MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Manado – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, menghadiri Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar di Aula C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (19/11/25).
Kegiatan strategis ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, yang sekaligus menjadi pembicara utama. Sejumlah narasumber turut memberikan materi dan pandangan kunci, di antaranya Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Ketua Badan Penganggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng, MH, Deputi Komisioner Pengawas OJK Eddy Manindo Harahap, Rektor Universitas Sam Ratulangi (Prof. Dr. Ir. Oktovian B.A. Sompie, M.Eng), Direktur Eksekutif Nagara Institute Dr. Akbar Faizal, SH, M.Si, serta Ketua Panitia Sarasehan Nasional Aditya Anugrah Moha, S.Ked, MM.
Wakil Bupati Vanda Sarundajang menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk memperkuat wawasan terkait inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui instrumen keuangan modern, termasuk obligasi daerah.
Ia menilai pembahasan mengenai obligasi daerah sangat relevan sebagai alternatif pembiayaan guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada pola pembiayaan tradisional.
> “Sarasehan ini membuka ruang diskusi yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memahami potensi penerbitan obligasi sebagai sarana pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Wakil Bupati.
Acara tersebut turut dihadiri Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, para Bupati dan Wali Kota se-Sulut, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota, para Ketua DPRD, serta Ketua KPU Kabupaten Minahasa. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan besarnya perhatian terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah melalui instrumen investasi publik.
Sarasehan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab dan diskusi panel, yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembiayaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.