yang ada” paparnya.

Akibat dari kejanggalan ini maka ada Delapan Pengurus Kabupaten- Kota yang menyatakan diri Walk Out dari persidangan dan menolak hasil Rembuk Paripurna yang dinyatakan cacat hukum ini.

Adapun 8 Kabupaten- Kota yang Walk Out diantaranya, Kabupaten Minahasa selatan, Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Talaud, Kabupaten Boltim, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Manado.

(Red)

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025 di Minahasa

Berita, Hukrim, Minahasa, Nasional|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Polres Minahasa menggelar apel pasukan Operasi Lilin pada Jumat (19/12/2025). Apel ini menandai dimulainya serangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang berlangsung dari 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Acara ini dihadiri oleh pejabat utama (PJU) Polres, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minahasa, serta stakeholder lainnya, termasuk anggota TNI, Damkar, Satpol PP, dan organisasi masyarakat.

Kapolres Minahasa, AKBP Steven J.R. Simbar, S.I.K., dalam sambutannya menekankan pentingnya apel gelar pasukan sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi. “Kami berharap seluruh kegiatan pelayanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berjalan dengan optimal,” ujarnya.

Dalam konteks keamanan, Kepala Polres menyebutkan bahwa faktor cuaca juga menjadi perhatian utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menginformasikan adanya tiga sistem siklonik di sekitar Indonesia yang berpotensi menyebabkan hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, terutama selama puncak musim hujan yang berlangsung dari November 2025 hingga Februari 2026.

Oleh karena itu, Kesiapsiagaan yang lebih tinggi dalam pelayanan Nataru diharapkan dapat diterapkan. “Situasi ini menuntut kita untuk lebih siap. Pelayanan Nataru tahun ini harus dilakukan dengan ekstra perhatian, mulai dari aspek pengamanan hingga respons cepat terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” tambahnya.

Polri, bersama stakeholder terkait, akan menggelar Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2025, yang berlangsung selama 14 hari. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, terutama di tempat-tempat yang menjadi fokus perayaan, seperti gereja, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata.

Dalam rangka mendukung operasi ini, sejumlah posko pengamanan akan disiapkan, termasuk pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu, yang bertugas memberikan pelayanan dan pengamanan di seluruh wilayah hukum Polres Minahasa.

Pada sektor lalu lintas, pengendalian di jalur rawan kepadatan akan diperkuat dengan rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan barang, dan pemanfaatan teknologi pemantauan arus lalu lintas. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran transportasi umum dan kawasan wisata. Pengelolaan arus penumpang, ketersediaan parkir, serta pengaturan jalur kendaraan juga akan menjadi fokus utama.

Pengamanan tempat ibadah juga diprioritaskan, dengan sterilisasi lokasi ibadah yang melibatkan unsur lintas agama sebagai upaya menjunjung toleransi. Deteksi dini dan langkah pencegahan akan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin terjadi.

Kapolres juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga soliditas dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas pengamanan. “Keberhasilan pelayanan Nataru adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi dari semua pihak, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru di Minahasa dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

GEMAKAPETOR Sulut Resmi Dideklarasikan, Denny Raymond Linu Terpilih sebagai Ketua Periode 2025–2029

Berita, Minahasa, Nasional, Sulut, SULUT|oleh

MINAHASA, POSTKOTANEWS.CO.ID — Gerakan Masyarakat Keluarga Petani Peternak Petambak Organik (GEMAKAPETOR) Provinsi Sulawesi Utara resmi dideklarasikan sekaligus menggelar pemilihan ketua periode 2025–2029. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis, 18 Desember 2025, pukul 14.30 Wita, bertempat di Aula Benteng Moraya, Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, dengan dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.

Deklarasi GEMAKAPETOR dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan instansi, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara, Darwin Muksin, S.Sos., M.M., yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa, Dr. Ir. Margaretha Ratulangi, MAP, yang mewakili Bupati Minahasa, serta unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri Minahasa serta Notaris Treyse Wondal SH MKn .

Rangkaian kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang dari Ketua Panitia Deklarasi GEMAKAPETOR, Rainhard Tawaluyan, SH., MH. Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa pembukaan, serta pembacaan sejarah terbentuknya GEMAKAPETOR oleh Denny Raymond Linu selaku inisiator dan pelopor organisasi.

Selanjutnya, Sekretaris Panitia Theo Umbas, SSTP, membacakan naskah deklarasi GEMAKAPETOR yang berisi komitmen organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui budidaya organik yang sehat dan berkelanjutan, mengembangkan pendidikan pendampingan serta kerja sama antaranggota, memperkuat jaringan usaha dan pemasaran produk organik, serta melestarikan lingkungan hidup sebagai warisan generasi mendatang.

Usai pembacaan deklarasi, dilakukan penandatanganan berita acara sebagai tanda resmi berdirinya organisasi GEMAKAPETOR disaksikan langsung pihak Notaris  Treyse Wondal SH MKn yang di undang langsung panitia pelaksana  . Dalam sambutannya, Ketua Panitia Rainhard Tawaluyan menyampaikan bahwa GEMAKAPETOR kini telah memiliki badan hukum serta anggaran dasar organisasi. Ia juga menegaskan bahwa perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara turut ambil bagian dalam deklarasi tersebut. Menurutnya, keberadaan GEMAKAPETOR menjadi peluang strategis dalam mendukung ketersediaan bahan pokok serta berbagai program pemerintah.

Sementara itu, sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang dibacakan oleh Darwin Muksin menyampaikan apresiasi atas terbentuknya organisasi GEMAKAPETOR. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kata dia, siap mendukung dan membantu pengembangan organisasi ke depan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. GEMAKAPETOR juga didorong untuk memanfaatkan peluang usaha, seperti membuka gerai di Koperasi Merah Putih serta menyuplai bahan pokok bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Setelah rangkaian deklarasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sidang pemilihan Ketua GEMAKAPETOR Provinsi Sulawesi Utara periode 2025–2029. Proses pemilihan berlangsung cukup dinamis dengan tiga bakal calon yang mendaftar, yakni Ketua Karateker Kota Manado Rainhard Tawaluyan, SH., MH, Karateker Kabupaten Minahasa Jacksy Kawengian, serta Denny Raymond Linu.

Sidang majelis yang dipimpin oleh Theo Umbas sebagai ketua, dengan anggota Jeffry Uno dan Yohanes Pesik, menerima ketiga bakal calon untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja. Ketiganya menyampaikan gagasan secara terbuka dan lantang di hadapan forum.

Namun, setelah mendengarkan pemaparan visi dan program, forum menilai Denny Raymond Linu layak memimpin GEMAKAPETOR. Dua calon lainnya kemudian menyatakan mengundurkan diri. Rainhard Tawaluyan mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil karena melihat program dan visi-misi Denny Raymond Linu dinilai sangat komprehensif serta didukung pengalaman di berbagai bidang, mulai dari pertanian, peternakan, hingga perikanan, termasuk inovasi pemanfaatan eceng gondok Danau Tondano sebagai pakan ternak.

“Saya mendukung penuh Pak Denny Raymond Linu sebagai Ketua GEMAKAPETOR dan siap memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi ini demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Rainhard Tawaluyan yang juga merupakan pegawai Kejaksaan Negeri Minahasa bidang intelijen.

Berdasarkan aspirasi seluruh peserta forum yang mewakili 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, sidang majelis kemudian menetapkan Denny Raymond Linu sebagai Ketua GEMAKAPETOR Provinsi Sulawesi Utara periode 2025–2029 secara aklamasi.

Menutup rangkaian kegiatan, Ketua Panitia Rainhard Tawaluyan, SH., MH, berharap GEMAKAPETOR dapat menjadi wadah strategis dalam memperkuat pemberdayaan petani, peternak, dan petambak organik di Sulawesi Utara, sekaligus berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berbasis pertanian berkelanjutan menuju Indonesia Emas.

BPJS Kesehatan Cabang Tondano Gelar Media Gathering untuk Tingkatkan Kerjasama dengan Wartawan 

Berita, Minahasa, Nasional, SULUT|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – BPJS Kesehatan Cabang Tondano menggelar Media Gathering bersama media Biro Minahasa bertempat di Ma’nda Cafe & Restaurant, Paleloan, Danau Tondano, pada Jumat (05/12/25) siang. Kegiatan yang dimulai pukul 11.30 WITA ini diadakan sebagai wadah strategis untuk mempererat hubungan, meningkatkan komunikasi, dan berbagi informasi terbaru terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Kabupaten Minahasa.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Raymond J Liuw, menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi yang akurat kepada masyarakat. “Kegiatan ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus menjalin hubungan harmonis dan kolaboratif dengan rekan-rekan media. Media memiliki peran besar dalam mendukung edukasi kepada masyarakat terkait Program JKN,” ujarnya.

Gladies Maureen Eman, Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Tondano, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan layanan tetap optimal menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. “Menjelang Nataru, pelayanan BPJS Kesehatan Tondano tetap beroperasi sesuai jam kerja. Kami memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik tanpa hambatan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kelly Triestanti, pengelola Program JKN, memaparkan berbagai inisiatif strategis BPJS Kesehatan dalam upaya membentuk badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya. “Ini juga sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif,” terangnya.

Kelly juga menekankan empat pilar utama dalam transformasi layanan BPJS Kesehatan, yaitu Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, dan Inovasi, yang dirangkum dalam program INISIATIF.

Media Gathering tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Para jurnalis mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan masukan, berbagi pengalaman lapangan, serta mendiskusikan berbagai isu terkait implementasi JKN di Minahasa.

Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan Tondano berharap dapat menciptakan kolaborasi yang lebih kuat, sehingga informasi mengenai Program JKN dapat tersampaikan dengan lebih efektif kepada masyarakat luas. “Dengan dukungan media, BPJS Kesehatan optimis mampu terus meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau lebih banyak peserta di Minahasa,” pungkas Raymond.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung program kesehatan nasional dan harapan untuk meningkatkan kesadaran serta pemanfaatan layanan JKN oleh masyarakat.

Mahasiswa Teknik Informatika UNIMA Kecewa dengan Pelayanan BPMP SULUT.Minta Polda Sulut Turun Tangan

Berita, Hukrim, Minahasa, Nasional, SULUT, Unima|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Acara Malam Kebersamaan 7 Program Studi Teknik Informatika UNIMA yang berlangsung selama 3 hari 2 malam di BPMP SULUT (27-29 November 2025) diwarnai kekecewaan dari para mahasiswa. Pasalnya, pihak BPMP SULUT dinilai tidak profesional dan kurang transparan dalam memberikan pelayanan.

Menurut perwakilan mahasiswa Teknik Informatika Unima Owen (22) yang juga sebagai panitia acara, sejumlah masalah muncul selama kegiatan berlangsung. “Kami sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan BPMP SULUT. Banyak hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bahkan ada peraturan yang tiba-tiba diubah saat hari kegiatan,” ujarnya.

Berikut adalah beberapa poin ketidakpuasan mahasiswa:
Perubahan Kebijakan Mendadak: Peraturan dan kebijakan yang berubah secara tiba-tiba menyebabkan rundown acara menjadi kacau dan mengalami keterlambatan.
Masalah Air: Ketersediaan air yang tidak memadai, padahal saat survei lokasi sebelumnya air lancar. Hal ini menyebabkan peserta dan panitia kesulitan untuk mandi dan berdampak pada keterlambatan kegiatan.

Fasilitas Air yang Kurang Memadai: Kapasitas fasilitas air tidak mencukupi untuk jumlah peserta yang banyak. Selain itu, pihak BPMP menerima pihak lain untuk berkegiatan di lokasi yang sama tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kasur Tidak Memadai: Beberapa kamar asrama tidak mendapatkan kasur yang memadai untuk jumlah peserta.
Ketidakadilan Penggunaan Aula: Pihak BPMP menggunakan aula tanpa koordinasi dengan panitia, sehingga menyebabkan keterlambatan kegiatan.

Waktu Checkout yang Tidak Sesuai Kesepakatan: Waktu checkout yang awalnya tidak ditentukan jamnya, tiba-tiba diubah menjadi pukul 12.00 atau maksimal 17.00 pada hari terakhir, padahal kesepakatan awal tidak ada ketentuan jam checkout.
Total biaya yang dikeluarkan untuk akomodasi adalah Rp. 6.731.000 untuk 53 kamar dan aula. Sementara untuk konsumsi totalnya mencapai Rp. 24.725.000.
Desakan Evaluasi Kinerja Terkait buruknya pelayanan tersebut, panitia secara khusus menyoroti tanggung jawab pengelola teknis di lapangan. Panitia berharap perhatian serius dari Ibu Youlanda Yane Ngantung, S.Pd, M.Pd (Selaku Penanggung Jawab Bagian Akomodasi) dan Ibu Dr. Deisy Sampul, S.Kom., Ms.I (Kepala Sub Bagian Umum BPMP).
“Kami berharap pihak BPMP SULUT dapat berbenah diri dan lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kami dan semoga tidak terulang lagi di kemudian hari,” pungkasnya

Ketidak puasnya pelayanan BPMP Sulut sebenarnya juga dialami sejumlah  organisasi yang menyewa fasilitas tersebut ,sehingga mereka meminta Aparat Hukum untuk menyelidiki BPMP ini ,diduga ada unsur kesengajaan untuk meraup keuntungan pribadi atau sekelompok dalam pengelolaan Fasilitas Negara tersebut .

Minahasa Raih TPID Award 2025, Wabup Vanda Sarundajang Hadiri Pertemuan Akbar Bank Indonesia

Berita, Minahasa, Nasional, Sulut, SULUT|oleh

JAKARTA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa kembali menorehkan prestasi tingkat nasional di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey SSi MAP dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS (RD–VaSung).

Pada gelaran Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang berlangsung di Gedung B Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/25), Pemkab Minahasa resmi meraih TPID Award 2025 untuk kategori Kabupaten Berprestasi dalam pengendalian inflasi daerah.

Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, yang hadir mewakili daerah sebagai salah satu dari lima kabupaten terbaik se-Indonesia.

Acara PTBI 2025 menjadi sorotan publik karena dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang pada kesempatan tersebut menyampaikan arahan strategis mengenai kebijakan perekonomian nasional untuk tahun 2026.
Wabup VaSung mengikuti seluruh sesi arahan Presiden sebagai dasar penguatan langkah-langkah Pemkab Minahasa dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Wabup VaSung menegaskan bahwa raihan TPID Award 2025 merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Minahasa dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta dukungan penuh masyarakat. Kami akan terus menjaga stabilitas harga agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.

Dengan diraihnya penghargaan tersebut, Minahasa kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang mampu secara konsisten mengendalikan inflasi dan menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.

Pertemuan akbar Bank Indonesia ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional: Gubernur Bank Indonesia, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung RI, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, Wakil Menteri, Kapolri, Panglima TNI, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, hingga Ketua Komisi XI DPR RI.

Selain itu, hadir pula pimpinan lembaga negara, para duta besar dari berbagai negara sahabat (UEA, Arab Saudi, RRT, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand), pimpinan OJK, LPS, perbankan nasional, serta para gubernur, bupati/wali kota dan korporasi media nasional.

Prestasi ini sekaligus menjadi penutup tahun yang manis bagi Pemkab Minahasa dalam upaya pengendalian inflasi dan penguatan fondasi perekonomian daerah.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.