Penyerahan LKPD ke BPK RI . Bupati JSK Mintamenjaga integritas dan akuntabilitas keuangan daerah demi kemajuan Minahasa

MINAHASA/MANADO,POSTKOTANEWS.CO.ID – Penjabat Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa tahun, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, Minggu (31/03) siang.

Penyerahan LKPD oleh Bupati Kumendong, yang didampingi Sekretaris Daerah Dr Lynda D Watania MM MSi ini, diterima langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah SE MM.

Penyerahan LKPD Minahasa 2023 unaudited ini ditandai dengan penandatanganan serah terima antara Bupati dan Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, bertempat di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut.

Bupati Kumendong usai menyerahkan LKPD Minahasa 2023 ini mengatakan, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen terus mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Semua jajaran Pemkab Minahasa harus bekerja sama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan daerah demi kemajuan Minahasa,” ujarnya.

Turut hadir , Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekdakab Minahasa Christian Vecky Tanor Sm, Inspektur Daerah Minahasa Moudy Lontaan , Kepala BPKAD Joice Pua, Plt Kabag Prokopim Ricky Laloan dan Plt Sekretaris BPKAD.(73″U)

Bupati Kumendong Buka Naskah Soal USAJ di SMP 1, SMP 2 dan SD 1 Kakas.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pj. Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M,Si, membuka naskah soal Ujian Sumatif Akhir Jenjang (USAJ) bagi siswa kelas 9 dan siswa kelas 6 SD yang bertempat di SMP Negeri 1 Kakas,SMP N 2 Kakas, dan SDN 1 Kakas, Senin (29/4/2024).

Bupati Kumendong disambut oleh Kepsek SMP N 1 Kakas Junne S. Mangente Spd, Kepsek SMP N 2 Kakas Meity Tangkulung Spd, dan Kepsek SD N 1 Kakas Martini Maskidjo Spd.

Bupati Kumendong menyampaikan bahwa pelaksanaan Ujian Sumatif Akhir Jenjang yang dimulai pada hari ini kiranya para siswa dapat mengisi soal ujian dengan baik sesuai dengan apa yang sudah dipelajari, kemudian tujuan dari indikator kerja terkait dengan jumlah kelulusan siswa itu boleh tercapai dengan 100 persen kelululusan siswa dan yang paling penting mereka mampu melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya dan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, Selamat mengikuti ujian” ujar Kumendong kepada sejumlah media.

Bupati Minahasa turut didampingi oleh Kadis Pendidikan, Ka.Bapenda, Kadis Kelautan Perikanan, Kadis LH, Kadis PMD, Sekdis Pendidikan, Camat Kakas, Camat Kakas Barat, Kabag Prokopim, Staf Khusus Bidang Pendidikan.

Sekda Watani buka kegiatan forum komunikasi tahap satu bersama pemangku kepentingan dengan BPJS Kesehatan

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr Lynda Watania MM MSi, membuka kegiatan forum komunikasi tahap satu bersama pemangku kepentingan dengan BPJS Kesehatan, di Ruang Sidang Kantor Bupati, Kamis (25/4/24).

Sekda Watania mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah yang sangat penting untuk saling berbagi informasi, dan memperkuat kerja sama dalam upaya meningkatkan akses, serta kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Minahasa.

“Peran BPJS Kesehatan sangatlah penting, sebagai mitra strategis dalam menyelenggarakan program JKN. Dimana, BPJS Kesehatan sebagai bagian integral dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Sekda menjelaskan, melalui program JKN, BPJS Kesehatan telah memberikan kesempatan kepada jutaan penduduk Indonesia. Termasuk didalamnya kabupaten Minahasa, untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.

“Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui regulasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dengan melaksanakan kerja sama, serta memastikan standar pelayanan yang tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak hal yang harus perbaiki bersama, khususnya untuk pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Minahasa. Sehingga melalui forum ini, kita memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja program JKN.

“Saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Pemkab Minahasa, BPJS Kesehatan Cabang Tondano, dan semua pihak terkait dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Sekda.

Watania menyebut, dengan bekerjasama, maka dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Mengejar solusi, inovatif, dan mengimplementasikan kebijakan yang memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

“Jadi, saya mengajak semua peserta forum untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Menyampaikan ide-ide konstruktif, serta berkomitmen untuk bekerjasama demi meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Minahasa,” pungkas Watania.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Raymond Jerry Liuw, mengatakan bahwa forum ini untuk mengevaluasi dan mendiskisikan terkait program JKN yang ada di masing-masing kabupaten kota.

“Jika melihat dari road map tahun 2024, 98% penduduk Indonesia itu sudah terintegrasi dengan program JKN. Dan bersyukur kabupaten Minahasa cakupannya cukup baik. Karena, hampir seluruh penduduk di Minahasa sudah mengikuti program JKN,” kata Liuw.

Ia menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Ada lembaga-lembaga termasuk didalamnya pemerintah daerah turut serta mendukung pelaksanaan program JKN.

“Jika dilihat di sembilan kabupaten kota yang masuk wilayah pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Tondano, kontribusinya pemerintah daerah sangat besar. Dan itu terbukti dengan adanya alokasi anggaran untuk masyarakat yang diikutsertakan dalam program JKN,” jelas Liuw.

Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs Riviva Maringka MSi, sebagai moderator, serta para kepala dinas dan badan di Pemkab Minahasa. (73″U)

Diduga Keterlibatan Orang Dalam BSG,Transaksi Rekening Nasabah Bocor ini Harus Usut Pelakunya

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Dokumen rahasia nasabah Bank SulutGo bocor. Bocornya dokumen rahasia tersebut, diduga ada keterlibatan orang dalam.

Bagaimana tidak, tanpa sepengetahuan nasabah, daftar transaksi keluar masuk di rekening bisa diketahui orang lain.

Dimana, transaksi berupa pencairan kerja sama antara media dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minahasa, bisa diakses orang lain.

Padahal, yang bisa mengakses dokumen rahasia seperti itu, hanya dinas terkait, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau pihak bank sendiri.

Salah satu pejabat Diskominfo yang enggan menyebutkan namanya, mengatakan bahwa dirinya telah menerima informasi dari salah satu oknum wartawan. Bahwa dia memiliki data transaksi pencairan kerja sama media dengan Diskominfo.

“Oknum wartawan itu menyebutkan secara rinci berapa yang diterima oleh setiap media yang bekerjasama dengan Diskominfo,” katanya.

Sementara, pihak Diskominfo Minahasa ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa dokumen rahasia seperti rekening, tidak bisa diakses sembarangan atau di print out.

“Kecuali ada pemeriksaan BPK baru kita bisa print out atau kepentingan pemeriksaan internal dinas,” kata Bendahara Diskominfo, Imelda Lengkay, kepada sejumlah media, Rabu (24/4/24).

Merasa dirugikan, sejumlah perusahaan media yang bekerjasama dengan Diskominfo Minahasa, mempertanyakan kredibilitas Bank SulutGo.

“Sebagai pemilik perusahaan media, tentunya kami merasa sangat dirugikan dengan adanya dugaan kebocoran transaksi keuangan perusahaan kami,” ujar Angelo Uno ,Sandy Rambing dan sejumlah pemilik perusahaan media.

Mereka menduga ada orang dalam Bank SulutGo yang dengan sengaja membocorkan dokumen rahasia berupa transaksi keuangan perusahaan media kepada orang lain.

“Kita minta kepada pimpinan Bank SulutGo, agar segera menyelidiki siapa dalang bocornya transaksi keuangan perusahaan kami. Dan jika itu tidak dilakukan, kita akan mengambil langka untuk melaporkan hal itu ke OJK, atau bisa di pidanakan ” tegas mereka.

Kepala Cabang Bank SulutGo Tondano, Rina Sigar, ketika dikonfirmasi sejumlah media mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan transaksi rekening nasabah bisa diakses orang lain.

“Tapi itu tidak terjadi di Kantor Bank SulutGo Cabang Tondano. Dan saya jamin itu tidak terjadi di Cabang Tondano,” kata Kacab Rina Sigar, Rabu (24/4/24).

Terkait dugaan adanya orang dalam yang melakukan akses transaksi rekening nasabah, Sigar mengatakan bahwa itu bisa saja terjadi, namun secara ilegal. “Itu bisa saja terjadi, tapi itu ilegal dan bisa dikenakan sanksi melanggar etika sebagai pegawai ,oleh kantor pusat Bank Sulut Go yang menangani kasus pelanggar etika  tersebut .” pungkasnya. (73″U)

Watania : Pemerintah Minahasa Siap Salurkan Bantuan Bencana Gunung Ruang Sitaro Tahap Pertama

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa siap menyalurkan bantuan  bagi korban bencana alam erupsi Gunung Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr Lynda Watania MM MSi, mengatakan bahwa bantuan bencana alam Pemkab, rencananya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, malam ini untuk tahap pertama saat melakukan pemantauan posko bantuan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa, Selasa (23/4/24) siang tadi. Sekda Watania menjelaskan bahwa bantuan ini adalah tahap pertama yang akan di salurkan saat ini .

“Rencananya, malam ini, bantuan dari Pemkab Minahasa akan diserahkan ke Pemprov Sulut. Dan nantinya Pemprov akan menyalurkan secara langsung ke korban bencana melalui pemerintah setempat.Ini baru bantuan tahap pertama. Dan nantinya ada juga bantuan tahap kedua,” kata Sekda Watania didampingi para asisten dan kepala-kepala OPD saat memantau langsung pengumpulan bantuan di BPBD Minahasa.

Watani pun berharap, bantuan Pemkab Minahasa ini, bisa meringankan beban warga Tagulandang yang terdampak bencana erupsi Gunung Ruang, Sitaro.

“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan membantu sedikit beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam Gunung Ruang di Sitaro,” harap Watania.

Kepala BPBD Minahasa, Lona Wattie SSTP MAP, menambahkan bahwa bantuan ini dikumpulkan oleh sekretariat daerah, para OPD, dan kecamatan.

“Untuk jenis bantuan ada bermacam-macam. Diantaranya beras, air mineral, mie instan, ikan kaleng, susu, minyak goreng, pampers bayi, sabun, bahan campur, pakaian baru dan bekas,” kata Wattie. (73″U)

Watania : Pembangunan kantor Dinas Perpustakaan Minahasa Bernilai 9.5 M Sedang Dibangun

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr Lynda Watania MM MSi, didampingi para asisten dan sejumlah kepala OPD memantau pembangunan kantor baru Dinas Perpustakaan, Selasa (23/4/24) siang tadi.

Sekda Watania ,saat memantau langsung dilokasi , mengatakan bahwa pembangunan kantor perpustakaan yang terletak di kompleks Wale Ne Tou, Kelurahan Sasaran, Kecamatan Tondano Utara ini, masih dalam tahap awal pekerjaan.“Total anggaran pekerjaan pembangunan kantor dinas perpustakaan ini sebesar Rp 9.536.770.000. Sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan 287 hari kalender,”ungkap Watania.

Sekda Watania juga menyebut bahwa dana pembangunan kantor Dinas Perpustakaan ini, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Keuangan tahun 2024.

“Nantinya fungsi kantor ini untuk perpustakaan dan kearsipan. Jadi perpustakaan itu untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan anak-anak didik. Kemudian untuk memberi jaminan tertip penyelengaraan manajemen kearsipan,” katanya.

Sedangkan tujuan pembangunan kantor ini, lanjut Sekda Watania, dalam rangka mewujudkan good governance (tata pemerintahan yang baik) and clean goverment (pemerintahan yang bersih).

“Dengan kata lain, semakin hari Pememerintah Kabupaten Minahasa semakin mewujudkan sistem penyelengaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,”Pungkas Watania. (73″U)

Evaluasi Tim PPB di Pimpin Sekda Watania

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr Lynda Watania MM MSi, memimpin rapat evaluasi Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), di Ruang Rapat Dinas PM-PTSP), Selasa (23/4/24).

Pada rapat evaluasi tersebut, Sekda Lynda Watania meminta kepada Tim PPB, agar mencari penyebab hambatan dalam proses pelayanan izin usaha di kabupaten Minahasa.

“Tapi pada prinsipnya, bagaimana Pemerintah Kabupaten Minahasa dapat menjamin untuk proses pelayanan izin itu sesuai dengan regulasi yang ada. Apa lagi, sebagian besar hampir semua izin sudah diproses melalui aplikasi,” kata Sekda Watania.

Sementara, Kepala Dinas PM-PTSP Minahasa, Mekri Sondey SE MSi, mengungkapkan bahwa yang menjadi kendala utama adalah proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Dua tahun terakhir ini, animo masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin mengurus izin PBG sangat turun, dibandingkan tahun-tahun sebelum diberlakukannya aturan yang baru,” ungkapnya.

Sondey juga menjelaskan, akibat turunnya pengurusan izin PBG dari pelaku usaha. Tentunya akan berdampak pada pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya retribusi PBG.

“Rapat evaluasi program kerja ini sudah dilakukan dua kali. Dan Pak Bupati sebagai pembina, Ibu Sekda ketua tim, dan Kepala Dinas PM-PTSP sekretaris tim. Sedangkan anggota tim terdiri dari beberapa kepala OPD,” ungkap Sondey.

Diketahui, rapat ini dihadiri juga Kepala ATR/BPN Minahasa, Yandry Rory. Dimana, ia menjelaskan terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Dimana, KKPR merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha.

Seperti contoh untuk izin pembangunan perumahan atau galian C, itu harus ada pertimbangan teknis dari BPN sebelum diterbitkan KKPR dari tim.

Hadir pula dalam rapat ini, diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir Wenny Talumewo MSi, Asisten Administrasi Umum, Dr Vicky Tanor MSi, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs Riviva Maringka MSi, Kepala BPKAD, Joice Pua SE, Kadis PUPR, Daudson Rombon ST, Kadis Lingkungan Hidup, Drs Vecky Kaloh, dan Kadis Perhubungan, David Mangundap SH. (*)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.