Uncategorized

TOMOHON, postkota.co.id – Tudingan yang menyebut Wakil Walikota Syerly Adelyn Sompotan (SAS) melakukan pembohongan publik soal jabatan sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Tomohon ditepis SAS.

SAS ketika dikonfirmasi soal tuduhan pembohongan publik, menjawab normatif.

“Saya menjalankan payung hukum. Ada Perpres Nomor 15 tahun 2010. Sangat jelas. Siapa yang mengangkangi Perpres, silahkan simak sendiri,” jawab SAS.

Soal tuduhan pembohongan publik, SAS menjawab singkat. “Lagu lama itu. Saya sudah sering jadi target informasi hoax,” ujar SAS.

Di sisi lain, Kabag Hukum Denny Mangundap SH saat dikonfirmasi mengatakan memang sampai saat ini belum ada SK TPPK.

“Yang saya ketahui adalah tahun 2020 ini belum ada SK soal TPPK. Yang ada hanya SK tahun 2019, di mana ketuanya adalah Kaban Bapelitbangda. Jadi selama belum ada SK terbaru, saya kira SK lama masih berlaku,” jelas Mangundap saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2020).

“Jadi pada dasarnya yang memprakarsai keluarnya SK TPPK ada dua SKPD yakni Dinas Sosial dan Bapelitbang. Bagian Hukum hanya menganaliasa dan membuat SK dari draft dan usulan yang dibuat dua dinas tersebut,” tegas Mangundap.

Sementara itu Kadis Sosial Pemkot Tomohon, Vonnie Montolalu saat dikonfirmasi membantah pernyataan Mangundap.

“Bukan kami (Dinsos-red) yang membuat SK. SK dikeluarkan Bapelitbang. Kami hanya koordinasi soal data penerima bantuan PKH,” ujar Montolalu.

Di sisi lain, Kaban Bapelitbangda Daniel Pontonuwu saat dikonfirmasi Selasa pagi menyebut sampai saat ini SK TPKP masih berproses.

“Saya belum bisa berkomentar banyak. Yang pasti sampai saat ini SK masih berproses,” ujarnya di balik telepon.

Sementara itu Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Sulawesi Utara, Noldy Mangerongkonda saat dikonfirmasi mengatakan Berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bab IV Pasal 19 ayat 2

Ketua TKPK Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

“Dan pada Ayat 3 ; Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Maka dengan demikian kalau Walikota/Bupati menetapkan lain berarti sudah jelas melanggar Perpres,” tegas Mangerongkonda.

Soal tidak munculnya SK TKPK tahun 2020 padahal sudah di penghujung tahun, Mangerongkonda menyebut jika Pemkot Tomohon dalam hal ini Walikota Tomohon sudah melanggar hukum.

“Berarti SK 2019 itu cacat hukum karna melanggar Perpres dan permendagri,” tukas Mangerongkonda (varly)

TOMOHON, postkota.co.id – Pertarungan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) dam Wakil Wali kota Tomohon, menjadi harga mati bagi Pasangan Calon (Paslon) WaliKota Robert Pelealu SH MH dan Calon Wakil Walikota Tomohon, Fransiscus Angelo Soekirno SH MH Independen, begitu berkomitmen menjadi pelopor menekan penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Bunga, yang menjadi salah satu prioritas duet Mantan Kajari dan TNI AL Perseorangan ini.

• 

Dalam penandatanganan pakta integritas terkait PKPUNomor 13 Tahun 2020. Yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat, di tengah pelaksanaan Pilkada 2020.

Fransiscus Angelo Soekirno SH MH, penerapan protokol kesehatan pencegahan pandemi di tengah pelaksanaan Pilkada di Kota Sejuk.

“Sudah harus menjadi komitmen kami menjalankan amanah dalam pakta integritas tersebut. Saya juga tegaskan Para pendukung ROSE Harus patuhi , guna suksesnya pelaksanaan pemutusan rantai Covid 19 serta Suksesnya pelaksanaan Pilkada” ujar Sello , saat Kegiatan GERAKAN SEJUTA MASKER se Sulawesi Utara oleh POLDA Sulut di Pasar Bersehati dan Terminal Selasa, 29/09

Dirinya mengimbau, seluruh masyarakat Kota Tomohon juga bersama-sama menyukseskan agenda pesta demokrasi plus pencegahan penyebaran Covid 19 di Kota Tomohon, jangan sampai luntur karena semangat “Eufo ria Pilwako, jadi mari patuh dan sadar untuk terus menerapkan protokol kesehatan, PAKE MASKER ,tutup Fransiscus Angelo Soekirno SH MH calon Wakil Walikota dari Jalur Independen nomor Urut 3. (Jerry Michael)

TOMOHON,postkota.co.id– Bawaslu Kota Tomohon menggelar Sosialisasi Tatap Muka Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020 di Kota Tomohon. Kegiatan dilaksanakan di Grand Master Resort, Rabu (5/8/2020).

Dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kota Tomohon Deisy Soputan saat membuka kegiatan mengatakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang tiga tugas, yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan.

Ketiga tugas tersebut menurut Soputan sangat berat, maka dari itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai elemen, salah satunya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dalam rangka pengawasan, agar Pilkada saat ini dapat berlangsung secara berkualitas.

“Ya dukungan dari berbagai pihak sangat penting, semuanya demi mewujudkan pilkada yang berkualitas termasuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pilkada,” ujar Soputan.

Lebih lanjut dikatakannya, edukasi penyelenggaraan pemilu sangat penting di sosialisasikan kepada masyarakat, ditambah saat ini pemilu berada dalam situasi pandemi.

Sementara, Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Kota Tomohon Irvan Dokal menyebutkan sosialisasi ini bertujuan agar seluruh elemen didalamnya para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh kepemudaan untuk dapat melibatkan dalam segala tahapan pengawasan khususnya di lingkungan sekitar untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.

“Jadi saya harap peserta dapat memberikan peran yang lebih kepada masyarakat dalam hal sosialisasi dan edukasi, karena sangat mengetahui kondisi lingkungan masyarakat itu sendiri,” ungkap Dokal.

Turut hadir Sekretaris Bawaslu Kota Tomohon Vernon Mamuaja serta peserta dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda.