MJP Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Di Desa Laikit Minahasa Utara

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Uncategorized|oleh

Sulut, postkota.net – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (SOSBANG) mulai di laksanakan oleh pimpinan dan anggota  DPRD Sulawesi Utara (Sulut), salah satu anggota legislatif Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menggelar Sosbang di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/2/2023).

Dalam sosialisasinya MJP mengingatkan masyarakat yang hadir  kiranya tetap menjaga dan memelihara wawasan kebangsaan agar terhindar dari paham-paham radikalisme termasuk Intoleransi yang bisa merusak tatanan hidup bangsa dan negara tutur Pangemanan.

Melky Jackin Pangemanan juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga Sulawesi Utara sebagai pusat dari kerukunan umat beragama, jangan tergerus dengan perkembangan digital yang bisa dirasuki paham-paham yang bertujuan untuk memecah belah.

“Tugas kita sebagai DPRD bagaimana menjaga wawasan kebangsaan ini tetap hidup ditengah-tengah masyarakat. Sehingga kita bisa menangkal isu-isu terkait paham radikalisme,” ucap MJP.

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini mengharapkan wawasan kebangsaan ini terus diajarkan bagi generasi penerus, MJP mengatakan bahwa saat ini DPRD sementara mengkaji pembuatan peraturan daerah sebagai bentuk peran DPRD dalam merawat kebangsaan ini.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPRD Sulut Ir. Sandra Moniaga, MSi hadir dalam kegiatan tersebut memaparkan bahwa program wawasan kebangsaan yang dibuat DPRD adalah dalam rangka bagaimana DPRD menggugah dan merangsang bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dalam bingkai hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

 

Ketua BK DPRD Sulawesi Utara Sjenny Kalangie “Menjaga Martabat Dan Kehormatan Kredibilitas DPRD”

Uncategorized|oleh

Sulut, postkota.net– Sjenny Kalangie SE Selaku Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Utara mengatakan sebagaimana tugas BK adalah Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan/atau kode etik DPRD, Senin (13/2/2023).

Sjenny Kalangie menjelaskan pihaknya akan menggelar rapat untuk membahas secara serius hal ini, dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, serta kredibilitas DPRD.

“Jadi kami (BK,Red) menerima banyak aspirasi masyarakat bahkan juga dari wartawan yang menyorot anggota dewan yang malas ngantor,” ucap Kalangie.

Bendahara Partai Gerindra ini mengatakan bahwa Badan Kehormatan  DPRD akan menyurat ke pimpinan fraksi masing- masing untuk dapat ditindak lanjuti.

Menyangkut anggota DPRD Djein Rende yang juga di sorot karena sudah tidak pernah lagi berkaktifitas di DPRD jelasnya yang bersangkutan telah resmi mengajukan surat pengunduran sebagai anggota DPRD Sulut.

Sjenny menuturkan “Kami sudah tidak bisa mengambil tindakan disiplin karena yang bersangkutan sebagaimana penjelasan pimpinan fraksi telah mengundurkan diri,” ucap Sjenny.**

Kadis Olga Karinda : Komitmen Jadikan Anak Tomohon Terlindungi

Uncategorized|oleh

POSTKOTA.NET – Pelaksanaan rapat koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tomohon yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Daerah Kota Tomohon digelar Senin (13/2/2023)

Kepala Dinas P3A Kota Tomoho dr Olga Karinda, M.Kes Saat diwawancara media online POSTKOTA.NET, mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mempersiapkan penilaian mandiri untuk penilaian kota layak anak. “Tahun kemarin kita mendapatkan Nindya dan berusaha untuk mempertahankan ataupun satu tingkat lagi ke utama makanya perlu dilaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh gugus tugas kota layak anak yang ada di pemerintah kota, perlu duduk bersama untuk bagaimana kita boleh melaksanakan untuk mencapai Tomohon kota layak anak,” ujarnya sembari mengatakan peran masyarakat dibutuhkan.

“Kita akan memverifikasi lapangan apa yang kurang tetapi tim penilaian akan turun ke masyarakat dalam hal ini anak-anak atau orang tua apakah benar kegiatan ini dilaksanakan misalnya dari kesehatan Apakah benar ada pelayanan posyandu, anak-anak dengan vitaminnya terpenuhi atau untuk pencegahan stunting misalnya Apakah betul-betul itu memang ada pemberian makanan tambahan dan sebagainya ataupun dari dinas sosial pengasuhan alternatif di panti asuhan peran pemerintah ada di situ yang nantinya akan dicek dan dicek oleh tim penilai,’” sambungnya.

dr olga Karinda, M. Kes menegaskan bukan masalah penghargaannya tapi masalah komitmen Pemerintah terhadap anak yang merupakan generasi harapan bangsa dan negara.

“Ini komitmen kita semua agar supaya benar-benar anak-anak kota Tomohon ini terlindungi dengan baik,” kuncinya.

Hadir dalam rapat tersebut utusan Kepala SKPD terkait, Camat, Lurah dan Kegiatan ini dibuka oleh Assisten 1 Pemkot Tomohon Drs Boy Mandagi MAP.

Laws*

Rapat Dengar Pendapat DPRD Sulut Soal Bendungan Kuwil

Uncategorized|oleh

Sulut, postkota.net – Rapat Dengar Pendapat lintas komisi 1 dan III DPRD Sulut dengan tegas meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk segera melakukan pembenahan atau berbenah terkait data kepemilikan tanah yang dinilai kurang baik, Rabu (8/2/2023).

Banyaknya peristiwa sengketa tanah yang terjadi, dikarenakan BPN tidak memiliki data yang valid sehingga tidak tertata sebagai mana mestinya hal ini di katakan oleh Amir Liputo.

“Yang dirugikan banyak termasuk negara. Saya contohkan kasus kepemilikan tanah terkait pembebasan lahan di bendungan kuwil kawangkoan yang hingga kini masih ada yang menggugat. Untuk itu, kami minta segera berbenah BPN,” ucap Liputo

Sementara itu disisi yang lain Amir mengatakan bahwa para hukum tua atau kepala desa harus lebih berhati-hati dalam melakukan pendataan ulang register kepemilikan tanah tentunya berdasarkan informasi yang akurat dan jelas.

Amir mengatakan bahwa Para hukum tua mungkin tidak salah, api mungkin ketidakmampuan mereka, dan ada keterbatasan, dengan demikian perlu ada pelatihan pengetahuan soal kepemilikan lahan, dan ini perlu ada pendampingan dari BPN sebagai lembaga yang oleh Negara diberikan hak.

“Bukan hanya mengandalkan surat tapi melihat lokus, di mana tanah itu berada sebelum mengambil keputusan, tanah itu milik siapa, dan ada di mana. Ini paling penting,” tutur Amir.

DPRD Sulut telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus ganti untung lahan bendungan Kuwil Kawangkoan, di mana terjadi gugatan antara beberapa pihak sebagai pemilik lahan yang akan dibayarkan sebesar Rp 420 juta itu.

Di lain hal Ketua DPRD Sulut Andi Silangen menyampaikan bahwa DPRD Sulut hanya sebagai mediator dan semua itu dikembalikan ke pihak masing-masing. Menurutnya lebih baik berdamai karena kalau berperkara akan panjang dan belum tentu akan selesai dengan cepat karena butuh waktu.

“Kalau tidak mau damai silahkan para pihak beracara di pengadilan, uang ini tidak bisa dicairkan karena sudah saling menggugat satu sama lain,” jelas Ketua Pertina Sulut ini.

I.Komang Sujana selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I  sependapat dengan DPRD jika tidak ada kata sepakat maka dipersilahkan para pihak untuk berperkara atau menempuh jalar hukum.*

Apa Pengaruh Sampah Plastik

Uncategorized|oleh

Sampah masi menjadi salah satu permasalahan lingkungan saat ini. Apalagi yang lebih menjadi ancaman yaitu sampah plastik.

Melalui situs resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mendata, sebanyak 17 ton timbunan sampah dari 145 Kabupaten/kota di indonesia, dimana 18,5% nya adalah sampah plastik. Pensentase ini setara dengan 4,8 ton, sisanya didominasi oleh sampah makanan sebanyak 42%.

Secara lingkungan hidup, sampah plastik ini sangat berbahaya dari sisi bahannya yang awet, tentunya sangan berdampak bagi lingkungan. Jika tidak diantisipasi secara cepat, masalahnya akan semakin memburuk.

Dari data ini, pemerintah diminta harus menyiapkan solusi mengatasi hal ini, karena bisa berdampak pada faktor lingkungan dan kesehatan.

Pada tahun 2019, pemerintah indonesia, khususnya di Kabupaten minahasa, sudah menerapkan aturan dan program pengurangan sampah plastik, dengan menyediakan tas ramah lingkungan, serta aturan masyarakat mengurangi penggunaan sampah plastik, disamping adanya pengelolaan sampah plastik (daur ulang)

Memang itu perlu tunjangan dari setiap unsur masyarakat, untuk mendukung program pemerintah tersebut. (Varly-Red)

PEMKOT BITUNG SEGERA INTERVENSI HARGA MINYAK GORENG

Uncategorized|oleh

BITUNG , Postkota.Net – Wali Kota Bitung Ir.Maurits Mantiri, MM hari Selasa 24 Januari 2023 pagi melakukan kunjungan ke pasar Girian.

Selain dialog bersama para pedagang,Ia juga mengecek harga bahan pokok.
Menurutnya sebagian besar harga bahan pokok masih terjangkau seperti bawang,rica,tomat dan sayuran.

Menjadi perhatian Maurits Mantiri yakni harga minyak goreng curah yang semakin naik.

Dirinya menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bitung dalam waktu dekat segera mengintervensi harga minyak goreng.

SEKJEN KPU RI MENILAI KANTOR KPU MITRA CUKUP OPTIMAL DAN REPRESENTATIF

Minahasa Tenggara, Uncategorized|oleh

MITRA,Postkota.Net-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Bernad Dermawan Sutrisno mengunjungi KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sabtu (21/01/2023).

Diketahui, tujuan kunjungan sekjen dalam rangka konsolidasi penguatan kelembagaan, pengecekan sarana dan prasarana dan kesiapan logistik dan penyerapan KPU.

Kedatangan Sekjen KPU RI itu disambut langsung oleh Ketua dan anggota KPU, Sekretaris dan staf sekretariat KPU Mitra.

Kehadiran Sekjen KPU RI itu pun juga disambut dengan dilakukannya prosesi pengalungan bunga oleh Ketua KPU Mitra, Wolter Dotulong didampingi kasubbag teknis.

Pada kesempatan itu, Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno mengaku bahagia dengan adanya penyambutan hangat dari rekan-rekan KPU Mitra. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya melakukan kunker untuk mengetahui dan melihat secara langsung dan melakukan perkenalan dengan satuan kerja (satker) KPU disejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

“Setelah saya lihat langsung untuk kondisi kantor KPU Mitra cukup optimal dan representatif,” ujar Bernad.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Mitra dan anggota bersama dengan seluruh jajaran KPU Mitra merasa suatu kehormatan atas kunker yang dilakukan Sekjen KPU RI ke KPU Mitra.

Untuk itu, dirinya pun berharap dengan adanya kunker dari Sekjen KPU RI ini menjadikan KPU Kabupaten Mitra lebih bagus dan mantap lagi baik dalam sarana dan prasarana.

“Menjelang tahapan pemilu di tahun 2024. Ini suatu kehormatan bagi kami bisa dikunjungi pak Sekjen. Pak sekjen berpesan agar mempercepat terkait sertifikat gedung kantor, agar bisa secepatnya akan dibuatkan gudang logistik,” tandas Dotulong didampingi komisioner lainya.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.