Jems Tuuk Tegaskan Dana Komite Itu Harus Dihentikan

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dengan Aliansi Peduli Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulut, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sulut, Badan Akreditasi Nasional (BAN), Selasa (7/3/2023).

Anggota DPRD Sulut Jems Tuuk yang juga Ketua LSM Masyarakat Peduli Pendidikan Sulawesi Utara menyorot tajam dana komite sekolah, menurut Tonaas LMI ini bahwa dana komite selalu menimbulkan persoalan bahkan menjadi akar permasalahan.

Kehadiran semua lembaga pendidikan dalam RDP untuk memberikan tanggapan dan masukan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pendidikan.

Politisi PDIP ini menyampaikan bahwa generasi penerus bangsa ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang tepat, dihadapan ketua komisi IV Tuuk gigih mempertahankan bahwa tidak boleh ada dana komite, banyak sekali kasus yang terjadi berkaitan dengan dana komite, dan jika dana komite tetap di akomodir maka Ketua LSM Masyarakat Peduli Pendidikan Sulawesi Utara ini akan melakukan gugatan untuk membatalkan Perda yang dijadikan alat perampokan para oknum kepala sekolah kepada murid.

Selanjutnya Jems mengatakan, Dulu dana komite itu diadakan karena dana BOS belum ada, tapi ketika dana BOS ini ada, dana komite tetap masih jalan yang seharusnya dihentikan.

Dia mencontohkan, di SMA 1 Dumoga ada oknum kepsek yang mengambil dana PIP siswa yang di berikan Presiden Jokowi untuk membayar komite dan itu membuat orang tua menangis di hadapan saya, karena berharap bantuan PIP dapat dipakai untuk beli tas dan sepatu sekolah anaknya.

Dijelaskan pula dimana di SMA Negeri 4 Manado ijazah belum diberikan kepada siswa karena dana komite belum dilunasi.

Jems Tuuk berpendapat, dengan adanya pembahasan Ranperda Pendidikan, maka dimintakan agar dalam draf Ranperda tidak ada lagi namanya pungutan dana komite di sekolah, kecuali sekolah tersebut tidak ada dana BOS.**

Victor Mailangkay Apresiasi Demo Dari Mahasiswa Papua Barat

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Aksi Demo Mahasiswa Papua Barat  yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) datang ke  Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasi tentang Hak Asasi Manusia, Senin (6/3/2023).

Demo mahasiswa Papua Barat ini di terima oleh Anggota DPRD Sulut yakni Wakil Ketua  DPRD Victor Mailangkay bersama anggota Komisi I Melky Jakhin Pangemanan, dan Hilman Idrus.

Mahasiswa menuntut pemerintah dan instansi teknis terkait menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua di tanah Papua dan meminta Komnas HAM Republik Indonesia untuk mencari pelaku pembunuhan di Wamena dan memproses hukum pelaku.

Dalam penyampaiannya kepada pihak demonstran Victor mengatakan bahwa yang pertama kami Mengapresiasi apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa sebagai wujud kepedulian kepekaan, dan kedua kami atas nama rakyat Sulut menyambut dengan hati dan tangan terbuka kehadiran saudara-saudara yang berkuliah Sulawesi Utara ini, ketiga bahwa aspirasi yang disampaikan ini dan kami ikuti berpijak pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI, yang keempat bahwa kami setuju agar supaya rakyat Indonesia lebih khusus rakyat yang tinggal di daerah Papua merdeka dari ketidakadilan di dalam wadah NKRI, kami bersama sama untuk berjuang dan merdeka dari kemalaratan, yang kelima aspirasi yang disampaikan ini akan diperjuangkan dengan sepenuh hati.

DPRD Sulut berjanji akan segera memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demo ini mendapatkan pengawalan dari Polda Sulawesi Utara, Polresta Manado, Polsek Mapanget dan Securiti yang sehari-hari bertugas di DPRD Sulut.**

Stiki

Sekdakab Minahasa “Wantania ” Galang Sinergitas OPD Guna Meraih KLA

Minahasa|oleh

MINAHASA – postkota.net-Bertempat diruang sidang Kantor Bupati Minahasa,Sekdakab Minahasa Dr.Linda D Wantania MM, MS,i membuka rapat koordinasi (Rakor) dan advokasi evaluasi KLA Tahun 2023 Jumat 03/03-2023.

Sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dan kerjasama lintas sektoral, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hingga di tingkat Kelurahan serta Desa sangat penting guna memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Seperti Rakor KLA ini, merupakan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui DP3A Provinsi yang melakukan pendampingan langsung dalam evaluasi KLA,” ujar Watania.

Lanjut Watania. KLA adalah Kabupaten yang mampu merencanakan menetapkan serta menjalankan seluruh program kegiatan pembangunan berorientasi pada anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama dalam meningkatkan KLA dengan semua kepala OPD.

Diketahui tahun 2022 Kabupaten Minahasa mendapatkan penghargaan KLA kategori pratama yang diterima langsung oleh bupati Dr. Ir. Royke Oktavian Roring, M.Si di Kementerian PPPA RI.

Hadir dalam kegiatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Riviva Maringka M.Si, Asisten Bidang Administrasi umum Dr. Vicky Tanor SP.i M.Si, Plh. Kadis DP3A Provinsi Sulut Everdin Kalesaran bersama tim, Ketua gugus tugas Kabu[aten Minahasa Philip Siwi, Kadis P3A Riany Suwarno, Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, para Camat. Unsur, kepolisian, unsur kejaksaan, unsur pengadilan dan FAD (Forum Anak Daerah) Minahasa.(Udin)

Hukumtua Lolah 3 Hadiri Pelantikan Sekdakab Minahasa

Minahasa|oleh

MINAHASA,- postkota.net- Hukumtua Lolah 3 Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa Markus Paulus Rasuh, mengikuti pelantikan serta serah terima jabatan Sekertariat Daerah yang lama Frets Muntu S.Sos kepada Sekdakab yang baru Lynda Wantania MM.MSi, Senin 27/02-2023.

Bertempat di gedung aula Wale Ne Tou Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara, Kegiatan dipimpin langsung Bupati Minahasa Dr.Ir.Royke O.Roring MSi IPU Asean Eng dan Wakil Bupati DR.(HC) Robby Dondikambey SSi,MM serta Pejabat Forkopimda Minahasa.

Dalam kegiatan ini, Lynda Deisye Watania, MM, MSI., kepada Wartawan saat diwawancarai menuturkan, saat ini dirinya akan segera bekerja dan berkoordinasi untuk mewujudkan Minahasa yang hebat.

” Saya akan segera melaksanakan tugas meskipun baru dalam tahapan penyesuaian namun saya optimis mewujudkan Minahasa yang hebat,” ujar Wantania.

Hukumtua Lolah 3 yang bersua dengan postkota ditempat yang sama menyatakan siap mendukung semua Program kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa.

” Selaku Pemerintah Desa kami akan bekerja maksimal mewujudkan semua program Pemkab Minahasa demi Suksesnya Pembangunan disegala Bidang,” Tegas Rasuh.

Awak Media Rindukan Renovasi Bangunan Kantor Diskominfo Minahasa

Minahasa|oleh

MINAHASA,- postkota.net- Lama tak tersentuh pembangunan, Gedung Kantor Dinas Kominfo (Diskominfo) Kabupaten Minahasa mendapat perhatian kalangan awak media di kota air Tondano.

Selain struktur bangunan tua dengan kondisi memprihatinkan, bangunan kantor yang terletak di Jalan Manguni Kelurahan Wewelen ini berhadapan dengan bangunan kantor Dinas Kebudayaan parawisata Minahasa.

Terpantau pada rabu 01/03-2023 personil wartawan yang tergabung dalam berbagai organisasi pers di Minahasa melakukan Karya Bakti dengan memperbaiki bagian atap ruang Kantor Kepala Dinas yang lapuk dimakan usia.

Ketua Aliansi Wartawan Minahasa (AWAM) Jefry Uno yang memimpin langsung renovasi ruangan Kadis, kepada wartawan mengatakan,” di musim penghujan ini, ruangan Kadis sering basah jika diguyur hujan dan setelah diperiksa ternyata bagian atap plafon serta seng telah lapuk ,” Kata Uno.

Dia berharap,” Agar hal ini bisa mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa karna Diskominfo adalah sarana tempat berkumpulnya para awak media,” tegasnya.

Jika dibandingkan dengan bangunan kantor lainnya, hanyalah bangunan Kantor Diskominfo yang belum mendapatkan sentuhan perawatan atau renovasi gedung sejak 15 tahun silam.(Udin)

Serahkan LKPD Tahun 2022, Wabup Minahasa RD Diterima Kepala BPK Arief Fadillah

Minahasa|oleh

MINAHASA,-postkota.net-Pemkab Minahasa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran (TA) 2022 tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulut Kamis 03/03-2023.

Penyerahan LKPD dilakukan oleh Wakil Bupati Minahasa, DR (HC) Robby Dondokambey SSi MM dan diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Arief Fadillah SE, MM, CSFA, di aula kantor BPK PerwakilanS Sulut.

Kegiatan penyerahan LKPD didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima, sebagaimana diketahui Pemkab Minahasa merupakan entitas tercepat dalam menyerahkan LKPD bersama Kabupaten Bolsel, Kota Tomohon dan Kabupaten Talaud .

Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Arief Fadillah SE, MM, CSFA, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Minahasa bersama tiga entitas lainya yang konsisten
menyelesaikan dan menyerahkan Laporan LKPD lebih awal dan tepat waktu.

“LKPD Unaudited adalah laporan sebelum hasil pemeriksaan BPK selesai, sedangkan LKPD Audited adalah laporan setelah hasil pemeriksaan BPK selesai. Empat entitas yang menyerahkan LKPD Unaudited saat ini, ” ujar Arief.

Wakil bupati Minahasa, DR (HC) Robby Dondokambey SSi MM mengatakan penyerahan LKPD, merupakan upaya dan komitmen seluruh pihak yang telah terlibat dalam menyiapkan data dan laporan, sehingga LKPD Minahasa bisa diserahkan secara cepat ke BPK.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK RI perwakilan Sulut yang telah membimbing Pemkab Minahasa sehingga dapat memberikan LKPD unaudited TA 2022 secara cepat dan tepat waktu, ” ujar Wabup.

Selanjutnya kata Wabup, pihak mempersilahkan tim BPK RI Perwakilan Sulut  melakukan pemeriksaan terinci.

“Setelah penyerahan LKPD unaudited, selanjutnya BPK akan turun melakukan pemeriksaan terinci. Pemeriksaan selama 60 hari sejak diserahkan. Selanjutnya BPK akan mengeluarkan opini atas LHP. Kami tetap berharap kembali mendapatkan opini WTP, ” ujar Wabup.

Ikut mendampingi saat penyerahakan LKPD, Sekertaris Daerah (Sekda), Linda Watania, asisten II Vicky Tanor, Kepala BPKAD, Jois Pua, Kepala Inpektorat, Moudy Lontaan dan Kabah Protokol pimpinan, Jhon Tendean.(Udin)

Our Ocean Conference 2023 Panama, Bupati ROR Promosikan Potensi Alam Tanah Toar Lumimuut

Minahasa|oleh

MINAHASA – postkota.net- Bupati Dr Ir Royke Octavian Roring MSi, promosikan sejumlah potensi kelautan dan sumber daya alam (SDA) kabupaten Minahasa di Konferensi Kelautan Dunia (Our Ocean Conference) 2023 Panama.

Konferensi Kelautan yang bertajuk 8 th Edition Of The Ocean Confrence tersebut, digelar di Panama City, Republik Panama, Amerika Tengah, pada 2-5 Maret 2023.

Berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, tanah toar lumimuut memiliki ragam budaya serta panorama keindahan alam yang layak di promosikan kedunia Internasional.

Melalui siaran pers Sabtu (4/3/2023), Bupati Royke Roring mengatakan bahwa pihaknya telah mempromosikan potensi kelautan dan sumber daya alam di konferensi tersebut.

“Tentunya saya mengambil momen ini untuk mempromosikan apa yang dimiliki oleh kabupaten Minahasa, termasuk potensi wisata dan pertanian,” kata Bupati Roring melalui Kadis Kominfo Maya Kainde SH MAP.

Menurut Kainde, Bupati Minahasa didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir Wenny Talumewo MSi, hadir di Konferensi Kelautan atas undangan resmi dari pelaksana. Bahkan, Bupati Royke Roring menjadi pembicara pertama dalam konferensi tersebut.

“Jadi selain bupati Minahasa, ada juga bupati Buton yang merupakan perwakilan Indonesia hadir di konferensi tersebut,” ungkapnya.

Menurut Maya, konferensi tersebut merupakan ajang dialog kolaboratif antara kepala negara, sektor swasta, masyarakat sipil dan lembaga akademik guna membahas berbagai upaya penyelamatan sumber daya laut.

“Di konferensi tersebut bupati mengikuti side events Panama convention center pemerintah daerah dan nelayan skala kecil, yaitu bagaimana membuat kerja sama pengelolaan untuk masyarakat pesisir,” jelasnya.

Diketahui, dalam konferensi ini, 500 Kepala Daerah Pesisir menanggapi kebutuhan dan tantangan nelayan skala kecil dengan berbagi visi untuk perikanan pesisir. Kemudian mendiskusikan cara-cara mereka menciptakan ruang bagi nelayan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Tujuan konferensi ini adalah untuk membangun pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana para pemimpin pemerintah daerah dapat menjadi juara yang lebih baik dalam manajemen bersama. (Udin)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.