DPRD – Pemkab Minahasa Sepakat Teken Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Minahasa dan Plafon Anggaran Sementara 2025

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2025, bertempat di ruang sidang DPRD, Jumat (29/11/24).

Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD, Drs Robby Longkutoy MM didampingi Wakil Ketua Putri Pontororing MM dan Adrie Kamasi SH MH, serta dihadiri para anggota dewan. Selain itu, hadir juga Penjabat Bupati Minahasa, Dr Noudy Tendean SIP MSi, Sekda Dr Lynda Watania MM MSi, Forkopimda, dan jajaran Pemkab.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan, Robert Ratulangi SPd MM, membacakan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2025.

Baca juga:  Bekerja Sama Dengan 3 Instansi, Pemerintah Kecamatan Tompaso Barat Gelar Pangan Murah

Di kesempatan itu, Ketua DPRD Minahasa, Drs Robby Longkutoy MM, menyampaikan terima kasih kepada para anggota dewan serta Penjabat Bupati, Dr Noudy Tendean SIP MSi bersama Sekretaris Daerah, Dr Lynda Watania MM MSi, yang sudah menyetujui menandatangani kesepakatan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2025.

Sementara, Penjabat Bupati Dr Noudy Tendean SIP MSi, mengatakan bahwa penandatanganan ini bukan sekedar formalitas saja. Tetapi wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Minahasa.

Baca juga:  Sukses Laksanakan PAM RI-1, Dandim 1302/Minahasa Apresiasi 144 Anggotanya

“Jadi, setiap lembar kebijakan yang kita rumuskan, tentunya terkandung harapan dan doa masyarakat Minahasa. Sebab, anggaran yang akan kita sepakati ini, bukan hanya sekedar angak-angka saja, tetapi representasi dari aspirasi rakyat,” katanya.

Bupati Tendean juga mengatakan, tahun 2025. Merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang. Oleh karena itu, kebijakan yang sudah dirancang harus mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan.

“Saya percaya, dengan semangat sinergitas yang telah terbangun antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat, kita mampu menghadapi tantangan ini bersama, dengan mengedepankan semangat mapalus yang selalu terkipra dalam setiap keputusan yang kita ambil,” pungkasnya. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *